Otsus Plus Harusnya Bawa Papua Lebih Damai

Tanggal 1 Mei 2013 merupakan tahun emas bagi Papua yakni 50 tahun, pasalnya di hari itulah pada 1 Mei 1963 yang lalu Papua resmi integrasi ke NKRI. Sungguh sudah begitu banyak yang telah diberikan Pemerintah Pusat untuk mensejahterakan masyarakat Papua, hingga tiap kali pergantian Presiden RI. Namun demikian, hal tersebut rupanya belum sejalan dengan apa yang telah diberikan pemerintah kepada Papua karena Papua menurut banyak orang ‘rusak’ dari kalangan mereka sendiri. Pemberian Otonomi Khusus (Otsus) sebagai jawaban yang selama ini meragukan kesungguhan Pemerintah Pusat terhadap Papua, tetapi Otsus tersebut dinilai tidak maksimal penggunaannya akibat elit Papua melakukan korupsi, sehingga dana Otsus tidak sampai kepada masyarakat Papua.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Eva Kusuma Sundari memandang penerapan Otsus plus di Papua seharusnya bisa menjadikan provinsi itu lebih damai dan sejahtera dibandingkan masa-masa sebelumnya. Namun, terwujudnya Papua damai dan sejahtera amat tergantung pada pelaksanaan (perintah) Presiden SBY dalam konsep otonomi khusus (otsus) plus di Papua, 30 April 2013, kepada Gubernur Papua yang baru, Lukas Enembe.

Adapun pengertian plus, katanya, termasuk memulai dialog dengan elemen-elemen prokemerdekaan, dan hal itu merupakan kemajuan yang melegakan. Adanya dialog atau komunikasi konstruktif dengan semua elemen bangsa dengan Papua, termasuk yang prokemerdekaan, adalah satu-satunya strategi, mengingat pendekatan keamanan selama ini tidak membuahkan hasil, baik aspek perdamaian maupun kesejahteraan.

Sangat yakin Indonesia mampu menyelenggarakan dialog untuk penyelesaian politik tanpa keterlibatan asing, seperti di Aceh. Apalagi Kementerian Luar Negeri RI telah sukses memfasilitasi dialog perdamaian di Mindanau, Thailand Selatan, termasuk di Myanmar sehingga untuk Papua bukan hal yang sulit.

Meski demikian, Eva menambahkan, dukungan dari pihak militer merupakan tantangan utama terwujudnya dialog atau komunikasi konstruktif untuk merealisasikan Papua damai dan sejahtera. Ketika asas non-violence (antikekerasan) sudah jadi norma universal, pemerintah RI harus bisa membuktikan solusi politik atas Papua.
Hal itu dapat dicapai secara inklusif dan demokratis (supremasi sipil), matang, dan cerdas guna membungkam manuver-manuver dalam negeri dan asing yang bertujuan melepas Papua dari NKRI.

Pada bagian lain, Eva mengemukakan bahwa situasi Timor Timur dan Papua berbeda karena Papua tidak pernah menjadi agenda di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena menurut hukum internasional, Papua adalah wilayah sah NKRI yang merupakan eks-kolonial Belanda.

Satu-satunya alasan menggugat Papua dari NKRI adalah adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan genosida sehingga Indonesia harus membuktikan sebaliknya, yakni dengan mewujudkan Papua damai dan sejahtera.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s