Poin Penting KTT PIF, Perubahan Iklim

46th_forumleaders-logo

Sumber: https://kabarpapua.files.wordpress.com/2015/09/19cfc-46th_forumleaders-logo.jpg

Pasific Islands Forum atau yang lebih dikenal dengan PIF telah mengadakan KTT yang ke-46 di Port Moresby, PNG. PIF adalah organisasi regional di kawasan Pasifik yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. PIF Memiliki 16 negara anggota dan 17 Mitra Wicara. Indonesia merupakan salah satu Mitra Wicara bersama Amerika Serikat, RRT, Kuba, Filipina, Italia, Spanyol, India, Inggris, Jepang, Kanada, Republik Korea, Malaysia, Perancis, Thailand, Turki, dan Uni Eropa. Hasil dari pertemuan kali ini mendapatkan banyak reaksi khususnya dari kelompok pejuang separatis Papua. Penulis tidak mengerti alasan kelompok separatis ini selalu memunculkan hal-hal yang sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai fakta atau realita. Pasti banyak diberi taburan bumbu-bumbu penambah cipta opini yang telah mereka lakukan selama ini.

Pertemuan negara kepulauan Pasifik kemarin, menghasilkan lima poin bahasan yang salah satunya adalah isu west Papua. Dengan memberikan judul isu West Papua, para pegiat HAM dan separatis Papua tiba-tiba langsung mengambil kesimpulan kalau perjuangan kemerdekaan mereka sudah hampir selesai karena adanya dukungan dari negara-negara Pasifik.

 

Padahal faktanya,

Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir, telah menghadiri KTT ke-46 Pacific Islands Forum (PIF) di Port Moresby, Papua Nugini, pada 7 – 11 September 2015, kemarin. Dalam statement-nya, Wamenlu RI menyampaikan bahwa Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki berbagai tantangan yang sama dengan Negara Negara pulau di Pasifik. Dalam kaitan ini Fachir menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung negara-negara Pasifik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Salah satu isu yang mendapat perhatian tinggi dalam pertemuan terkait dengan tantangan perubahan iklim yang dihadapi negara-negara Pasifik. Menanggapi hal ini, Wamenlu RI menyampaikan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mengatasi perubahan iklim.

Indonesia juga akan membantu mendorong kepentingan negara kepulauan di Pasifik dalam upaya mendapatkan hasil yang ambisius dan equitable pada pertemuan Perubahan Iklim UNFCCC di Paris akhir tahun ini.

Dari hasil pembahasan isu Papua, para Kepala Negara PIF kembali menyatakan dukungannya kepada kedaulatan dan integritas NKRI, termasuk terhadap semua propinsi Papua. Selain itu, juga diusulkan agar ketua PIF melakukan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia termasuk dengan mengirimkan misi pencari fakta PIF ke Papua Barat terkait adanya tuduhanpelanggaran HAM.

Menanggapi pembahasan isu Papua, Fachir dalam pernyataannya menyampaikan penolakan terhadap berbagai tuduhan pelanggaran HAM di Papua yang tidak berdasar dan merefleksikan pemahaman yang salah terhadap fakta sesungguhnya di lapangan. Mantan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi itu juga menolak intervensi asing termasuk usulan adanya misi pencari fakta PIF ke provinsi Papua Barat terkait tuduhan pelanggaran HAM.

“Sebagai negara demokratis, Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM. Indonesia memiliki mekanisme HAM nasional yang berfungsi dengan baik yang belum tentu dimiliki oleh sebagian Negara PIF,” imbuhnya.

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/13/isu-pelanggaran-ham-di-papua-barat-turut-dibahas-di-ktt-pacific-islands-forum

Dari hasil pembahasan isu Papua, para Kepala Negara PIF kembali menyatakan dukungannya kepada kedaulatan dan integritas NKRI, termasuk terhadap semua propinsi Papua. Selain itu, juga diusulkan agar ketua PIF melakukan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia termasuk dengan mengirimkan misi pencari fakta PIF ke Papua Barat terkait adanya tuduhan pelanggaran HAM.

http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2015/09/11/341981/indonesia-berkomitmen-mengatasi-perubhan-iklim

Terkait dengan adanya Tim Pencari Fakta yang akan masuk ke Indonesia seperti apa yang banyak disebarkan oleh kelompok-kelompok separatis Papua, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena apa, masuknya tim pencari fakta ke suatu negara harus mendapatkan ijin dari pemerintah negara tersebut. jangankan untuk urusan seperti ini, bahkan kunjungan dari negara satu ke negara lain yang notabene nya tujuannya hanya sebatas ber rekreasi harus mendapatkan ijin dari pemerintah negara setempat.

Bukan karena Indonesia takut terhadap tindakan tim pencari fakta ini, namun lebih ditekankan bahwa penyelessaian permasalahan HAM di suatu negara kalau seandainya bisa diselesaikan sendiri negara lain tidak dapat mengganggu atau mecampuri tersebut. sudah dikatakan dala peraturan internasional bhawa urusan internal suatu negara tidak boleh dicampuri negara lain sebelum negara tersebut meminta bantuan dalam penyelesaiannya. Jadi yang disini saya tekankan, isu yang digemborkan oleh kelompok pemecah kesatuan di Papua ini tidak semuanya benar. Isu west Papua memang masuk dalam pembahasan di KTT PIF ke-446, namun untuk pembentukan Tim Pencari Fakta itu hanya sebatas usulan dari ULMWP dan harus mendapatkan persetujuan Pemerintah RI.

Jadi kesimpulannya, seperti yang dikatakan pahlawan-pahlawan jaman dahuliu kala, bahwa ujian yang paling berat yang harus dihadapi negara adalah bertarung dengan saudara sebangsa nya sendiri. Bukan dalam artian bertarung secara fisik kemudian negara sewenangwenang,tetapi lebih ditekankan pada perseteruan. Di satu sisinegara harus menjaga kedaulatan dan keutuhan negaranya, di sisi lain, ada kelompok-kelompok yang entah membawa kepentingan kelompok mana dengan egoisnya menentang negara disertai tindakan-tindakan melawan hukum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s