Eksploitasi Siswa SD, ULMWP Diduga Melanggar HAM

1_EksploitasiMenjadi bangsa yang besar dan maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Salah satu faktor penunjang yang paling mempengaruhi dalam kemajuan suatu bangsa adalah kualitas pendidikan bangsa tersebut. Pada prinsipnya, pendidikan merupakan suatu proses dalam membentuk sumber daya manusia agar menjadi generasi yang berkualitas serta memiliki rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air yang tinggi. Nomenklatur dasar negara Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia.

Namun demikian, hingga saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki berbagai permasalahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Keseriusan pemerintah menjadi sebuah keharusan dalam menangani permasalahan yang ada dalam konteks penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah rendahnya kualitas pendidikan, permasalahan pemerataan pendidikan, Mahalnya biaya pendidikan, persoalan kurikulum, kualitas tenaga pengajar, hingga eksploitasi siswa dan sarana penunjang pendidikan dalam rangka mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Wilayah timur Indonesia (khususnya Papua) merupakan wilayah dengan tingkat permasalahan yang cukup tinggi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Salah satu permasalahan dengan tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diselesaikan adalah eksploitasi anak yang menggunakan atribut pendidikan (sekolah) dalam rangka mengakomodasi kepentingan politik kelompok The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Beberapa hari lalu, beberapa media online lokal di Papua mempublikasikan berita dan foto tentang siswa-siswi Sekolah Dasar di Timika memberikan dukungan terhadap kelompok ULMWP dalam pengajuan aplikasi keanggotaan Papua menjadi bagian dari Melanesian Spearhead Group (MSG).

Dalam berita dan foto yang dipublikasikan terlihat bahwa, bentuk dukungan siswa-siswi Sekolah Dasar tersebut dilakukan dengan cara menunjukkan kertas dengan berbagai macam gambar dan tulisan, antara lain adalah tulisan permintaan dukungan kepada pihak Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, Solomon untuk menerima pengajuan aplikasi yang disampaikan oleh ULMWP agar Papua segera menjadi anggota dari MSG. Selain itu, dalam foto yang ada terlihat pula beberapa siswa-siswi tersebut menunjukkan kertas dengan gambar seperti corak Bintang Kejora.

Walaupun publikasi dari media online lokal di Papua tersebut merupakan bentuk propaganda dan cenderung bersifat provokatif yang diduga dilakukan oleh kelompok ULMWP, namun pemerintah harus segera bertindak secara tegas. Tindakan kelompok ULMWP tersebut merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak dan eksploitasi terhadap dunia pendidikan untuk kepentingan politis praktis kelompok tersebut. Kondisi ini menggambarkan dan membuktikan kepada publik bahwa ULMWP hanya memanfaatkan masyarakat Papua dalam rangka pencapaian tujuan praktis kelompok tersebut.

Bahkan lebih dari itu, tindakan ULMWP tersebut tergolong telah melakukan perampasan terhadap hak-hak anak di Papua, khususnya di Timika. Seperti yang diketahui bersama, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam konvensi ini diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest for children), prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak. Konvenan tersebut juga mengelaborasi hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta tidak diperkenankan memanfaatkan anak untuk kepentingan politis.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang pelarangan mobilisasi atau pemanfaatan anak untuk kepentingan politik. Ketentuan Pasal 15 pada Undang-Undang tersebut juga telah dengan jelas mengatur tentang perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh kelompok ULMWP tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang inkonstitusional.

Dengan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan hak anak, maka secara otomatis tindakan kelompok ULMWP tersebut juga termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak siswa-siswi Sekolah Dasar di Timika memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas serta pendidikan yang bebas dari kepentingan-kepentingan politis telah dirampas oleh kelompok ULMWP. Apapun alasannya, tindakan mengeksploitasi anak untuk kepentingan politis, tidak dapat dibenarkan.

Dengan adanya permasalahan ini, peran pemerintah dan seluruh stakeholder dalam bidang pendidikan sangat diharapkan dalam rangka menjaga agar dunia pendidikan tetap netral dan tidak terkontaminasi dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Peran seluruh stakeholder politik baik di pusat maupun di daerah dapat berperan dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat (khususnya di Papua) agar tidak mudah terprovokasi terhadap tindakan-tindakan kelompok ULMWP. Selain itu, peran serta tokoh masyarakat dan para orang tua siswa juga sangat diharapkan sebagai fungsi kontrol bagi anak sebagai generasi penerus bangsa untuk terus belajar dan berkarya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s