Rinto Kogoya, Ketua KNPB : Papua Bangkit Lawan Korupsi Demi Pembangunan di Papua

Situasi Papua dewasa ini yang diperhadapkan dengan berbagai persoalan dalam berbagai segi kehidupan baik dari aspek ekonomi politik maupun sosial dan kebudayaan tidak terlepas dari sejarah perkembangan kehidupan Rakyat Papua.

Konflikdi Papua tidak hanya terjadi antarsuku, tetapu juga konfli vertikal antara pihak keamanan dengan masyarakat. Kesejahteraan terhadap masyarakat Papua juga masih jauh dari harapan. Keberadaan PT Freeport Indonesia yang melakukan eksplorasi dan eksplotasi di Tembagapura, Papua pun tidak lantas membuat masyarakat Papua beranjak dari ketertinggalannya. Para pengamat Papua pun mengimbau kepada pemerintah pusat agar mengedepankan pendekatan pembangunan untuk Papua.

Yang perlu diperhatikan disini adalah bagaimana pendekatan untuk membangun Papua jangan melalui pendekatan politik, tapi dengan pendekatan pembangunan. Pertanyaannya adalah tiga hal mengenai kondisi Papua saat ini yaitu kenapa di tengah-tengah pembangunan, ada konflik terus di Papua, lalu mengapa banyaknya dana yang digelontorkan untuk Papua akan tetapi masyarakat Papua masih miskin dan mengapa kerusuhan terus terjadi di Papua.

Dana yang digelontorkan pemerintah pusat kepada Papua sudah sangat besar dan harus diakui membuat iri bagi provinsi lain. Hal tersebut disebabkan dana otonomi khusus (Otsus) yang digelontorkan setiap lima tahun dari pemerintah pusat yaitu sebesar Rp 30 triliun. Namun kemana dana-dana tersebut yang hilang tanpa jejak di bumi Papua. Kami merasa dibodohi oleh elit-elit Papua yang ‘memakan’ uang masyarakat Papua dengan korupsinya. Hal itu yang harus kita perjuangkan ‘Merdeka’ dari korupsi Papua.

Jika dana tersebut diberikan di Jawa, pasti banyak yang bisa dibangun. Namun dana tersebut menjadi belum berarti banyak saat diberikan kepada Papua. Selain itu pemerintah Pusat telah berbaik hati dan memiliki perhatian lebih kepada kami rakyat Papua yang mengalokasikan sebesar 15 persen dari dana nasional untuk dana alokasi untuk Papua. Ini pun belum termasuk dana tambahan yang jumlahnya ditetapkan DPR atas usulan dari Gubernur.

Dana ini kan menjadi tidak terbatas karena berdasarkan usulan dari Gubernur. Selain itu, PT Freeport Indonesia juga wajib memberikan satu persen dari hasil usaha pertambangannya kepada Papua yakni antara 58-70 juta Dolar AS.

Mari samua LAWAN KORUPSI di Papua!!!! Demi Papua sejahtera lebih baik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s