Inkonsistensi Sidang PIF ke 46

PIFPacific Islands Forum (PIF) beberapa waktu lalu melakukan konferensi para pemimpin negara-negara Kepulauan Pasifik yang ke-46 di Port Moresby, ibu kota negara Papua New Guinea (PNG). Konferensi tersebut dilakukan pada tanggal 7 hingga tanggal 11 September 2015. Pertemuan dan konferensi PIF pada dasarnya dilakukan setiap tahun dalam rangka mengembangkan respon kolektif tentang isu-isu regional di Kawasan Pasifik.

Salah satu isu yang dibahas dalam forum sidang tahunan PIF tersebut adalah isu adanya dugaan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua oleh Pemerintah Indonesia. Atas pembahasan tersebut kemudian, muncul usulan dalam forum sidang untuk menurunkan Tim Pencari Fakta PIF ke Papua terkait dugaan pelanggaran HAM. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa isu HAM muncul di dalam forum sidang PIF akibat adanya desakan dari organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Sudah dapat ditebak bahwa, organisasi pendukung kelompok separatis Papua tersebut ternyata mempengaruhi organisasi-organisasi yang ada di negara-negara anggota PIF untuk mendorong delegasi negara tersebut agar menyuarakan dugaan pelanggaran HAM di Papua pada forum PIF.

Jika ditinjau dari sisi semangat pembentukan PIF, maka dapat disimpulkan bahwa forum PIF ke-46 telah melakukan tindakan inkonsisten ketika melakukan pembahasan isu HAM. Kondisi tersebut mengingat bahwa tujuan utama pembentukan PIF adalah untuk mendorong kerja sama ekonomi dan pembangunan negara-negara di kawasan Pasifik. Lebih dari itu, PIF juga ternyata melakukan inkonsistensi yang kedua, yaitu isu dugaan pelanggaran HAM di Papua yang diakomodir ke dalam forum sidang PIF muncul berdasarkan desakan dari LSM ULMWP. Hal itu dikatakan inkonsistensi karena seperti yang diketahui bahwa, organisasi PIF beranggotakan terdiri dari ‘Pemerintah Negara-negara’ di Kawasan Pasifik dan tidak memiliki anggota dengan hirarki organisasi LSM.

Terkait dengan pembahasan isu dugaan pelanggaran HAM, telah memberikan gambaran kepada publik bahwa negara-negara di Kawasan Pasifik memiliki pemahaman yang salah terhadap fakta sesungguhnya di Papua. Negara-negara anggota PIF hendaknya membuat perbandingan realisasi pembangunan yang telah dicapai sebagai barometer antara negaranya sendiri dengan Papua. Belum tentu capaian pembangunan pada sebagian besar negara anggota PIF ‘lebih maju’ dibandingkan dengan realisasi pembangunan di Papua.

Selain memiliki pemahaman yang salah terhadap fakta di Papua, munculnya usulan untuk menerjunkan misi pencari fakta PIF ke Papua menggambarkan bahwa negara-negara anggota PIF juga ternyata belum memiliki pemahaman yang baik terkait kedaulatan sebuah negara. Suatu negara tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap negara lain yang berdaulat (seperti halnya Indonesia) terkait urusan dalam negeri (termasuk di dalamnya urusan Papua).

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM. Selain itu, Indonesia juga masih memiliki mekanisme HAM nasional yang berfungsi dengan baik dan belum tentu dimiliki oleh sebagian negara-negara anggota PIF. Berdasarkan keterangan dari perwakilan Komisi HAM Antarnegara ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Indonesia telah dapat menjadi contoh untuk ASEAN (role model) dalam konteks demokrasi dan HAM. Selain itu, dalam keterangan tersebut juga disampaikan bahwa Indonesia dinilai memiliki prestasi yang cukup membanggakan terkait penegakan dan penguatan HAM.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, hendaknya dapat dijadikan sebagai pengalaman bagi negara-negara anggota PIF dan negara-negara di Kawasan Pasifik lainnya dalam mengakomodir berbagai masukan dari pihak lain terkait isu-isu yang terjadi pada negara lain untuk dibahas dalam forum terbuka. Hal itu perlu dilakukan agar tidak lagi terjadi inkonsisten dan kesalahan agenda pembahasan masalah tertentu dalam suatu forum terbuka (forum ekonomi justru membahas masalah HAM). Selain itu, perlu menghindari berbagai upaya kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab (seperti ULMWP) untuk memanfaatkan forum PIF dalam rangka pencapaian kepentingan pragmatisnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s