Integrasi Papua ke Indonesia : Kesaksian Kaum Marxis

Andi_3Bulan September dan Oktober menjadi bulan yang memiliki sejarah luar biasa terkait keberadaan dan eksistensi kaum Marxis di Indonesia. Terlepas apapun yang pernah terjadi pada masa lampau, hendaklah dapat dilihat sebagai sebuah dinamika untuk menjadikan bangsa ini semakin besar dan kuat. Terkait dengan sejarah integrasi Papua untuk menjadi bagian Indonesia, Marxis memiliki pandangan sendiri yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita semua. Kondisi tersebut mengingat bahwa kita yang ‘berteriak’ hari ini hanyalah generasi penerus sejarah yang memiliki sedikit pemahaman, sedangkan kaum Marxis saat itu adalah ‘pelaku sejarah’ yang menyaksikan dan merasakan secara langsung fenomena yang terjadi saat integrasi Papua ke Indonesia. Untuk mengetahui kesaksian Marxis tersebut, berikut tulisan D. N. Aidit pada tahun 1962 (saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PBFN) dengan judul “Irian Barat : Kemenangan yang Harus Dikonsolidasi”.

Sejak ditandatanganinya Persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dengan kaum kolonialis Belanda pada akhir tahun 1949, masalah Irian Barat (20% dari wilayah Indonesia) menjadi masalah kolonialisme yang paling hangat bagi Rakyat Indonesia, sebab Belanda menolak pemasukan wilayah tersebut ke dalam Republik Indonesia dan terus mengangkanginya.

Walaupun, menurut persetujuan itu sendiri, Belanda menyanggupi untuk membicarakan penyelesaian status Irian Barat dalam waktu satu tahun sesudah ditandatanganinya persetujuan KMB, kaum kolonialis Belanda menolak mengadakan perundingan, mereka menghianati janjinya dan meneruskan penjajahannya.

Bertentangan dengan garis politik Presiden Sukarno serta kemauan keras Rakyat Indonesia untuk memasukkan Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia, pemerintah-pemerintah Indonesia yang sebelum tahun 1954 hanya berpura-pura menjalankan usaha-usaha untuk membebaskan Irian Barat, menggantungkan diri pada “kesukarelaan Belanda” dan “kebaikan hati Amerika Serikat”.

Kemudian setelah terbentuknya Pemerintah Ali Sastroamidjojo yang kedua, usaha-usaha untuk merebut kembali Irian Barat mulai dijalankan dengan sungguh-sungguh. Masalah Irian Barat dibawa ke PBB, tetapi berkali-kali kaum kolonialis Belanda dengan disokong penuh oleh kaum imperialis Amerika Serikat berhasil ‘mentorpedo’ resolusi yang menguntungkan Indonesia. Sikap kepala batu kaum imperialis Belanda itu mengakibatkan Rakyat Indonesia menjadi hilang kesabaran serta kepercayaannya pada PBB dan semangat anti-kolonialis dari Rakyat Indonesia yang sudah kuat itu menjadi meluap-luap. Perjuangan pembebasan Irian Barat mulai memasuki fase baru, fase dimana rakyat sudah bosan melihat permainan kotor kaum imperialis di dalam PBB dan menuntut dikembalikannya Irian Barat dengan segera dan dengan segala jalan.

Gelombang anti-kolonialisme Belanda melanda seluruh negeri, gelombang yang mencapai puncaknya pada bulan Desember tahun 1957 sewaktu kaum buruh Indonesia melancarkan aksi-aksi pengambil-alihan perusahaan-perusahaan Belanda setelah ternyata bahwa dari PBB tak dapat diharapkan apa-apa. Semua perusahaan Belanda, perusahaan pelayaran, pabrik-pabrik, tambang, perkebunan, perkebunan, dan lain-lain diambil alih oleh kaum buruh untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Indonesia sebagai milik negara. Aksi-aksi kaum buruh itu sangat mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperhebat perjuangan anti-imperialisme sebab telah jelas bahwa imperialis jika dilawan pasti akan mundur.

Perjuangan untuk Irian Barat di PBB serta aksi-aksi pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda juga telah dengan sangat jelas diketahui siapa memihak dan siapa memusuhi Rakyat Indonesia dalam perjuangan menghapuskan kolonialisme di sebagian wilayahnya.

Negeri-negeri Sosialis dan sebagian besar negara-negara yang baru saja melemparkan belenggu-belenggu kolonialisme serta semua tenaga progresif di seluruh dunia dengan konsekuen memihak perjuangan Rakyat Indonesia dan menyatakan solider terhadap aksi-aksi Rakyat dan Pemerintah Indonesia. Terutama pembelaan Uni Soviet dan negara-negara Sosialis lainnya di PBB terhadap aksi-aksi yang dijalankan oleh Rakyat dan Pemerintah Indonesia dan yang menuntut agar PBB mendesak Belanda mengembalikan Irian Barat memberi bukti-bukti tambahan bagi Rakyat Indonesia bahwa negara-negara Sosialis adalah sahabat-sahabat yang dapat dipercaya.

Sebaliknya, sikap membantu kaum imperialis Belanda dan celaan-celaan yang dilontarkan ke alamat Republik Indonesia serta Presiden Sukarno oleh kaum imperialis Amerika Serikat dan kaum imperialis lainnya, sikap yang menuduh pihak Indonesia sebagai perampok dan entah apa lagi, memberi bukti tambahan pula kepada rakyat kami bahwa imperialis adalah imperialis yang tidak akan meninggalkan kedudukannya secara sukarela.

Karena disokong oleh semua kekuatan gelap, semua kekuatan kolot, kaum imperialis Belanda tetap berkepala batu dan mulai melontarkan provokasi-provokasi militer dengan memperkuat dan memperbesar kekuatan militernya di Irian Barat. Makin jelas bahwa pihak Belanda mempersiapkan aksi-aksi militer terhadap Republik Indonesia. Kekurangajaran Belanda itu mencapai puncaknya waktu Menlu Belanda Luns mengumumkan akan dibentuknya apa yang dinamakannya “Negara Papua” yang dimaksudkan untuk secara definitif memutuskan hubungan antara Republik Indonesia dan Irian Barat, memelihara imperialisme Belanda di Irian Barat dengan meminjam tangan-tangan pribumi. Terang-benderang bahwa “Negara Papua” saat itu merupakan ancaman tetap terhadap keamanan serta kedaulatan Republik Indonesia, terlebih-lebih jika diingat bahwa SEATO sudah siap-sedia memasukkan “Negara Papua” itu ke dalam lingkungannya.

Trikora

Dalam menghadapi tekanan-tekanan dari Belanda tersebut, sesuai dengan kehendak serta desakan Rakyat Indonesia, Presiden Sukarno mengumumkan Trikomando Rakyat (Trikora)di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961. Trikora sebagaimana rakyat menyebutnya adalah sederhana dan jelas: pertama, menggagalkan niat Belanda untuk membentuk Negara Papua; kedua, mengibarkan bendera nasional Indonesia, merah-putih di Irian Barat; dan ketiga, mengadakan mobilisasi total. Semboyan Presiden Sukarno “Bebaskan Irian Barat dalam tahun 1962 ini juga”, semboyan yang didengungkan oleh PKI “Kibarkan tinggi-tinggi Tripanji Bangsa”, yaitu Demokrasi, Persatuan Nasional, dan Mobilisasi, serta semboyan “Satu tangan pegang bedil dan satu tangan lagi pegang pacul” untuk membebaskan Irian Barat dan mengatasi kesulitan ekonomi membuat semangat Rakyat Indonesia menjadi ‘terbakar’.

Periode delapan bulan sesudah Trikora didengungkan merupakan periode penuh kegiatan-kegiatan intensif dari Rakyat Indonesia untuk membantu Pemerintah Indonesia melaksanakan janjinya mengembalikan Irian Barat sebelum 1 Januari 1963. Berjuta-juta pemuda dan pemudi Indonesia mendaftarkan diri sebagai sukarelawan untuk dikirim ke daerah front Irian Barat guna merintis Republik Indonesia di Irian Barat. Mereka membanjiri pusat-pusat latihan militer untuk mendapat pendidikan militer seperlunya agar lebih baik dapat mengabdi tanah air dalam rangka membebaskan Irian Barat. Lebih dari 2.000 pemuda Indonesia dikirim sebagai gerilyawan di daratan Irian Barat dan diterima dengan hangat oleh penduduk di sana. Pasukan-pasukan gerilya penduduk Irian Barat menggabungkan diri pada gerilya-gerilya yang baru datang dan serangan-serangan sistematis terhadap pos-pos dan pusat-pusat militer Belanda. Berkat heroisme dan pengorbanan yang tak mementingkan diri dari patriot-patriot Indonesia yang sejati ini, maka kekuasaan de facto Republik Indonesia menjadi kenyataan di sebagian wilayah Irian Barat.

Kemenangan Belum Selesai

Hal-hal sebagaimana diterangkan di atas perlu diketahui untuk menilai persetujuan antara Republik Indonesia dengan Belanda terkait penyerahan Irian Barat kepada Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962. Perlu, karena kaum imperialis, yang selama ini dengan nekad menentang claim nasional Indonesia ini, terutama kaum imperialis AS, dengan giat melancarkan propaganda palsu seolah-olah persetujuan itu tercapai berkat peranan PBB, dan khususnya, peranan Amerika Serikat. Digembar-gemborkan seolah-olah “perubahan” sikap Amerika Serikat dari menentang menjadi “menyokong” claim Indonesia, merupakan kekuatan utama yang memaksa Belanda untuk menyerah pada Indonesia. Lebih jauh lagi, kaki tangan imperialis Amerika Serikat berbisik-bisik mengatakan bahwa berkat Amerika Serikat maka soal Irian Barat dapat diselesaikan secara damai, sedangkan kalau “menurut keinginan Soviet” harus diselesaikan dengan peperangan. Sekali lagi, imperialis adalah imperialis, dan bukan lagi imperialis jika tidak membohong dan mendusta. Hanya orang-orang yang tidak mengikuti perkembangan perjuangan pembebasan Irian Barat, hanya orang yang tidak mau mengerti watak imperialisme, akan terpedaya oleh bualan-bualan kaum imperialis ini.

Fakta-fakta menunjukkan bahwa, jika tidak karena semangat anti-imperialis Rakyat Indonesia, jika tidak karena Trikora yang dapat dijalankan karena dukungan penuh segenap Rakyat, jika tidak karena sokongan moral semua kekuatan yang termasuk the new emerging forces maka kaum imperialis Belanda dan Amerika Serikat tidak pernah akan dapat dipaksa untuk menyetujui pemasukan Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia.

Maka dari itu, persetujuan yang dicapai pada tanggal 15 Agustus 1962 merupakan suatu kemenangan, suatu kemenangan prinsipil, satu kemenangan yang dicapai oleh “the new emerging forces” atas “the old established forces”.

Orang-orang progresif di Indonesia menganggap persetujuan tersebut sebagai suatu langkah maju karena ia mengandung prinsip penyerahan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang relatif tidak terlalu lama hingga mendekati keinginan rakyat. Demikian pula dengan yang tersurat dalam persetujuan ini tidak mengandung suatu ikatan politik, ekonomi, maupun militer dengan negara mana pun, hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting untuk tetap menjaga kedaulatan Republik serta kebebasan politik luar negeri Indonesia.

Persetujuan ini memang satu kemenangan, akan tetapi kemenangan yang belum selesai. Rakyat Indonesia mempunyai pengalaman-pengalaman cukup banyak bahwa jika ada sesuatu yang direbut dari kaum imperialis, maka kaum imperialis akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk merebut kembali apa yang terpaksa mereka lepaskan.

Lagi pula, Rakyat Indonesia cukup mengetahui apa yang diperbuat PBB di Konggo dan mereka bertekad untuk tidak memberi kesempatan kepada UNTEA (badan PBB yang menerima administrasi Irian Barat dari tangan Belanda untuk kemudian diserahkan kepada Indonesia) untuk mengulangi permainan imperialis AS di Konggo di Irian Barat. Oleh karena itu tepat sekali sikap Parlemen Indonesia yang dinyatakan dalam sidang plenonya pada tanggal 1 September, yaitu disamping menerima persetujuan tersebut Parlemen menyerukan kepada seluruh Rakyat Indonesia untuk lebih memperkuat persatuan dan mempertinggi kewaspadaan nasional.

Persetujuan telah tercapai, namun Rakyat Indonesia sadar bahwa persetujuan itu masih mengandung cukup banyak celah bagi kaum imperialis untuk menyabot ataupun menyelewengkannya. Beberapa pasal dari persetujuan tersebut patut mendapat perhatian serta kewaspadaan sepenuhnya dari Rakyat Indonesia, sebab jika lengah dapat digunakan oleh kaum imperialis yang menguasai PBB untuk praktek-praktek neo-kolonialisme.

Dalam menerima persetujuan tersebut Rakyat Indonesia sadar sekali bahwa perjuangannya untuk Irian Barat sama sekali belum selesai. Mereka mengetahui bahwa perjuangan berat masih harus dijalankan untuk melaksanakan persetujuan menurut kehendak mereka. Mereka tahu banyak kemungkinan terbuka bagi kaum imperialis untuk menghalang-halangi pelaksanaan persetujuan secara menguntungkan Indonesia dan “the new emerging forces”. Maka dari itu, kemenangan ini belum selesai dan memerlukan pengertian, solidaritas, dan sokongan dari rakyat Indonesia di seluruh dunia, terutama dari kelas buruh dan rakyat pekerja di semua negeri.

Bahaya-bahaya masih mengancam, tapi Rakyat Indonesia yakin bahwa dengan persatuan dan kewaspadaan nasionalnya yang terus-menerus diperkuat, dengan bantuan yang tidak mementingkan diri sendiri dari negara-negara Sosialis dan semua yang termasuk dalam “the new emerging forces”, maka Rakyat Indonesia akan dapat menyelesaikan masalah Irian Barat secara sepenuhnya, dan akan dapat menggagalkan usaha-usaha kaum imperialis di Irian Barat dan di bagian mana pun dari Republik Indonesia. Ini merupakan sumbangan besar bagi usaha-usaha memelihara perdamaian dunia.

NB  :  Tulisan tersebut dimuat pada surat kabar PRAVDA tanggal 13 Oktober 1962 (perubahan dilakukan seperlunya tanpa merubah substansi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s