MASYARAKAT PAPUA TOLAK KUNJUNGAN PRESIDEN, KEPENTINGAN SIAPA?

jokwoi

Kunjungan Presiden Presiden Republik Indonesia, Ir.Joko Widodo (Jokowi) ke tanah Papua beberapa waktu lalu mendapat banyak penolakan. Mulai dari kelompok pelajar, masyarakat, maupun kelompok agama. Salah satunya Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua yang secara tegas menolak rencana kunjungan Presiden RI untuk bernatalan di Papua tahun ini dengan alasan adanya muatan politis didalamnya. Sementara Rakyat Papua masih mengalami duka paska insiden di Paniai.

Hal tersebut disampaikan secara tegas Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Babtis Papua (PGBP) saat melakukan jumpa pers Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua di Padang Bulan, Kota Jayapura. “Tidak ada gunanya presiden mengunjungi tanah Papua,” tegas Pendeta Sokratez SY (11/12).

Munculnya anggapan tersebut menunjukkan pengaruh Kelompok Separatis di Papua yang masih cukup tinggi. Upaya kelompok tersebut untuk memisahkan diri dari Indonesia masih terus terlihat. Pergerakan politik kelompok separatis Papua di masyarakat tidak hanya terjadi di Papua, melainkan di wilayah Indonesia lainnya dimana aktivis mahasiswa Papua dibeberapa daerah yang menunjukan efortnya untuk menolak kehadiran Presiden Jokowi di Tanah Papua.

Isu yang selalu diangkat selalui berkaitan dengan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Papua. Selain itu, juga muncul pandangan bahwa kunjungan Presiden ke Papua hanya sekedar membuang-buang anggaran dana pemerintah. Upaya yang terus dilakukan Kelompok Separatis Papua merupakan upaya mendiskreditkan citra pemerintah Indonesia dimata masyarakat Papua.

Namun demikian, hal tersebut dapat terbantahkan dengan fakta yang terlihat setibanya Presiden Jokowi di Tanah Papua. Selain langsung meresmikan pembangunan Pasar Pharaa dan Pasar Mama-Mama di Sentani, kunjungan tersebut menunjukkan realisasi janji kampanye untuk membangun Papua. “Saya datang ke sini dan menepati janji saat kampanye, akan membangun Pasar Mama Mama Papua,” ujar Presiden Jokowi. Banyak efaluasi positif yang diberikan Presiden Jokowi, diantaranya agar kepala daerah tidak memberikan izin exploitasi SDA Papua secara mudah, mendenganrkan masukan Masyarakat Adat, dan berencana untuk membangun jaringan Kereta Api di Papua.(CH)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s