Isu Boikot HUT RI : Upaya Provokasi

5_BoikotBerbagai cara ditempuh oleh kelopok-kelompok di Papua untuk terus menyuarakan kemerdekaan bagi Papua dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat provokatif. Salah satu contoh kegiatan-kegiatan tersebut adalah dengan menciptakan teror bagi masyarakat yang ada di Papua. Beberapa waktu lalu beredar selebaran himbauan yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk melakukan aksi boikot terhadap perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2015 mendatang.

Himbauan tersebut berisi tentang ajakan terhadap seluruh masyarakat Papua yang berada di Papua maupun yang berada di luar Papua untuk tidak ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Himbauan tersebut sebenarnya merupakan suatu bentuk tindakan provokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di Papua untuk memancing tindakan represif dari aparat keamanan yang bertugasi di Papua.

Jika aparat keamanan terpancing dengan himbauan tersebut, maka berpotensi akan memicu tindakan represif dari aparat yang berakhir pada kontak fisik dengan kelompok tersebut. Apabila telah terjadi kontak fisik akibat dari tindakan represif dari aparat, maka kelompok-kelopok tersebut dapat dengan mudah menyuarakan kepada publik bahwa aparat keamanan di Papua kembali melakukan tidakan yang mengarah kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Isu HAM di Papua telah dijadikan ‘senjata’ bagi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk menarik perhatian masyarakat internasional. Hal itu dilakukan untuk menciptakan citra negatif bagi Pemerintah Indonesia agar komunitas internasional ikut mengecam tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Indonesia. Apabila komunitas internasional memberikan perhatian kepada isu Papua, maka cenderung akan dimanfaatkan oleh kelompok pro kemerdekaan di Papua untuk meraih dukungan dalam rangka pencapaian agenda memisahkan diri dari NKRI.

Isu pelanggaran HAM di Papua terus disuarakan oleh kelompok pro kemerdekaan juga bertujuan agar Dewan Keamanan PBB dapat turut melakukan intervensi terhadap Pemerintah Indonesia agar mengambil kebijakan yang terbaik bagi permasalahan di Papua. Ketika hal tersebut terjadi, kelompok kemerdekaan akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk terus melakukan serangkaian tindakan yang bersifat provokatif agar masyarakat Papua memilih untuk memisahkan diri dari NKRI.

Serangkaian tindakan-tindakan provokatif kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di Papua dilakukan dengan sangat terorganisir dan masif. Pemerintah melalui aparat keamanan harus mampu mewaspadai tindakan-tindakan provokasi tersebut tidak justru menjadi boomerang bagi kedaulatan NKRI. Aparat keamanan harus mampu menahan diri dari upaya provokasi kelompok-kelompok tersebut.

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dituntut harus mampu menangani berbagai persoalan yang terjadi di Papua secara tepat. Meningkatkan sinergitas dan kemampuan agar tidak terpancing provokasi sangatlah penting. Masyarakat Papua juga diharapkan tidak ‘termakan´isu-isu negatif yang dihembuskan oleh kelompok tidak bertanggung jawab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s