Pers dan Media Papua : Darurat Provokatif

2_PersMasa reformasi merupakan tonggak awal dan momentum yang sangat bersejarah bagi kebebasan pers di Indonesia. Kebebasan pers dianggap telah mampu mengisi kekosongan ruang publik yang menjadi celah antara penguasa dan rakyat pada saat itu. Dalam perkembangannya, kebebasan dan independensi pers telah terlegitimasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pada dasarnya pers memiliki fungsi yang sangat vital baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Melihat fungsinya tersebut, beberapa pengamat memprediksi pers akan menempati posisi keempat pada pilar demokrasi Indonesia setelah tiga lembaga Trias Politika (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif).

Trias Politika memang selayaknya berada pada tiga posisi teratas karena porsinya dalam fungsi vital penyelenggaraan negara. Namun demikian, meskipun pers tidak memiliki peranan dalam sistem pemerintahan, tetap menjadi bagian yang tidak tepisahkan dalam proses penyelenggaraan negara. Dalam realitanya, pers bisa menjadi kawan atau bahkan menjadi lawan yang dapat menghancurkan sebuah sistem pemerintahan karena pengaruhnya yang besar terhadap opini publik. Jika ditinjau dari bargaining position tersebut, pers di Indonesia hampir mungkin akan menjadi kekuatan keempat setelah Trias Politika seperti yang telah diprediksi oleh pengamat.

Dengan telah diberlakukannya regulasi terkait pers dan penyiaran pasca reformasi, pers memiliki kebebasan dalam mencari dan mengolah suatu informasi untuk kemudian dipublikasikan secara masal. Namun demikian, melihat perkembangan pers hingga saat ini, masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh insan pers terkait konten informasi dan pelanggaran kode etik pers di beberapa daerah khususnya di kawasan timur indonesia.

Di Papua misalnya, pers dianggap cenderung menyiarkan informasi yang bias terkait isu-isu yang berkembang di Papua. Saiful Hadi (Direktur Utama Perum LKBN Antara) menyatakan bahwa perlu adanya sanksi tegas bagi para pewarta baik yang berasal dari dalam negeri maupun jurnalis asing yang menyajikan pemberitaan tentang Papua berdasarkan fakta yang direkayasa. Adanya pemberitaan tidak berimbang yang selama ini diberitakan oleh pers terkait permasalahan Papua menjadi salah satu alasan dari pemerintah Indonesia sangat membatasi kedatangan jurnalis asing ke daerah Papua. Selain itu, jurnalis dan media yang menyajikan informasi berdasarkan fakta yang direkayasa terkait permasalahan Papua mengindikasikan adanya dukungan dari pihak-pihak tertentu terhadap gerakan separatis di Papua.

Beberapa media massa di Papua, khususnya media online juga seringkali menyampaikan berita dan informasi terkait permasalahan di Papua cenderung tidak berimbang. Seringkali berita dan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan juga cenderung bersifat provokatif. Kondisi tersebut hendaknya perlu disikapi secara bijak oleh organisasi-organisasi pers yang ada di Indonesia (seperti Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Indonesia dan Persatuan Wartawan Indonesia) agar kualitas konten informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Jargon kebebasan pers dijadikan sebagai tameng untuk melegalkan aksi provokasi melalui media yang dilakukan oleh kelompok tertentu di Papua. Media massa dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang telah direkayasa guna memanaskan situasi di Papua. Tujuan utama aksi-aksi tersebut adalah hanya untuk menciptakan rasa kebencian masyarakat Papua terhadap pemerintah.

Peran pemerintah sangat diharapkan setelah melihat kenyataan bahwa kebebasan dan independensi pers yang cenderung memiliki celah untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu guna mewujudkan kepentingan tertentu. Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ekstra ketat dan tindakan tegas terhadap jurnalis dan media yang menyampaikan informasi tentang Papua yang bersifat provokatif. Selain pemerintah, diperlukan peranan tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh terhadap aksi provokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu melalui pemberitaan-pemberitaan yang direkayasa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s