Kenaikan Harga BBM bersubsidi, Solusi Pengalihan Subsidi Agar Tepat Sasaran

bbm

Kenaikan harga BBM pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Baru, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Menuai banyak aksi protes di berbagai daerah di Indonesia, terutama kaum mahasiswa dan ormas yang menentang keputusan pemerintah. Seperti HTI, aksi mahasiswa di Makassar, Medan dan Banten.

Apakah Kenaikan BBM bersubsidi ini perlu untuk dilakukan? Jika kita melhat sisi lain dari kenaikan bbm ini adalah untuk pengalihan dana subsidi dari sektor konsumtif ke sektor produktif. Serta, penggunaan BBM serta pendistribusiannya menjadi lebih efektif ke seluruh pelosok Indonesia yang membutuhkan BBM.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan akan ada penghematan anggaran subsidi Rp 100 triliun lebih yang akan terjadi di tahun depan. Dana ini akan digunakan untuk ke sektor produktif agar subsidi bisa merata ke seluruh lemen masyarakat.

“lewat kenaikan harga BBM subsidi, akan ada pengalihan dari sektor produktif ke konsumtif. Anggaran penghematan subsidi BBM Rp. 100 Triliun ini akan dialihkan sebagian untuk belanja produktif, seperti infrastruktur, perlindungan sosial dan yang paling penting pengembangan sektor maritim”, jelas Bambang.

Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, menyebutkan beberapa rencana pemerintah terkait pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) alias kenaikan harga BBM ini

“Akan dialihkan untuk perbaikan dan pembangunan irigasi. Targetnya dalam dua tahun kita sudah bisa swasembada beras, selain itu, Pengalihan subsidi itu akan dialihkan untuk biaya pembangunan pembangkit listrik, pembiayaan program kelautan, serta pembangunan jalan baru. (Untuk program) Prioritas kepentingan masyarakat, yang membuat masyarakat lebih produktif.” Ungkap Andrinof

Di wilayah Papua sendiri terjadi perbedaan harga BBM bersubsidi, karena sulitnya BBM masuk ke daerah tersebut.

Berikut pernyataan salah seorang warga Sorong yang berprofesi sebagai supir bernama John.

“Harga BBM bersubsidi memang semestinya dinaikkan, saya mengeluhkan antrian BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga saat ini, untuk mengisi bahan bakar kendaraan membutuhkan waktu hingga dua hari. SPBU beroperasi sejak 08.00 WITA hingga pukul 16.30 WITA, kalau kuota habis harus menginap. Antrian BBM bersubsidi sudah berlangsung sejak Mei 2014 lalu,” ujarnya.

Untuk permasalahan kurangnya pasokan BBM ke daerah seperti di Papua mulai dibenahi secara perlahan. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjamin pasokan bahan bakar minyak di dua lokasi stasiun pengisian bahan bakar minyak berjalan normal setelah melakukan rapat koordinasi dengan Pertamina.

“Sesuai rapat koordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait, disebutkan persediaan bahan bakar minyak jenis minyak tanah, premium dan solar masih terpenuhi dengan aman”, ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Mulyono Pasande di Biak.

Jumlah masyarakat Pedalaman Indonesia seperti di wilayah Papua, Kaimantan dan lain-lain, mendorong untuk mengalihkan subdsidi dan mengarah kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak mampu memenuhi biaya kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, tidak seharusnya aksi penolakan kerap dilakukan, solusi untuk melerai aksi adalah diskusi antara Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan hal yang wajar dengan syarat pasokan BBM subsidi di daerah pedalaman juga terpenuhi.(TH)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s