MAKAR : Tindak Pidana Berat

5_MakarBeberapa hari lalu, aparat Kepolisian Daerah Papua melakukan penangkapan terhadap lima orang masyarakat Papua yang diduga telah melakukan kegiatan makar di Sentani Kabupaten Jayapura. Seperti yang diberitakan, kelima masyarakat Papua yang ditangkap tersebut terdiri dari satu orang anggota organisasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) atas nama Elias Ayakeding dan empat orang anggota Komisi Independen Papua (KIP) masing-masing berinisial LM, OB, DF dan MES.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas yang disita dan gelar perkara, kelima masyarakat Papua tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Papua. Berdasarkan bukti awal yang diperoleh, anggota organisasi NRFPB dan KIP tersebut diduga melakukan kegiatan atas nama NRFPB di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, juga terbukti terlibat dalam melakukan gerakan makar yang berusaha memisahkan diri dari NKRI dan akan dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 106, Pasal 108 ayat (2) jo Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara.

Pada dasarnya, makar merupakan suatu tindakan/kegiatan pemberontakan terhadap keutuhan bangsa dengan cara yang di lakukan oleh individu maupun kolektif dengan berbagai alasan. Menurut kamus besar bahasa indonesia, “makar” atau “aanslag” (belanda) secara harfiah berarti akal busuk, tipu muslihat, perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Dengan kata lain, makar juga dapat dikatakan sebagai pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah kepala negara atau Presiden dan Wakil  Presiden.

Tindak pidana makar merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan juga dikategorikan sebagai kejahatan politik yang memiliki ciri motif dan tujuan yang berbeda dari kejahatan biasa serta diancam dengan sanksi pidana yang berat. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 KUHP, makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, objek pidana makar dalam Pasal 106 KUHP tersebut adalah kedaulatan negara. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa kedaualatan suatu negara dapat dirusak dengan 2 cara yaitu, dengan menaklukkan kemudian menyerahkan seluruh daerah negara atau sebahagiannya kepada negara asing dan dengan memisahkan sebahagian daerah dari negara itu kemudian membuat bagian dari daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu rencana/niat untuk melakukan tindakan/kegiatan yang terencana sebagai upaya untuk memisahkan diri dari NKRI memenuhi unsur pidana makar (aanslag) yang terkandung di dalam Pasal 106 KUHP. Dengan demikian, apabila terbukti tertangkap tangan ataupun telah memiliki bukti permulaan yang cukup, maka tindakan aparat Polda Papua telah dianggap tepat.

Diharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua agar lebih kritis ketika menanggapi isu-isu tertentu dan ketika akan bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu agar tidak terjebak dengan gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengganggu kedualatan negara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s