Sejahtera-lah Saudara Sebangsa-ku di Papua

52-tahun-kembali-ke-nkri-rakyat-papua-belum-sejahtera-oZ3KdzK2pg

Sumber: https://img.okezone.com/content/2015/05/01/340/1143370/52-tahun-kembali-ke-nkri-rakyat-papua-belum-sejahtera-oZ3KdzK2pg.jpg

Pembangunan merupakan salah satu wujud nyata perhatian Pemerintah RI terhadap daerah-daerah yang letaknya jauh dari ibu kota. Seperti yang kita ketahui, wilayah-wilayah yang menjadi ibu kota di suatu daerah pasti pembangunannya lebih cepat dan lebih terlihat. Hal itu dapat dibandingan dengan daerah-daerah yang letaknya ribuan kilometer dari ibu kota Negara. Beberapa wilayah di Indonesia pun tak ubahnya sama dengan kondisi tersebut. Tidak hanya karena pemerintah yang harus disalahkan, namun di sisi lain jauhnya jarak yang ada membuat pemerintah pun kesulitan untuk menrealisasikan ide-ide pembangunannya.

Sebelumnya, beberapa wilayah di Papua juga mengalmi kondisi serupa, namun dengan rencana Pemerintah saat ini yang memfokuskan pembangunan di Papua, dapat diyakini kalua nantinya Papua pun bisa sama dengan kota yang lain di Indonesia.

Pemerintah menurut dia akan fokus mengoptimalkan perannya melakukan pembangunan di Papua untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Pembangunan infastruktur akan diutamakan. Mewujudkan hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menetapkan tiga prioritas pembangunan di kabupaten Yahukimo, Papua yang harus diselesaikan pada 2016 ini.

Prioritas pertama adalah penyelesaian ruas jalan Dekai-Logpon. “Logpon adalah kota pelabuhan sungai, sepanjang 17 kilometer (km) dari Dekai. Di ruas tersebut ada 15 jembatan,” ujar Basuki, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/8/2015).

Prioritas kedua adalah penyelesaian jaringan irigasi Yahukimo yang mampu mengairi 3.200 hektar sawah. “Saya berharap untuk pembukaan lahan sawah pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan jajaran TNI-AD dan Polri,” harap Basuki.

Sementara untuk prioritas ketiga, adalah perbaikan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada, serta bantuan untuk perumahan TNI/POLRI sebanyak 90 rumah.

Sekedar informasi, percepatan pembangunan Kawasan Adat La Pago Yahukimo, Papua merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua sebagai Papua Tanah Damai. Hal ini merupakan wujud dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo Tahun 2015 di DPR RI.

Karenanya, sebagai tindak lanjut atas komitmen Pemerintah ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono mengunjungi Kabupaten Yahukimo, untuk melakukan penandatanganan komitmen pengembangan wilayah ini.

Untuk daerah-daerah pedalaman Papua, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuldjono mengaku akan mengupayakan untuk meningkatkan anggaran pembangunan menjadi Rp 10 triliun pada 2016 nanti. Dikatakan Basuki, dana tersebut akan dibagi untuk pembangunan di dua wilayah, yaitu Rp 6 triliun untuk wilayah Papua, dan Rp 4 triliun untuk pembangunan Papua Barat.

“Dana tersebut akan dialokasikan, tidak hanya untuk Trans Papua, tapi ada jembatan, ada jalan nasional lainnya. Khusus untuk Trans Papua sendiri Rp 12 triliun. Kalau mau percepatan pembangunan infrastruktur ya harus sungguh-sungguh,” kata Basuki dalam keterangannya, Kamis (20/8/2015).

Data Kementeriian PU-Pera, pada 2015 ini alokasi dana infrastruktur di Papua, sesuai APBN dan DAK (Dana Alokasi Khusus) mencapai Rp 5,8 triliun. Terbagi untuk kegiatan sumber daya air Rp 648 miliar, penyelenggaraan jalan Rp 4,7 triliun, dan pembinaan infrastruktur permukinan Rp 337 miliar.

http://bisnis.liputan6.com/read/2297637/pemerintah-ingin-anggaran-pembangunan-papua-jadi-rp-10-triliun

Pemerintah akan membentuk badan atau lembaga yang bertugas untuk mempercepat pembangunan berbasiskan sumber daya alam Papua agar bisa fokus dan mempercepat perekonomian di kawasan itu.

“Lembaga atau badan itu nanti bisa jadi penghubung antara pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha yang ada di Papua,” kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di Timika, Papua, Minggu (20 September 2015).

Langkah itu untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua.

Hal tersebut disampaikan Sudirman usai dirinya bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Ketua Tim Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua Sofyan Djalil bertemu dengan pimpinan daerah setempat. Menurut Sudirman dengan adanya badan atau lembaga itu maka akan makin mudah mengkoordinasikan pembangunan di Papua dan perencanaan akan bisa dilakukan lebih sinergi dan bersama-sama.

Lembaga atau badan tersebut nantinya juga akan menjadi mitra pemda dan unia usaha untuk bisa saling mengkomunikasikan mengenai rencana dan peluang usaha yang akan dan telah dilakukan. Untuk membentuk lembaga atau badan itu, katanya, akan dicarikan payung hukumnya, ruang lingkup kerja agar tidak tumpang tindih dengan instansi yang sudah ada sebelumnya.

Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di Papua, pemerintah memandang perlu kebijakan pembangunan yang berbasiskan pada sumber daya alam (SDA), dengan memperhatikan asek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lingkungan di Papua. Tim sebagaimana dimaksud bertugas untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Papua dalam rangka pembangunan ekonomi Papua, bunyi Keppres tersebut.

Evaluasi sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan mempertimbangkan sinergi kebijakan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi Papua berbasis sumber daya alam. Juga kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Papua, peningkatan penerimaan negara, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam rangka melakukan pengolahan dan pemurnian mineral terhadap hasil pembangunan mineral di Papua.

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/20/090702281/pemerintah-bentuk-badan-percepatan-pembangunan-papua

Sebagaimana saya yang merasa bahwa masyarakat Papua adalah saudara saya, saudara sebangsa se Tanah air, tak peduli apa pun yang dikatakan oleh kelompok-kelompok separatis itu, saya turut senang dengan keseriusan pemerintah kali ini dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Papua. Dengan hal demikian, saya berharap saudara-saudara saya di Papua mendapatkan segala fasilitas negara seperti apa yang saya dapatkan.

Papua adalah bangsa Indonesia, yang bagaimanapun pastinya mempunyai nasionalisme Indonesia dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s