Pembubaran Seminar ULMWP oleh Kepolisian : Sesuai dengan Konstitusi

4_PembubaranTindakan aparat Kepolisian Resort Kota Jayapura dalam membubarkan kegiatan Seminar yang diselenggarakan oleh kelompok The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Jayapura pada awal Maret 2015 lalu menuai berbagai tanggapan. Beberapa pihak di Papua menyatakan dalam berbagai keterangan pers, tindakan aparat kepolisian tersebut telah bertentangan dengan kebebasan dalam menyatakan pendapat yang telah diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan. Agar tidak menjadi perdebatan di media tanpa adanya solusi, berikut tinjauan hukum atas tindakan aparat kepolisian tersebut.

Pertama, terkait dengan dasar hukum pelaksanaan kegiatan seminar. Kegiatan seminar tersebut termasuk ke dalam ranah kegiatan unjuk rasa. Sebagai informasi, kegiatan unjuk rasa terdiri dari demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Asrama Timika (di luar Kampus dan di luar tempat ibadah) sehingga wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Sebelum pelaksanaan kegiatan seminar tersebut, pihak panitia penyelenggara sama sekali tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak kepolisian. Apabila tidak menyampaikan pemberitahuan, maka pihak kepolisian dapat membubarkan suatu kegiatan unjuk rasa. Dengan demikian, kegiatan seminar yang diselenggarakan tersebut merupakan kegiatan melanggar hukum sehingga tindakan kepolisian tersebut dipandang telah sesuai dengan konstitusi.

Kedua, terkait legalitas kelompok/organisasi ULMWP. Keberadaan kelompok ULMWP tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Kelompok tersebut tidak memiliki Akta Notaris yang telah di-sah-kan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, kelompok ULMWP juga belum pernah mendaftarkan diri ke Kantor Kesatuan Bangsa setempat. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka dapat dikatakan bahwa organisasi ULMWP tidak memiliki legalitas secara hukum atau sama artinya dengan organisasi ilegal. Dengan demikian, tindakan aparat kepolisian dalam membubarkan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi ilegal dipandang telah sesuai dengan konstitusi.

Ketiga, terkait tentang pernyataan bahwa tindakan aparat kepolisian yang membubarkan kegiatan tersebut bertentangan dengan kebebasan menyampaikan pendapat. Perlu diketahui bahwa, kebebasan dalam berserikat/berkumpul dan kebebasan menyampaikan pendapat dalam sebuah kegiatan unjuk rasa telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, Pasal 19 Ketetapan MPR Nomor XVV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Salah satu asas pelaksanaan suatu kegiatan unjuk rasa adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban dalam pelaksanaan suatu kegiatan unjuk rasa meliputi menghormati hak-hak kebebasan orang lain; menghormati aturan-aturan moral hukum yang dihormati; menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam penyelenggaraan kegiatan seminar tersebut, ULMWP tidak memenuhi sedikitnya 2 (dua) kewajiban seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kewajiban untuk menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ULMWP dianggap tidak memenuhinya karena selain organisasi tersebut ilegal, juga karena tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak kepolisian setempat terkait pelaksanaan kegiatan seminar dimaksud. Kewajiban untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, ULMWP juga dianggap tidak memenuhinya karena jika dipandang secara substansi, seminar tersebut bersifat provokatif dan sama sekali tidak mencerminkan adanya upaya untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan tidak terpenuhinya asas dan kewajiban tersebut, maka tindakan aparat kepolisian dalam membubarkan kegiatan tersebut dipandang telah sesuai dengan konstitusi.

Setelah melihat dari aspek hukum seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan aparat kepolisian dalam membubarkan kegiatan seminar tersebut sama sekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan tersebut telah sesuai dengan konstitusi yang ada. Dengan demikian, semua pihak dapat menafsirkan sendiri urgensi dari pembubaran kegiatan tersebut oleh aparat kepolisian jika ditinjau dari sudut pandang norma hukum. Jika melihat fakta-fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa hak untuk berekspresi dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat tidak dapat dijadikan sebagai suatu pembenaran atas pelaksanaan seminar yang diselenggarakan oleh ULMWP tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s