Papua Bagian Negara Indonesia (Part I)

Papua Bagian Negara Indonesia (Part I)

Sumber: https://westpapuainfo.files.wordpress.com/2015/10/f84d3-west-papua-nkri-papua-barat.jpg

  1. Sejarah

Siapa yang tidak mengenal Papua. Papua yang tersohor karena alamnya, tambangnya, orangnya, sekaligus budayanya. Namun, realitanya, ada beberapa hal yang tidak diketahui masyarakat secara luas. Belakangan ini, banyak sekali tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok pejuang kemerdekaan Papua[1] dan menimbulkan kerugian baik dari segi ekonomi maupun sisi yang lainnya.

Bagaimana penulis dapat mengatakan hal demikian yang menyudutkan kelompok lain? Disini bukan berarti penulis tidak netral dan tanpa bukti membela Pemerintah RI yang di sisi lain merendahkan kelompok yang lain. Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Papua dimulai dengan sendirinya oleh kelompok-kelompok yangmengatasnamakan menjadi perwakilan seluruh rakyat Papua untuk meminta merdeka dari Indonesia.

Semuanya terlihat membawa kepentingannya masing-masing. Kepentingan kelompok yang dibawa semakin meninggi dan melupakan kepentingan umum yang notabene nya berdampak pada masyarakat luas. itu lah yang penulis katakan tentang kelompok separatis Papua. Daripada berdebat kusir dan tiada ujungnya, di sisi lain sebagai satu bangsa, Bangsa Indonesia, penulis merasa mempunyai tanggung jawab untuk berusaha menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu, di part pertama tulisan kali ini, penulis akan memberikan fakta-fakta tentang status Papua yang MEMANG bagian dari NKRI.

Papua bagian dari bangsa Indonesia yang mana sekelompok warganya bersikeras menolak bukti sejarah yang mengatakan bahwa Papua termasuk wilayah NKRI.

Pengakuan Papua sebagai bagian NKRI dinyatakan oleh tokoh sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dan tokoh pembentuk OPM.

Ramses Ohee, salah satu pelaku sejarah Pepera 1 Mei 1969, lewat pernyataannya yang dikutip oleh media Republika, menyatakan dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mengakui bahwa Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Papua sudah sah ke pangkuan ibu pertiwi, ke NKRI lewat Pepera yang dilaksanakan pada 1 Mei 1969 dan telah disahkan oleh PBB,” kata Ramses Ohee di Kota Jayapura, Papua, Kamis (30/4).[2]

Franzalbert Albert Joku (Tokoh Pendiri OPM) mengatakan, Papua bukan dianeksasi, juga bukan berintegrasi  atau diintegrasikan tetapi menjadi bagian dari wilayah NKRI berdasarkan azas uti possidetis juris. Kalau diintegrasikan atau digabungkan dengan NKRI berarti proses masuknya Papua  dari luar ke dalam Indonesia. Padahal, Papua/Irian Barat sejak sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sudah sah menjadi wilayah NKRI berdasarkan azas  uti possidetis juris. Tetapi ditahan oleh  Belanda  untuk sementara  waktu dan diserahkan kepada Indonesia  melalui proses Penentuan Pendapat Rakyat  (Pepera).[3]

Dari pernyataan itu dapat disintesiskan bahwa Papua sejak awal memang bagian dari NKRI, namun Belanda yang saat itu menjajah Indonesia menunda pengembalian Papua.

Upaya Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat bukanlah perjuangan mudah. Namun, telah menjadi komitmen seluruh elemen bangsa untuk membela kedaulatannya dengan segala cara dan resikonya. Selain diplomasi politik melalui meja perundingan, pemerintah Indonesia telah menyiapkan seluruh potensi rakyat dan Angkatan Perang melalui komando Trikora 19 Desember 1961 guna merebut kembali Irian Barat. Panjangnya integrasi kembali Irian Barat ini tidak lepas dari sikap licik Belanda untuk menguasai Irian Barat.

  1. Konferensi Meja Bundar (KMB)

(Sumber: http://www.pusakaindonesia.org/wp-content/uploads/2015/07/kmb.jpg)

Dampak dari hasil KMB sampai saat ini masih terasa bagi Bangsa Indonesia dengan adanya permasalahan di Papua. Salah satu poin keputusan KMB pada 2 November 1949 adalah Irian Barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian.[4]

Selanjutnya dalam rangka melanjutkan perundingan tersebut,maka pada bulan Desember tahun 1950, Belanda dan Indonesia menyelenggarakan “KonferensiKhusus” di Hague-Belanda, namun baik Indonesia maupun Belanda tidak mendapatkan suatu titik temu kesepakatan dan saling mempertahankan kepentingannya masing-masing, dan yang mana Belanda semakin memantapkan status quo nya di Irian dan mempersiapkan pembentukan Irian sebagai sebuah Negara dan kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Negara Papua pada tanggal 1 Desember 1961 di Hollandia (Kini Jayapura) melalui KNP (Komite Nasional Papua) dengan nama Negara “West Papua”, lambing Negara “Burung Mambruk”, Bendera “ Bintang Kejora”, Lagu Kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dan Semboyan “One People One Soul”.[5]

  1. Tri Komando Rakyat (Trikora)

(Sumber:http://sejarahperang.files.wordpress.com/2011/07/img_00043.jpg)

Setelah melalui proses diplomasi dengan Pemerintah Belanda dan tidak mendapatkan tanda-tanda bahwa Irian Barat akan dikembalikan ke Indonesia, Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora dalam pidatonya. Isi Trikora yakni:[6]

  1. Gagalkan pembentukan “Negara Papua” bikinan Belanda kolonial
  2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia
  3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa

Sebagai realisasi dari isi trikora tentang Irian Barat, maka dibentuklah Komando Mandala yang mana merupakan suatu Komando Pelaksana Utama Tri Komando Rakyat (Trikora), yang dikumandangkan Presiden Sukarno untuk merebut Irian Barat.[7]

Komando mandala merencanakan operasi-operasi pembebasan Irian Barat dalam tiga fase yaitu : 1) Fase Infiltrasi ( sampai akhir 1962 ), memasukkan 10 kiompi ke sekitar sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. 2) Fase Eksploitasi ( mulai awal 1963 ), mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting. 3) Fase Konsolidasin ( awal 1964 ), menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat. Dalam rangka pembebasan Irian Barat, disusun suatu rencana serangan terbuka sebagai suatu operasi penentuan yang diberi nama Operasi Jayawijaya. Pada tanggal 12 Januari 1962, tiga buiah motor torpedo boat ( MTB ) yang tergabung dalam kesatuan patroli cepat, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Harimau, dan KRI Macan Kumbang mengadakan patroli rutin di sekitar laut Arafura. Pada tanggal 15 Januari 1962, kapal-kapal MTB yang sedang mengadakan patroli di laut Aru mendapat serangan dari laut maupun udara. Dalam serangan tersebut KRI Macan Tutul tenggelam bersama Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno. Namun tenggelamnya KRI Macan Tutul tidak menyurutkan semangat para prajurit, malah menambah semangat untuk membalasnya.

 

  1. New York Agreement

(Sumber: http://shnny.org/images/uploads/Original-NY-NY-agreement-cropped-narrower.jpg)

Setelah penyerangan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk merebut Irian Barat, Belanda kembali bersedia untuk duduk bersama dengan Pemerintah RI membahas pengembalian Irian Barat ke Indonesia.

“Trikora merupakan momentum politik yang penting, sebab dengan Trikora maka Pemerintah Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian di PBB yang dikenal dengan New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962 mengenai New Guinea”[8]

Isi Perjanjian New York yang terpenting adalah mengenai penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Kerajaan Belanda kepada PBB. Untuk kepentingan tersebut, dibentuklah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang tugasnya menyerahkan pemerintahan itu kepada Republik Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Di sisi lain, Indonesia menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969, dengan ketentuan kedua pihak, Belanda dan Indonesia, akan menerima hasilnya.

 

 

  1. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)

 (Sumber: http://tabloidjubi.com/wp-content/uploads/2013/07/pepera2.jpg)

Proses pelaksanaan Pepera dilaksanakan dari tanggal 24 Juli hingga bulan Agustus 1969 dan berlangsung secara musyawarah. Pepera tersebut dilaksanakan di 8 Kabupaten yang ada pada saat itu, yaitu Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura. Pepera dilaksanakan oleh 1026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) mewakili jumlah penduduk Papua yang berjumlah 809.327 jiwa. Ke-1026 anggota DMP tersebut terdiri atas 400 orang mewakili Unsur tradisional (Kepala Suku/Adat), 360 orang mewakili Unsur Daerah dan 266 orang mewakili Unsur Organisasi Politik/Organisasi Kemasyarakatan/Golongan.

Pelaksanaan Pepera ini berlangsung secara demokratis dan diawasi oleh masyarakat internasional, serta berlangsung sesuai praktek-praktek internasional, di bawah nasehat, bantuan serta partisipasi PBB. Petugas PBB yang mewakili Sekjen PBB adalah Dubes Bolivia Fernando Ortiz Sanz.

Hasil dari Pepera yang dilangsungkan di 8 Kabupaten Irian Barat (Papua), semuanya memilih dan menetapkan dengan suara bulat bahwa Irian Barat merupakan bagian mutlak dari Republik Indonesia. Hasil tersebut disepakati dan disetujui dengan membubuhkan tanda tangan semua yang hadir dalam rapat Pepera tersebut.

Perjuangan perebutan kembali wilayah Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi tidak hanya mengorbankan materi namun juga tak terhitung jumlahnya prajurit Indonesia yang gugur dalam memperjuangkan keutuhan NKRI. Jika dibayangkan dengan kondisi saat ini, Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan membawa kepenitngan kelompoknya menuding Pemerintah Indonesia telah menjajah Papua. Harusnya mereka lebih paham akan sejarah, sehingga mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Segala sesuatunya membutuhkan proses, tidak ada yang instan. Sejak awal, Papua memang bagian dari NKRI, namun sengaja dipisahkan Belanda. Jangan mau diadu domba penjajah sehingga mengkhianati bangsa sendiri, Bangsa Indonesia.(SNA)

[1] http://m.news.viva.co.id/news/read/629600-opm-tantang-indonesia-perang-terbuka

http://regional.kompas.com/read/2015/05/05/19324171/Polisi.Tegaskan.Penembakan.Panglima.TPN-OPM.Sesuai.Prosedur

http://news.okezone.com/read/2015/05/25/337/1155154/ancaman-opm-lebih-serius-ketimbang-teroris-santoso-cs

http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-kopassus-bebaskan-sandera-di-papua-sampai-dipuji-dunia.html

[2] http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/30/nnlvxu-pelaku-sejarah-dunia-akui-papua-bagian-nkri

[3] http://www.kompasiana.com/kanis/kesaksian-mantan-tokoh-opm-papua-tidak-dianeksasi-dan-tidak-diintegrasikan_553022556ea83470338b4593

[4]Buku Sejarah Indonesia Modern Karya M.C. Ricklef yang dikutip dari http://sejarahakademika.blogspot.co.id/2013/08/konferensi-meja-bundar.html

[5] Rycho Korwa.  Proses Integrasi Irian Barat Ke Dalam Nkri 1, Universitas Sam Ratulangi

[6]http://pintar.pdkjateng.go.id/uploads/users/rusyanto/materi/SMP_Perjuangan_Merebut_Irian_Barat_2014-10-28/Perjuangan_Merebut_Irian_Barat.pdf

[7] Seri Text-Book Sedjarah ABRI: Angkatan Darat, h. 106-107.

[8] Dhodie Mulya Riyadhie, 2013, Kontroversi Penyatuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat Tahun 1969, Universitas Pendidikan Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s