Penanganan Separatisme

bnpt

Penulis : Kiky Syahnakri (pengamat politik, hukum dan keamanan)

Belakangan ini kita dikejutkan “fenomena separatis” secara beruntun di Ambon, Papua, dan Aceh yang memancing beragam tanggapan. Banyak kalangan menganggap itu hanyalah ekspresi lokal yang minta perhatian pemerintah pusat, tetapi banyak pula yang memandangnya sebagai masalah serius yang dapat mengakibatkan disintegrasi.

Pengalaman kita dan beberapa negara lain menunjukkan gerakan separatis tidak pernah berdiri sendiri; selalu ada link antara kaum separatis dan gerakan klandestin lokal, nasional, ataupun internasional. Apa yang dimunculkan gerakan separatis merupakan sinergi dari gerakan-gerakan tadi. Anggapan bahwa apa yang baru terjadi di Ambon, Papua, dan Aceh hanyalah merupakan ekspresi budaya semata merupakan “penyederhanaan masalah”. Benar bahwa keadilan politik dan ekonomi yang dirasakan daerah, terutama sebagai warisan sistem yang berlaku pada masa lalu, adalah (salah satu) penyebab separatisme. Namun, kasus Ambon, Aceh, dan Papua tidak hanya karena ketidakpuasan semata, di sana terdapat pula masalah lain yang lebih fundamental, yaitu masalah ideologi dan kepentingan asing.

Di Ambon, misalnya, secara ideologis sejak awal kemerdekaan RI memang sudah ada bibit separatisme, yaitu sekelompok eks KNIL (dalam jumlah ribuan) yang dijanjikan oleh Pemerintah Belanda untuk diberikan kemerdekaan dan dibantu mendirikan Republik Maluku Selatan (RMS). Demikian pula kekuatan asing terutama kaum kapitalis yang sepanjang sejarah beredar di bumi Nusantara ini berkepentingan membantu kelompok separatis di Indonesia karena akan lebih mudah dan menguntungkan mereka bila melakukan deal dengan negara-negara kecil pecahan RI ketimbang dengan Indonesia Raya yang kuat.

Bagaimana ditangani?

Pada prinsipnya, separatisme harus ditumpas sampai ke akarnya dalam arti sampai hilangnya niat/hasrat untuk merdeka. Dalam konteks ini penekanannya lebih pada aspek psikologis sebagaimana filosofi perang gerilya “memperebutkan hati dan pikiran rakyat”. Dari perspektif ini, kata “tumpas” sama sekali tidak mengandung arti penindakan dengan menggunakan laras senjata semata; tidak pernah dan tidak mungkin ada penanganan separatisme yang tuntas di ujung bayonet. Separatisme pasti berlatar belakang multi-aspek menyangkut ideologi, politik, ekonomi, dan budaya, sedangkan masalah pertahanan dan keamanan hanyalah akibat.

Oleh karena itu, penanganan separatisme harus dengan konsep dan implementasi yang terpadu, meliputi aspek intelijen, pertahanan dan keamanan, hukum, politik, ekonomi, dan juga sosio-budaya. Kegiatan multi-aspek tersebut dapat efektif apabila berada dalam manajemen yang terkoordinasi. Dengan kata lain, berada dalam satu komando, seperti saat Inggris menangani separatisme di Irlandia Utara, semua kegiatan operasi berada di bawah satu manajemen yang dipimpin menteri dalam negeri. Prinsip “satu komando” sangat penting karena perkembangan satu aspek harus diimbangi dengan aspek lainnya. Sebaliknya, kegagalan salah satu aspek akan berdampak pula terhadap aspek lainnya. Keberhasilan operasi akan menurunkan motivasi separatis. Sebaliknya, kegagalan dapat mendongkrak motivasi mereka.

Penggunaan kekuatan bersenjata atau operasi militer tidak boleh dinafikan dalam upaya penumpasan separatisme. Hanya saja, operasi militer harus dilakukan secara terukur dan mengacu pada hukum humaniter. Operasi militer juga baru dibenarkan untuk digelar manakala kaum separatis sudah terorganisasi secara militer dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah atau aparat dengan menggunakan senjata serta melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan kekacauan dan ketakutan yang luas. Demikian pula penegakan hukum/operasi justisi dilaksanakan dengan benar dan tegas, baik terhadap kaum separatis maupun aparat yang melakukan kesalahan sehingga masyarakat bisa membedakan mana yang benar dan siapa yang salah.

Konteks Indonesia

Sekali lagi, separatisme di Indonesia berlatar belakang ideologi, keadilan politik, dan ekonomi serta hadirnya kepentingan asing. Melihat latar belakang dengan segala kompleksitasnya dan ciri khas masing-masing daerah konflik separatis, seharusnya pada setiap daerah konflik didirikan suatu organisasi ad hoc Interdep (lintas-sektoral/instansi) yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan pengendalian (semacam organisasi komando gabungan di dunia militer) yang menangani operasi secara terpadu dan di tingkat pusat ditangani oleh satu organisasi serupa.

Kepada organisasi ad hoc di tingkat pusat ataupun daerah harus diberikan kewenangan dan tanggung jawab memadai menyangkut aspek penggunaan kekuatan militer atau organisasi/departemen/lembaga nondepartemen terkait, penggunaan anggaran dan unsur-unsur pendukung lainnya.

Dalam kasus Aceh, Ambon, dan Papua belum terlihat hadirnya suatu komando gabungan yang terpadu di daerah atau di pusat. Yang ada di tingkat pusat hanya berupa desk (bukan komando) di bawah Menko Polhukam yang diberi tugas menangani masing-masing daerah konflik tanpa diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang memadai. Desk ini hanya merupakan fasilitas staf yang berfungsi memberikan masukan kepada Menko Polhukam sebagai bahan pengambilan keputusan. Padahal, yang dibutuhkan dalam penanganan separatisme adalah organisasi ad hoc gabungan terpadu yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, kelemahan fundamental terutama di tingkat pusat adalah sikap elite politik di eksekutif, legislatif, dan parpol yang tidak menunjukkan soliditas. Sedikit diantara mereka yang menunjukkan sikap kenegarawanan dan mengangkat kepentingan nasional di atas segalanya, malah sering kali komentar mereka di media massa terkesan politis untuk kepentingan jangka pendek-sempit ketimbang untuk penyelesaian masalah separatis.

Sebaliknya, yang tampak adalah orientasi kekuasaan dan sikap mendahulukan kepentingan golongan bahkan perorangan yang berlebihan serta sikap saling tuding manakala muncul permasalahan. Kondisi ini kontraproduktif bagi penanganan separatisme, bahkan dapat memacu motivasi dan dimanfaatkan kaum separatis serta pendukungnya yang bergerak klandestin untuk menggalakkan perpecahan.

Patriotisme, sikap menjunjung kepentingan nasional di atas segalanya dan kekompakan yang ditunjukkan elite di pusat adalah kunci keberhasilan penanganan separatisme yang belakangan ini menunjukkan perkembangan mencolok.

Dengan sikap itu, niscaya terdongkrak pula motivasi para petugas di lapangan dan nasionalisme rakyat Indonesia. Semoga penanganan separatis ke depan akan lebih baik, NKRI tetap utuh, terhindar dari perpecahan sehingga negeri ini tidak hanya tinggal nama dan sejarah!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s