Mengenal Lebih Dalam Arti Otsus Papua

24434_ilustrasi_dana_otonomi_khusus_www_news_babe_co_id_777x325

IMG SRC

Berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, Propinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD) dan Propinsi Papua diatur secara sentralistik oleh pemerintahan orde baru, sejak tahun 2001 kedua daerah ini diberi status otonomi khusus oleh “Jakarta” masing-masing melalui UU No 18 Tahun 2001 dan UU No 21 Tahun 2001 dengan kewewnangan khusus mengurus pemerintahan daerahnya.

Sementara itu, sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001, Pemerintah Propinsi Papua boleh memiliki lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai suatu representasi cultural orang asli Papua, dan menamai DPRD-nya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Penduduk Papua diberi peluang membentuk partai politik. Begitu pula, istilah kecamatan diganti dengan “Distric”. Di samping itu, pemerintah propinsi deberi keewenangan khusus dibidang perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan social. Untuk mengongkosi kewenangan khusus tersebut, Pemerintah Propinsi Papua diberi pule dana bagi hasil sumber daya alam yang lebih besar daripada yang diterima oleh propinsi-propinsi lain.

Pembuatan kebijakan otonomi khusus bagi kedua propinsi tersebut melewati jalan panjang, penuh rintangan, memakan waktu yang lama, menguras energi, dan sangat melelahkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tidak hanya itu, kebijakan otonomi khusus (special autonomy) atau kerap disebut asymmetric decentralization, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang besar di bidang politik, ekonomi, dan social budaya kepada pemerintah daerah; merupakan barang baru dalam sejarah kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Malahan, bukan tidak mungkin konsep otonomi khusus ini bisa melengkapi konsep otonomi riil, otonomi materiil, serta otonomi nyata yang bertanggungjawab yang selama ini kita kenal dalam penyelenggaraan pemerintahan local di Indonesia. Karena itu, bagaimana seluk-beluk pembuatan kebijakan otonomi khusus bagi propinsi NAD dan propinsi papau penting untuk dikaji, termasuk kendala-kendala dalam implementasinya, dampak dari kebijakan tersebut dan juga pelajaran yang dapat dipetik dari kehadirannya.

Masalah yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan otonomi khusus bagi Propinsi Papua menurut Tim Asistensi Otsus Papua (Sumule, 2002: 39-40) berawal dari belum berhasilnya pemerintah Jakarta memberikan Kesejahteraan, Kemakmuran, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Kondisi masyarakat Papua dalam bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik masih memprihatikan.

Otonomi Khusus bagi Papua harus diartikan secara benar, jelas, dan tegas sejak awal karena telah terbentuk berbagai pemahaman/persepsi yang berbeda-beda bahkan negatif mengenai Otonomi Khusus di kalangan rakyat Papua. Pengalaman pahit yang dialami oleh rakyat Papua dalam masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, yang juga memperlakukan daerah Papua sebagai suatu daerah otonomi, telah membuat rakyat Papua sudah tidak percaya lagi terhadap Otonomi Khusus yang ditawarkan oleh Pemerintah RI.

Yang lebih ironis lagi adalah bahwa pemahaman/persepsi yang berbeda-beda bahkan negatif mengenai Otonomi Khusus di Papua juga terjadi di kalangan pejabat pemerintah dan anggota lembaga legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Hal-hal tersebut adalah beberapa di antara hambatan-hambatan untuk menyosialisasikan UU tentang Otonomi Khusus di Papua.

Istilah Otonomi Khusus terdiri dari dua kata yaitu kata “otonomi” dan “khusus.” Istilah “otonomi” dalam Otonomi Khusus haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri atau rumah tangganya sendiri. Hal itu berarti pula bahwa rakyat Papua telah mendapatkan kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar untuk berpemerintahan sendiri, mengatur penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, mengatur dan mengelola segenap sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, tetapi dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta memberikan kontribusinya kepada kepentingan nasional.

Demikian juga kebebasan dan kearifan untuk menentukan kebijakan, strategi dan program-program pembangunan daerah, antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan ketertiban, yang sesuai dengan keunikan dan karakteristik alam serta masyarakat dan budaya Papua. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan jati diri serta harga diri dan martabat orang Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Istilah “khusus” hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan-kekhususan yang dimilikinya, kekhususan tersebut mencakup hal-hal seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat, budaya dan sejarah politik. Dalam pengertian praktisnya kekhususan otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal mendasar yang hanya berlaku di Papua dan tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain di Indonesia yang tidak diterapkan di Papua.

Pembuatan kebijakan otonomi khusus seperti di NAD dan Papua bukan merupakan hadiah dari pembuat kebijakan di Jakarta, tetapi dituntut dengan tekanan keras baik secara fisik bersenjata (GAM dan OPM) maupun secara Politk (SIRA dan PDP) oleh masyarakat setempat. Sebaiknya pada masa mendatang, pemerintah pusat tidak perlu menunggu perlawanan dari daerah melahirkan kebijakan otonomi khusus, tetapi mengambil sendiri prakarsa dengan ikhlas demi integrasi NKRI. Jangan harus ada senjata yang diangkat dan darah yang tumpah dulu, baru kebijakan otonomi khusus dikeluarkan pemerintah pusat. (NEZ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s