Potret Korupsi di Tana Papua Yang Menghambat Pembangunan

1902458

Kejahatan korupsi benar-benar tiada henti di negeri ini. Terlebih di Tana Papua. Besaran Dana Otsus yang digelontorkan setiap tahun, sepertinya tak dapat merubah daerah tersebut berkembang setara dan bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Pejabat daerah yang berkuasa tak banyak turut andil dalam pembangunan, karena masih tingginya ego pribadi yang berkepentingan untuk menambah pundi-pundi kekayaan pribadi. Sebagai buktinya, KPK telah menetapkan pejabat dan mantan pejabat daerah di Papua sebagai tersangka dalam dua kasus yang berbeda. Pertama, proyek pembangunan rekonstruksi Talud di Biak Numfor dengan Bupati Biak Numfor sebagai tersangkanya. Dan kedua, proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Mamberamo dengan Mantan Gubernur Papua sebagai tersangka.

Penetapan Tersangka Bagi Bupati Biak Numfor

Yesaya Sombuk, Bupati Biak, akhirnya dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Yesaya terbukti menerima duit SGD100 ribu terkait proyek pembangunan rekonstruksi Talud di Biak Numfor yang tengah dibahas di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

“Mengadili, menyatakan terdakwa Yesaya Sombu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana korupsi secara berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara empat tahun dan enam bulan penjara denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Artha Theresia saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/10/2014).

Yesaya terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hukuman bagi Yesaya tersebut telah diberatkan karena Yesaya-lah yang terbukti melakukan inisiatif dan dirinya dinilai gagal memberikan suri tauladan bagi masyarakat di Biak Numfor. Apalagi, terdakwa pernah menjadi guru. Sementara dia diringankan karena mengaku terus terang dan mengakui perbuatannya, tidak pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

Korupsi Proyek Pembangunan PLTA

KPK telah menetapkan Barnabas Suebu, Mantan Gubernur Papua periode 2006-2011, sebagai tersangka dengan dua alat bukti permulaan yang cukup dan disimpulkan diduga terjadi tindak pidana korupsi terkait ‘Detailing Engineering Design’ PLTA di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010. Barnabas tidak sendiri, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua 2008-2011, Jannes Johan Karubaba juga ditetapkan sebagai tersangka.

Satu lagi tersangka dalam kasus ini menurut Johan Budi berasal dari pihak swasta yaitu perusahaan yang mengerjakan proyek itu. “Dari hasil gelar perkara, penyidik juga menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan LD (Lamusi Didi) dari swasta yaitu direktur utama PT KPIJ (Konsultasi Pembangunan Irian Jaya) sebagai tersangka,” ungkap Johan.

Nilai proyek PLTA adalah sekitar Rp56 miliar dengan kerugian negara senilai Rp35 miliar. KPK menduga PT KPIJ melakukan penggelembungan harga proyek apalagi masih ada hubungan dengan Barnabas.

Selain itu, hasil penyidikan lanjutan oleh KPK menunjukkan bahwa pemilihan PT Indra Karya sebagai pemenang tender proyek pembangunan PLTA merupakan hasil dari proses tender fiktif. Enam perusahaan dicatut seolah-olah mengikuti tender proyek. Padahal, proses tender hanya dilakukan untuk memenuhi secara administrasi belaka. Selanjutnya, PT. Indra Karya (Persero) tak mengerjakan Detailing Engineering Design (DED). PT Indra karya hanya membuat feasibility study sehingga perencanaan pembangunan PLTA jauh dari yang diharapkan.

Dua kasus di atas membuktikan bahwa rencana pembangunan infrastruktur hanya digunakan untuk menguras uang negara saja. Lebih-lebih uang tersebut larinya ke kantong pribadi para pejabat daerah. Sungguh ironis. Rakyat Papua yang sering merasa pembangunan di daerahnya tak terlihat turun aksi dengan memprotes Pemerintah Pusat bahwa kawasan Indonesia Timur tidak diperhatikan. Justru kenyataannya dibalik itu, oknum Pejabat Pemerintah Daerah lah yang benar-benar tidak bertanggung jawab dan a-moral, sehingga proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan tak berwujud seperti perencanaannya.

Masyarakat Papua haruslah sadar bahwa pejabat daerah lah yang seharusnya dituntut untuk memajukan daerahnya. Pemerintah Pusat telah menyelesaikan tugasnya dengan memberikan dana otsus yang semakin besar tiap tahunnya. Untuk itu, pengawasan langsung oleh rakyat dengan sifat yang kritis akan dapat mengurangi kesempatan para pejabat untuk berkorupsi dan bahkan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana sesuai perencanaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s