Korupsi Menyengsarakan Rakyat Papua Barat

Untitled

Papua Barat telah menjadi daerah dengan tingkat korupsi tertinggi ketiga di Indonesia. Sejak januari hingga Agustus 2014, terdapat 27 kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah disidangkan. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Maryono, SH, M.Hum mengatakan bahwa, “terdapat 27 kasus Tipikor yang telah disidangkan, 14 kasus sudah diputuskan, sedangkan 13 lainnya masih dalam porses persidangan.”

Tindak Pidana Korupsi di Papua Barat semakin masiv terjadi. Baru-baru ini, Kejaksaan Tinggi Papua telah menetapkan Marthen Luther Rumadas (Mantan Sekda Provinsi Papua Barat) dan Rico Shia (Direktur PT Putra Papua) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana sarana prasarana Provinsi Papua Barat senilai 78 Miliyar rupiah. Selain itu, Tipikor juga dilakukan oleh 44 anggota DPR Papua Barat periode 2009-2014 terhadap kasus pinjaman lunak dari badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Papua Doberai Mandiri sebesar Rp 22 Miliar pada tahun 2010.

Tipikor membuat negara merugi sangat banyak. Pada awal tahun 2014, BPK RI merilis kerugian negara di Papua Barat sebesar 207,395 Miliyar rupiah karena berbagai tindak pidana korupsi. Kerugian tersebut merenggut 10 persen dana Otsus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat memberikan dana Otsus ke Papua Barat senilai 2 triliun rupiah dan terus meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2009, dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan. Namun, hingga saat ini tidak terlihat pembangunan pesat di wilayah Papua Barat karena maraknya kasus Tindak Pidana Korupsi.

Penggunaan dana Otsus oleh pemerintah daerah Provinsi Papua Barat harus terus diawasi oleh masyarakat, agar dana besar Otsus yang diberikan Pemerintah Pusat benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat Papua Barat. Apabila dana senilai 2 triliun rupiah dipergunakan sebagaimana mestinya, pembangunan di Papua Barat pasti dapat berjalan dengan cepat. Berbagai masalah kesehatan, kemiskinan, pendidikan dapat diselesaikan satu per satu. Oleh karena itu, masyarakat Papua tidak boleh hanya diam dan menyaksikan haknya diselewengkan oleh oknum pejabat, mari kita awasi perilaku pejabat pemerintah dan program yang dijalankannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s