West Papua Kontra

Disayangkan dengan adanya usaha “campur tangan” kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab berasal dari luar maupun dalam negeri terhadap Papua sehingga membuat kedamaian dan ketentraman di tanah Papua terusik. Beberapa persoalan yang sering menjadi perhatian seperti Act of Free Choice, Otonomi Khusus (Otsus) sampai dengan isu pelanggaran HAM seakan-akan pemerintah Indonesia menjadi obejek penderita yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Segala isu yang berkembang di Papua tidaklah tepat bila hanya bersumber sepihak dari pihak-pihak yang menginginkan Papua tidak damai lagi. Dengan kata lain, isu-isu yang tidak benar dapat menyebabkan keresahan di masyarakat. Alangkah lebih bijak apabila semua isu yang ada dilihat secara objektif dengan tidak mendeskreditkan satu pihak saja. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai suatu kebenaran yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa.
Berbagai cara telah dilakukan dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Papua, salah satunya melalui Otsus. Otsus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Oleh karena itu aspirasi yang selama ini berkembang di Papua agar rakyat Papua diberikan hak-hak khusus dibidang politik, budaya dan peningkatan percepatan pembangunan, sejauh mungkin diakomodasi dalam UU tersebut. Dengan kata lain, Otsus diberikan kepada Papua bertujuan memberdayakan segala potensi yang dimiliki Papua, baik SDA maupun SDM-nya.

Bila kita cermati lebih mendalam, maka terdapat beberapa poin kewenangan khusus bagi Papua sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 21/2001 tentang Otonomi khusus Papua antara lain :
a. Dibidang kekuasaaan peradilan:
Pengakuan terhadap peradilan adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan pidana diantara warga masyarakat adat (pasal 50-52).
b. Dibidang keamanan dan ketertiban hukum:
Kepada Kepolisian Daerah Provinsi Papua diangkat oleh Kepala kepolisian RI dengan persetujuan Gubernur Provinsi Papua. Dalam melaksanakan kebijakan keamanan, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua harus berkoordinasi dengan Gubernur Propinsi Papua. Mekanisme kebijakan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi) dan Kapolda mempertangungjawabkan kebijakan kemanan dan ketertiban umum kepada Gubernur. Sementara itu seleksi, pendidikan dasar, pelatihan, penempataan polisi di Papua dilakukan dengan memperhatikan sistem hukum dan budaya serta adat istiadat di daerah setempat (pasal 48 dan 49).

c. Dibidang perlindungan kultural dan adat :
Pemerintah Daerah wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat serta melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua. ( pasal 43 dan 44).
d. Dibidang representasi kultural & adat :
Dibentuk institusi yang bernama Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang Papua yang diwakili oleh tokoh adat, agama dan perempuan. Fungsi utama adalah meilindungi hak-hak orang asli Papua berlandaskan kepada penghormatan terhadap adat, budaya, pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kerukunan hidup beragama (pasal 19-25).
e. Dibidang keuangan daerah:
Propinsi Papua berhak menerima bantuan luar negeri setelah memberitahukan kepada Pemerintah Pusat. Selain itu berhak mendapatkan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari bagi hasil sumber daya alam dan dari dana otonomi khusus (pasal 43 ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) UU no 21 tahun 2001, untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan peningkatan gizi. Selain itu Propinsi Papua berhak mendapatkan dana dalam rangka Otsus sebesar 2% setara DAU nasional, serta dana infrastruktur yang diusulkan Pemda Papua kepada pemerintah setelah dibahas bersama DPR RI.
Melihat betapa berartinya Otsus bagi masyarakat Papua, diperlukan partisipasi aktif masyarakat mendukung pelaksanaan Otsus tersebut. Mengingat masih adanya kekurangan dalam implementasi Otsus Papua, maka peran pemerintah tentunya masih sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan fasilitasi agar UU tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan spirit.
Sementara itu, masyarakat perlu mengerti terhadap sejarah latar belakang Papua. Melihat kebelakang sejarah Papua di masa pendudukan Belanda di Papua pada tanggal 1 Desember 1961 yang terjadi bukanlah pemberian kemerdekaan bagi rakyat Papua, tetapi pada tanggal tersebut adalah pembentukan Dewan New Guinea oleh Belanda. Situasi kondisi Papua pada saat itu merupakan hasil rekayasa pemerintah kolonial Belanda dengan cara tipu-tipu memberikan gula-gula kepada masyarakat Papua dan sudah pasti bukan kemerdekaan yang diberikan. Tidaklah mungkin suatu negara penjajah dengan mudahnya memberikan kemerdekaan kepada daerah jajahannya begitu saja tanpa maskud-maksud tertentu. Dalam pendirian suatu negara merdeka perlu adanya pengakuan dan persyaratan secara De Facto dan De Jure. Klaim bahwa Papua telah merdeka sejak 1 Desember 1961 yang ditandai adanya pengibaran bendera Bintang Kejora tidak dapat dijadikan acuan bahwa pemerintah kolonial Belanda telah memberikan kemerdekaan sebagai suatu negara yang sudah merdeka.
Sebuah negara merdeka perlu adanya pengakuan Internasional dari negara-negara di dunia termasuk dari PBB. Selain itu, tidak adanya Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat dan juga tidak ada Undang-Undang Dasar Proklamasi Papua Barat (UUD PB) membuktikan Papua bukanlah sebuah negara. Sebaliknya, Pepera 1969 menunjukkan legalitas yang sah diakui oleh PBB dan dunia Internasional sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia. Pepera 1969 sebagai cermin rakyat papua yang berkeinginan bergabung dengan Indonesia. Bergabungnya Papua dengan Indonesia bukanlah sebagai transfer ‘kolonialisme baru’ dari Belanda ke Indonesia. Saat Indonesia mengumumkan kemerdekaannya tahun 1945, pemerintah menetapkan wilayah Indonesia adalah wilayah bekas pemerintahan Hindia Belanda. Menurut definisi itu, wilayah Papua Barat adalah bagian dari Indonesia karena Papua Barat juga wilayah Hindia Belanda.
Namun, saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atas seluruh wilayah Hindia Belanda kecuali wilayah Papua Barat. Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian memaksa Belanda untuk segera menyerah. Dan kemudian, diadakanlah Perjanjian New York. Dalam perjanjian itu, Belanda akan menyerahkan administrasi Papua Barat kepada PBB pada September 1962, dan PBB akan menyerahkan administrasi Papua Barat kepada Indonesia pada Mei 1963. Dalam perjanjian itu juga mengharuskan Indonesia mengadakan referendum di Papua Barat untuk menentukan apakah rakyat Papua Barat ingin merdeka atau ingin bergabung dengan Indonesia. Dalam administrasi Indonesia, nama Papua Barat secara resmi diubah menjadi Irian Barat.

Dengan begitu panjang dan berlikunya perjalanan sejarah Papua, maka sudah selayaknya masyarakat Papua secara bersama-sama menjaga, membangun, dan menciptakan suasana damai Papua. Bersama-sama aparat keamanan menjaga keamanan dari segala bentuk upaya yang dapat mengacaukan kedamaian di Papua. dan sudahlah selayaknya apabila pihak keamanan menindak tegas segala bentuk gangguan keamanan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat Papua. Menurut kami bahwa penindakan terhadap segala yang mengacaukan keamanan telah tepat apabila sesuai prosedur dan hal itu tentunya tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM.

2 thoughts on “West Papua Kontra

  1. Otsus hanya cara halus pemerintah untuk membohongi rakyat papua,dan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa ide otsus cukup bijak untuk Papua,akan tetapi pada kenyataannya OTSUS telah Gagal,undang2 otsus, perangkat pendukungnya berupa Perdasi dan Perdasus sebagai instrumen pelaksana aspirasi rakyat Papua dalam rangka Otsus tidak pernah di berikan ruang oleh Pemerintah pusat. ini bukti nyata bahwa Negara ini hanya menguras SDA di Papua untuk menghidupi manusia indonesia lainnya di luar papua.

  2. * perspektif politik papua bagian dari indonesia, perspektif budaya tdk ada relevansinya sama sekali klo papua itu bagian dri indonesia
    * persoalan otsus itu solusi dri manajemen konflik dan dirancang oleh perwakilan pemerintah pusat di papua (pemda Papua)
    * Pepera benar secara hukum, karna keadaan saat pelaksanaan tdk sesuai dng “one Man One Voice” pepera dilaksanakan tahun 1969 dengan jumlah penduduk di papua 1025 pada saat pepera dan pemilu tahun 1972 jmlh rakyat papua 809.000, brarti selama 3 tahun angka pertubuhan kelahiraan dewasa umur 18 mencapai 807.975
    * apa status papua selama 8 dri tahun 1961 s/d 1969 dan kenapa kontrak karya PT. Freeport dilakukan tahun 1976 oleh pemerintah indonesia saat itu dengan amerika, apakah suharto takut klo block timur kuasai Indonesia dan dia tdk akan jdi presiden, kenapa ada gerakan G30 S PKI (rekayasa), dri hal inilah papua dan TL jdi tumbal supaya block timur bisa di hancurkan diasia tenggara terutama di indonesia dan bukti dari hal tersebut timor-timur sdh merdeka.
    * pembalikan fakta dan menggalang opini utk mencari identitas dri suatu kebenaran adalah hopokrit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s