Isu Pembukaman Demokrasi Di Papua, Hanya Kamuflase

Indigenous People of Papua - Indonesia

Indigenous People of Papua – Indonesia

Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Papua menilai, sejarah kelam hak asasi manusia (HAM) di Papua banyak menelan korban jiwa, tapi tidak menjadi catatan penting oleh negara atau pemerintah untuk merubah semua kebijakan dalam menegakkan HAM. Yang terjadi justru ada upaya kriminalisasi ruang demokrasi, kebijakan penghilangan nyawa dan melakukan tindakan sewenang-wenang menjadi solusi dalam menjawab semua aspirasi keadilan. Label separatis, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) menjadi pembenaran oleh negara untuk melakukan tindakan represif dan tidak menghargai hukum dan HAM. Pernyataan ini disuarakan Koordinator Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua, Peneas Lokbere, yang didampingi National Papua Solidarity/Napas, Samuel Awom, saat konferensi pers dalam menyikapi perkembangan situasi di Papua beberapa waktu yang lalu.
Menanggapi hal ini, Ohee, tokoh adat Papua, menjelaskan bahwa masyarakat Papua, khususnya para mahasiswa tidak melihat masalah secara keseluruhan, tapi sudah berani angkat bicara ke publik. Cara berpikir awam “Tidak ada asap kalau tidak ada api”, tegasnya.
Tokoh adat tersebut menambahkan, para aktivisi HAM dan mahasiswa terlihat jelas berpihak dan bertindak profokatif. Tuduhan pembukaman demokrasi di Papua, hanya kamuflase agar bebas bertindak seenaknya. Dari sabang sampai merauke aturan sama, bahwa setiap melakukan kemerdekaan menyampaiakan pendapat di muka umum ataupun melakukan keramaian (berunjukrasa) harus ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian selambat-lambatnya 3 kali 24 jam yang berazaskan dan tujuan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun selama ini yang terjadi, kegiatan unjukrasa dilakukan hanya untuk menuntut hak semaunya dan mengabaikan kewajiban, terangnya.
“Tuntutan aspirasi pengunjukrasa di Papua selama ini adalah tuntutan yang tidak masuk akal, misalnya pelurusan sejarah. Apakah para aktivis mampu menghidupkan kembali semua pelaku-pelaku sejarah. Tuntutan ini tidak masuk akal dan kelihatan jelas sebagai pembohongan. Apakah kegiatan-kegiatan seperti ini harus diyakan. Inikan namanya kurang kerjaan dan menghabis-habiskan waktu, dan ironisnya sering bertindak anarkhis. Saya sangat heran, kok lembaga-lembaga HAM dan mahasiswa ingin membela-bela yang tidak masuk akal”, urainya dengan penuh tanda tanya.
Dia menambahkan, masyarakat Papua dan mahasiswa-mahasiswi dapat bercermin kedepan agar kita jangan jadi bahan ketawaan daerah-daerah lain ataupun dunia. Waktu kita terlalu banyak kita gunakan untuk tidur, mimpi dan kemudian berkhayal, sementara seluruh masyarakat dunia sedang berlomba-lomba perang teknologi dan ekonomi. Inilah yang menjadi perhatian kita seluruh masyarakat Papua, agar kita berfikir kedepan bagaimana kita menghadapi perang teknologi dan perekonomian, sehingga Papua tidak ketinggalan dari daerah-daerah lainnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s