Perlu Kerjasama Semua Pihak untuk Menyelesaikan Kasus Paniai

PANIAI PERLU KERJASAMA SEMUA PIHAK UNTUK MENYELESAIKAN KASUS PANIAIKasus penembakan yang menewaskan empat orang warga sipil meninggal di Enarotali, Paniai, Papua pada 8 Desember 2014 lalu, sampai saat ini belum menemukan titik terang mengenai perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih. Pernyataan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen G Siahaan (10/04/2015) mengenai perkembangan upaya penyelesaian kasus Paniai bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian informasi antara hasil investigasi yang diperoleh oleh Kodam XVII/Cendrawasih dengan hasil investigasi yang diperoleh oleh tim Komnas HAM RI. Namun, perbedaan hasil investigasi itu perlu dibuktikan lagi keabsahannya di lapangan secara bersama-sama.

Menurutnya, banyak kesulitan yang kami alami di lapangan, sehingga jangan dihambat oleh oknum-oknum yang lain, seperti permintaan untuk melakukan otopsi kepada korban yang telah dimakamkan guna mencari bukti-bukti atau fakta perlu dilakukan guna pengungkapan kasus Paniai. Untuk membuktikan hal tersebut, maka harus menggali kuburan tersebut, jangan dihambat karena persoalan adat. Jika ingin membuktikan bahwa ini pelanggaran HAM, mari kita bongkar sama-sama, jangan aparat TNI/Polri yang selalu disudutkan, karena bukan hanya TNI yang bersenjata, tetapi juga polisi dan kelompok OPM.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang juga menjadi Ketua Tim Pansus Paniai Yahukimo, Laurenzus Kadepa (21/4/2015), menduga negara berusaha mengalihkan kasus Paniai yang kini jadi sorotan dunia internasional. Selain itu, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Yotje Mende (9/4/2015), mengatakan bahwa jika dilakukan otopsi terhadap jenazah, maka amunisi yang bersarang di tubuh korban bisa diketahui dari pihak mana. Menurutnya bahwa Aparat Kepolisian kesulitan mengungkap kasus ini, sehingga diharapkan dukungan dari semua pihak agar kasus ini dapat segera diselesaikan dengan baik.

Tinus Pigai (Ketua Tim Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Paniai) (6/4/2015), mendukung rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan otopsi terhadap jazad korban penembakan di Lapangan Karel Gobay Enarotali. Kami lebih percaya dan mendukung kerja Komnas HAM RI untuk melakukan otopsi pada mayat di lapangan Karel Gobay karena secara budaya juga tidak melanggar adat-istiadat, contohnya Tika Emakita Mee Dagi Yaduwai, dengan catatan sebelum bongkar kuburan harus ada darah atau bunuh babi dan itu memang adat istiadat suku Mee.

Ada beberapa permasalahan yang memang perlu dilakukan, agar kasus Paniai ini dapat terselesaikan, yaitu perlu kerjasama dari semua pihak untuk duduk bersama untuk menemukan pelaku penembakan tersebut, baik keluarga korban, Apkam baik TNI-Polri, Komnas HAM, lembaga hukum, politisi, aktivis, dan LSM. Dari awal permasalahan ini terjadi sudah tidak ada kerjasama diantara pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini untuk menemukan pelaku penembakan tersebut. Upaya penyelidikan yang dilakukan TNI-Polri sudah dilakukan, namun proses tersebut belum mendapatkan hasilnya karena penyelidikan tidak bisa mendalam yang disebabkan tidak diperbolehkannya proses autopsi jenazah korban oleh keluarga. Bahkan sampai ada anggapan adanya pengalihan isu Paniai dari beberapa LSM dan Tim Pansus Paniai Yahukimo dari Anggota DPRP.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s