Pemberian Grasi terhadap Tapol : Peningkatan Kedamaian Papua

4_GrasiPada awal Mei 2015 lalu, Joko Widodo (Presiden RI) memberikan Grasi atau ampunan kepada lima orang tahanan politik (tapol) Papua ketika berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Lima tapol tersebut terlibat dalam tindakan pembobolan gudang senjata Kodim 1710/Wamena pada tahun 2003 lalu. Lima tapol tersebut adalah Apotnalogolik Lokobal yang dihukum 20 tahun penjara, Numbungga Telenggen dihukum penjara seumur hidup, Kimanus Wenda mendapat hukuman 20 tahun penjara, Linus Hiluka yang dihukum 20 tahun penjara, dan Jefrai Murib yang dihukum seumur hidup.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pemberian grasi merupakan upaya pemerintah dalam rangka menghentikan stigma atas konflik yang terjadi di Papua. Kepala Negara berharap Papua menjadi wilayah yang damai dan bersama-sama masyarakat setempat membangun Papua menjadi lebih sejahtera.

Sejatinya, ada enam tahanan yang diberikan grasi. Namun tahanan keenam, Filep Karma, batal diampuni karena tak bersedia mengajukan permohonan grasi. Jokowi sempat menyinggung Filep Karma, tahanan politik yang dihukum penjara selama 20 tahun karena menaikkan bendera Bintang Kejora dan berbicara dalam pawai prokemerdekaan pada 2004 lalu. Filep tidak mau mengajukan grasi dikarenakan tidak mengaku bersalah. Filep menginginkan amnesti karena menurutnya dia tidak bersalah.

Pemberian Grasi ataupun ampunan oleh Presiden Jokowi disambut baik oleh tokoh adat dan masyarakat Papua. Berbagai acara dan ibadah syukur dilaksanakan oleh para keluarga tapol yang mendapatkan Grasi. Banyak pihak yang bersuka cita atas kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi termasuk masyarakat Wamena. Namun di sisi lain, ada juga pihak yang berpendapat lain atas kebijakan Grasi yang diberikan oleh Presiden Jokowi.

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Neles Tebay berpendapat bahwa Grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada lima tahanan politik Papua patut dihargai, tetapi hendaknya disertai langkah penyelesaian akar masalah makar penggiring pelaku ke penjara. Selain itu, Grasi juga tidak menjamin bahwa tidak akan ada orang yang akan melakukan tindakan makar pada masa depan selama persoalan yang mendorong mereka melakukan tindakan makar belum diselesaikan.

Neles menegaskan, yang dilakukan Presiden Jokowi memperjelas tindakan pemenjaraan pada masa lalu tidak menyelesaikan masalah apa pun. Karena itu, ia berharap ke depan penyelesaian masalah di Papua harus dengan dialog yang melibatkan semua pihak yang saling berlawanan, yakni pemerintah (TNI dan Polri) dengan masyarakat Papua. Segala masalah yang menyebabkan warga Papua melakukan tindakan makar harus diidentifikasi. Tanpa hal tersebut, pemerintah dan warga Papua tak akan mampu menyelesaikan konflik yang dihadapi.

Apapun pendapat dari Neles Tebay, pada dasarnya kebijakan pemberian Grasi atau ampunan kepada tapol merupakan suatu terobosan politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pemberian Grasi tersebut bertujuan agar Papua akan menjadi semakin baik dan semakin maju. Berbagai kebijakan lain guna membangun Papua akan terus dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s