Tinjauan Hukum Insiden Tolikara

2_HukumPada pertengahan bulan Juli lalu masyarakat Indonesia dikejutkan dengan insiden yang terjadi Papua. Tanggal 17 Juli 2015 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1436 H terjadi insiden pembubaran Shalat Ied yang sedang berlangsung di Markas Koramil 1702/JWY Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Insiden yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Tolikara tersebut mengakibatkan Shalat Ied batal dilaksanakan. Selain itu, massa juga bertindak anarkis dengan membakar kios-kios yang berada di sekitaran Markas Koramil 1702/JWY. Sebuah masjid yang berdekatan dengan kios yang dibakar oleh massa ikut hangus terbakar.

Berbagai pendapat muncul terkait dengan pemicu terjadinya insiden pembubaran pelaksanaan Shalat Ied dan tindakan anarkis massa di Tolikara tersebut. Salah satu pendapat menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang dikeluaran oleh pengurus Gereja Injili di Indonesia (GIDI) wilayah Tolikara tentang pelaksanaan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) sebagai pemicu terjadinya insiden tersebut. Isi surat tersebut juga melarang agama lain untuk melaksanakan ibadah di wilayah Tolikara selama berlangsungnya kegiatan KKR dimaksud.

Jika benar pendapat tersebut merupakan faktor utama pemicu insiden pembubaran pelaksanaan Shalat Ied yang berakhir pada tindakan anarkis massa, maka dapat disimpulkan bahwa dalam insiden tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap konstitusi dan hukum Indonesia. Konstitusi Indonesia telah dengan tegas menjamin dan melindungi segenap masyarakatnya untuk menjalakan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut masing-masing.

Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia tercantum dalam beberapa konstitusi Indonesia antara lain, Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan tegas menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Selain telah terjadi pelanggaran HAM, pelaku pembubaran Shalat Ied di Tolikara yang merupakan tindakan untuk menghalang-halangi kegiatan ibadah diancam secara pidana dalam Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindakan kelompok masyarakat yang melakukan aksi pembubaran pelaksanaan Shalat Ied di Tolikara merupakan bentuk pelanggaran HAM dan sekaligus telah memenuhi unsur pidana Pasal 175 KUHP. Komnas HAM dan Kepolisian Daerah Papua telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan terkait insiden tersebut dan diharapkan permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan agar tidak meluas dan menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal di wilayah lain.

Tindakan Kepolisian : PROPORSIONAL

Pada sisi lain, insiden Tolikara justru dijadikan momentum oleh beberapa pihak di Papua untuk memperkeruh suasana dengan menyudutkan tindakan yang diambil aparat keamanan pada saat insiden tersebut rerjadi. Pihak-pihak tersebut memandang bahwa serangkaian tembakan yang dikeluarkan oleh aparat keamanan saat massa mulai melempari umat Muslim yang sedang melaksanakan Shalat Ied dan menyebabkan hilangnya satu nyawa serta beberapa orang mengalami luka tembak merupakan suatu tindakan inkonstitusional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai pemberitaan dari media massa, bahwa aparat keamanan yang bertugas melakukan penjagaan mengeluarkan tembakan peringatan yang diarahkan ke udara pada saat massa mulai melakukan aksi pelemparan terhadap umat Muslim yang sedang melaksanakan Shalat Ied. Mendengar tembakan peringatan dari aparat keamanan tidak membuat massa menghentikan aksinya, namun justru melakukan aksi pelemparan kepada petugas dan masyarakat dengan lebih brutal. Lebih dari itu, massa juga melakukan pembakaran kios-kios milik masyarakat dagangan yang berada di sekitar tempat kejadian dan menyebabkan Masjid Baitul Muttaqin ikut terbakar.

Mencoba membandingkan antara fakta yang terjadi di tempat kejadian dengan pra anggapan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang menyudutkan tindakan aparat kepolisian, menggambarkan bahwa pihak-pihak tersebut melihat insiden Tolikara hanya dari satu sisi sebagai upaya untuk membenarkan tindakan anarkis massa. Kesimpulannya adalah pandangan-pandangan yang disampaikan oleh beberapa pihak tersebut merupakan aksi propaganda untuk menciptakan citra negatif terhadap aparat Kepolisian. Selain itu, juga merupakan suatu usaha untuk menciptakan isu pelanggaran HAM pada insiden Tolikara.

Dasar hukum penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan diatur pula dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009, penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila : tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat; anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut; dan anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Selain itu, ketentuan Pasal 47 ayat (2) Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 menjelaskan bahwa senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk : dalam hal menghadapi keadaan luar biasa; membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat; membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat; mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang; menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Tindakan anarkis massa yang melakukan aksi pelemparan terhadap petugas dan umat Muslim yang sedang melaksanakan Shalat Ied berpotensi akan menimbulkan luka parah atau kematian bagi petugas dan masyarakat lainnya, sehingga aparat keamanan memandang perlu untuk mengeluarkan tembakan dalam upaya untuk menghentikan tindakan anarkis massa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat keamanan terkait insiden Tolikara telah dilakukan secara proporsional dan telah sesuai dengan konstitusi yang ada. Fakta tersebut sekaligus membantah berbagai pandangan beberapa pihak di Papua yang bertujuan untuk merusak citra Lembaga Kepolisian.

Semoga tulisan ini dapat dijadikan sebagai suatu referensi dan pembanding bagi masyarakat Papua khususnya untuk memahami secara jelas fakta-fakta yang terjadi dalam insiden Tolikara dari sudut pandang hukum. Mengharapkan kepada seluruh aparat keamanan yang bertugas di Papua agar tidak mudah terpancing atas berbagai upaya provokasi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di Papua untuk melakukan tindakan represif secara berlebihan. Selain itu, mengharapkan pula kepada seluruh aparat keamanan di Papua untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s