PIF HANYA BERI DUA POIN UNTUK ISU WEST PAPUA

images

Pertemuan PIF yang ke-46 di Port Moresby, PNG membahas lima isu. Pertemuan yang diselenggarakan pada 7 s.d. 11 September itu mendapatkan perhatian dari seluruh anggota PIF. Selain 16 negara yang merupakan anggota PIF, forum ini juga dihadiri negara Dialogue Partners, yakni Indonesia, Canada, RRT, Kuba, Uni Eropa, Thailand, dan lain lain. Indonesia dalam pertemuan ini diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, A.M. Fachir.

KTT PIF ke-46 membahas lima agenda, yaitu perubahan iklim, perikanan, kanker serviks, teknologi informasi dan komunikasi serta isu Papua sebagai implementasi Framework for Pacific Regionalism.

Dalam statement-nya, Wamenlu RI menyampaikan bahwa Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki berbagai tantangan yang sama dengan Negara Negara pulau di Pasifik. Dalam kaitan ini Fachir menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung negara-negara Pasifik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Indonesia siap, dan dengan semangat, mendukung negara-negara PIF dalam upaya pembangunannya,” kata Wamenlu Fachir sebagaimana tertuang juga dalam rilis Kemenlu, Minggu (13/9/2015).

Salah satu isu yang mendapat perhatian tinggi dalam pertemuan terkait dengan tantangan perubahan iklim yang dihadapi negara-negara Pasifik. Menanggapi hal ini, Wamenlu RI menyampaikan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mengatasi perubahan iklim.

Indonesia juga akan bantu dorong kepentingan negara kepulauan di Pasifik dalam upaya mendapatkan hasil yang ambisius dan equitable pada pertemuan Perubahan Iklim UNFCCC di Paris akhir tahun ini.

“Kami akan bekerja dengan negara Pasifik untuk mendapatkan hasil di Parisguna mengatasi tantangan yang dihadapi negara-negara Pasifik terkait perubahan Iklim” kata Fachir.

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/13/isu-pelanggaran-ham-di-papua-barat-turut-dibahas-di-ktt-pacific-islands-forum

Para pemimpin Pasific diantaranya Perdana Menteri PNG, Perdana Menteri New Zaeland, Perdana Menteri Australia, Presiden Kiribati dan Sekjen PIF menggelar konferensi pers pada 10 September 2015 dan menyampaikan beberapa hal diantaranya, Peter O’neill PM Papuanugini bahwa para pemimpin PIF menyambut baik Framework for Pacific Regionalism yang telah disahkan serta akan melaksanakan evaluasi dan pengawasan dalam bidang perikanan. Selanjutnya akan membawa isu Climate Change dalam pertemuan COP21 pada Desember 2015 nanti di Paris. Mengenai isu West Papua para pemimpin PIF menghormati kedaulatan RI atas West Papua. Sementara PM Australia, PM New Zealand dan Presiden Kiribati dalam konferensi persnya lebih menekankan kepada Industri perikanan dan Climate Change.

http://www.beritalima.com/2015/09/13/para-pemimpin-pif-akui-dan-hormati-kedaulatan-ri-atas-west-papua/

Nyatanya, apa yang terdengar di daerah Papua sana sangat berbeda dengan fakta sebenarnya. Kelompok-kelompok kepentingan mengisukan bahwa negara-negara dalam pertemuan PIF focus membahas isu pelanggaran HAM di Papua. Isu yang lain lagi adalah bahwa Indonesia dipaksa negara-negara tersebut untuk menyelesaikan masalah Papua. Disini dapat dilihat adanya ketimpangan yang nyata dalam pemberitaan kelompok-kelompok kepentingan tersebut. Ujung dari semua ini, kelompo kepentingan atas Papua memanfaatkan pemberitaan “miring” untuk mendapatkan simpati dari luar negeri maupun dalam negeri.

Pada faktanya, isu terkait Papua hanya dibahas dalam dua poin  dari 41 poin, bisa dibayangkan. Bagaimana perbandingan dari jumlah poin itu dengan pembahasan Papua. Lebih jelasnya, isu Papua dibahas pada poin ke-16 dan poin ke-17. Pada poin ke-16 disebutkan bahwa para pemimpin PIF menyinggung kembali keputusan dan keprihatinan mereka yang telah disampaikan pada pertemuan PIF tahun 2006 mengenai adanya laporan kekerasan di Papua. Negara-negara dalam pertemuan PIF untuk melindungi dan menjunjung tinggi HAM semua warga di Papua serta bekerja untuk mengatasi akar permasalahan konflik tersebut secara damai. Poin ke-17 menyebutkan bahwa para pemimpin PIF mengakui kedaulatan Indonesia atas Provinsi Papua, namun mencatat keprihatinan terhadap situasi HAM di wilayah tersebut.

Dari dua poin di atas, jika diambil kesimpulan, maka sebenarnya negara-negara PIF hanya menghimbau dan tetap mengakui kedaulatan RI atas Papua. Bagaimanapun, perjanjian KMB dengan Belanda sudah jelas dicantumkan bahwa sebenarnya Papua atau yang pada saat itu bernama Irian Barat adalah wilayah Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s