Papua Sebagai Pundi-Pundi Uang Baru bagi MSG : Sebuah Tinjauan Strategis Politik Kawasan

PAPUA PUNDI UANGDalam konsep Politik Kawasan, regional security atau keamanan regional merupakan keadaan yang sangat penting untuk diciptakan mengingat posisinya dalam dua hal. Pertama, sebagai elemen pembentuk keamanan internasional ataupun konflik internasional. Hal ini karena region tersebut saling berhubungan dengan negara-negara atau aktor lain di luar region sehingga interaksi tersebut menimbulkan potensi konflik. Oleh sebab itu, keamanan regional merupakan hal pertama yang perlu diupayakan demi terciptanya stabilitas internasional. Kedua, keamanan regional sangat berhubungan dan mempengaruhi keamanan nasional negara yang terletak di dalam region yang bersangkutan. Sebuah region yang aman akan mendukung stabilitas ekonomi maupun politik negara-negara yang berada dalam region tersebut, misalnya Uni Eropa, ASEAN dan bahkan negara-negara angota MSG. Lantas bagaimana konsep strategis politik kawasan dalam menganalisis keputusan KTT MSG ke-20 di Honiara, Salomon Islands tanggal 25-26 Juni 2015.

Tinjauan Strategis Politik Kawasan Terkait Keputusan KTT MSG Ke-20

KTT MSG Ke-20 di di Honiara, Salomon Islands, memutuskan beberapa kebijakan yang tidak hanya mempengaruhi kebijakan politik para anggota negara-negara MSG tersebut, tetapi juga dinilai telah menciptakan sekema politik kawasan baru, terutama berkontribusi sebagai empiris dalam teori Ekonomi Politik Internasional (EPI).

Dalam konsep EPI keputusan KTT MSG ke-20 yang memasukan Indonesia sebagai anggota asosiasi atau full member MSG dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai observer tidak hanya dipandang sebagai keputusan politik yang akan mempengaruhi kawasan negara-negara ras Melanesia tetapi juga akan membentuk sekema EPI. Fenomena empiris tersebut merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Mengingat Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beragam ras dan suku bangsa termasuk Melanesia (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT, ada bersama dengan ULMWP yang merupakan organisasi separtis Papua, meskipun status keanggotaannya berbeda.

Fenomena tersebut dalam kajian EPI sebagai bagian dari konsep strategi politik kawasan terutama terkait kepentingan ekonomi dan sumber pendanaan organisasi dalam hal ini MSG.

Banyak pakar EPI menilai bahwa langkah MSG syarat dengan kepentingan ekonomi negara-negara anggota MSG. Betapa tidak, selama ini baik Indonesia dan ULMWP dinilai telah melakukan lobby ekonomi untuk menguatkan kedudukanya di MSG. Terlihat dari adanya bantuan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan dan pertanian yang telah Indonesia berikan kepada Fiji, PNG, Vanuatu, dan Salomon Island. Begitupun yang dilakukan ULMWP, sebagimana yang diungakapan oleh Oktavianus Mote sebagai Sekjen ULMWP dalam konferensi persnya mengungkapkan bahwa “kami telah dituntut untuk melakukan banyak hal, dengan biaya yang sangat banyak”. Pernyataan Oktavianus Mote tersebut merupakan indikasi bahwa keputusan KTT MSG ke-20 bukan hanya sekedar kebijakn politik kawasan tetapi juga kebijakan yang pada akhirnya membentuk sekema pundi-pundi uang baru bagi MSG. Karena diprediksikan akan lebih banyak lagi uang yang kelauar dari Papua untuk membiayai politik di kawasan Pasifik Selatan terutama negara-negara anggota MSG. Tidak dapat dibayangkan berapa Miliyar Dollar yang akan dikeluarkan oleh Indonesia dan ULMWP dari sumber daya alam Papua, yang ujung-ujungnya harapan sejahtera malah semakin menyengsarakan rakyat Papua. Karena Papua justru dijadikan bahan political bargaining atau nilai tawar politik kawasan terhadap Indonesia dan ULMWP dengan alih-alih persatuan negara ras Melanesia.

Mayarakat Papua Harus Jeli dan Bijak

Miris memang, namun apa mau dikata “nasi sudah menjadi bubur”, keputusan KTT MSG ke-20 tetah ditetapkan, maka Ekonomi Politik Internasional (EPI) telah berlaku bagi Papua. Kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat Papua yang tidak tahu menau dampak dari aktivitas ULMWP di Internasional. Seharusnya masyarakat Papua fokus dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan yang diharapkan selama ini. Apalagi, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi berkomitmen membangun Papua secara adil dan bermartabat dengan membuat program prioritas pembangunan bidang Infrastruktur, Maritim, Energi, dan Pangan (IMEP) untuk Papua. Belum lagi, lebih dari 70 Triliun alokasi anggran Otsus yang telah diberikan Pusat kepada Papua dan Papua Barat sejak tahun 2001, seharusnya menjadi modal penting peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Nampaknya ini harus menjadi pengalaman berharga masyarakat Papua untuk lebih jeli dan bijak lagi, agar harapan Papua untuk maju dan sejahtera dapat terwujud dikemudian hari. Tidak hanya itu, sikap untuk tidak mudah terlena terhadap ajakan organisasi-organisasi yang tidak jelas yang mengatsnamakan masyarakat Papua perlu terus dijadikan rujukan bagi setiap keputusan, yang faktanya justru malah menjerumuskan kepada cengkraman sekema politik kawasan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s