Papua : ILWP tidak dalam kapasitas mempertanyakan Pepera 1969

Mendengar berita yang akhir-akhir ini berkembang tentang deklarasi International Lawyers for West Papua (ILWP) yang diluncurkan di Guyana, Amerika Selatan pada 3-5 April 2009, yang dikatakan sebagai wadah pengacara internasional dalam mendukung pergerakan Papua merdeka melalui jalur advokasi. Saya coba untuk menggambarkan seberapa efektifkah ILWP bagi masyarakat Papua apalagi sebelumnya dalam mailis Komunitas_Papua menyerukan dengan adanya dukungan kepada ILWP sehingga kitorang diajak untuk boikot Pemilu, tetapi yang terjadi banyak kawan-kawan semua yang ikut pemilu. Jadi terbukti itu tidak berpengaruh apa-apa karena antusiasme rakyat Papua untuk memilih karena mereka PEDULI dan SADAR untuk membangun Papua lebih baik ke depan dengan berpartisipasi dalam Pemilu.

Peluncuran ILWP tersebut pada dasarnya tidak ada pengaruhnya di alam Negara yang berdaulat dan itu bertentangan dengan hukum internasional maupun hukum Indonesia. ILWP tidak dalam kapasitas apa-apa untuk melakukan advokasi, karena memang dia tidak dalam kapasitas mewakili siapa-siapa, kecuali sebagai wadah penyaluran “kreativitas” kelompok tertentu dengan menjual isu Papua.

Advokasi secara Internasional tidak akan dapat berarti apapun karena bergabungnya wilayah Irian Barat pada saat itu melalui Pepera 1969, secara legalitas hukum internasional keabsahannya tidak dapat disangkal lagi dan telah nyata-nyata disahkan oleh PBB sebagai organisasi negara-negara di dunia. Dalam penyelesaian ini jelas didasarkan pada ketentuan hukum internasional dalam pergaulan internasional, jelas siapa yang menjadi para pihaknya, jelas apa lembaganya dan jelas siapa mewakili siapa.

Menyangkut isu pelanggaran HAM, penindasan, marginalisasi terhadap rakyat Papua yang diangkat sebagai upaya mendapat dukungan internasional, tidak mampu meraih simpati karena pada kenyataannya kehidupan di Papua berjalan dengan baik dan isu-isu tersebut hanya dimanfaatkan oleh sekelompok tertentu yang tidak senang Papua damai. Kata “marginalisasi” sendiri sudah merupakan tuduhan yang bersifat tendensius dan tidak berdasar. Marginalisasi mengandung makna “ada sebuah niatan/kesengajaan untuk “meminggirkan” masyarakat Papua. Yang menjadi pertanyaan “siapa memarginalisasi siapa ?” Apakah dengan adanya pendatang terus dapat dikatakan telah terjadi marginalisasi ?

Semestinya sebagai masyarakat Papua, penduduk asli Papua tidak semestinya merasa dipinggirkan karena memang tidak ada yang meminggirkan, dan juga kita tidak boleh “meminggirkan diri”, tetapi harus menunjukkan kualitas kita sebagai penduduk asli yang tidak kalah dengan pendatang !

Salah kaprah tentang the right of self determination

Menyimak apa yang diungkapkan Departemen Luar Negeri RI, nampak penjelasan tersebut dapat diterima secara logika hukum. Terkait dengan status Indonesia sebagai Negara pihak kepada Kovenan Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik (ICCPR) dan hak-hak ekonomi, social dan budaya (ICESCR), sejalan dengan standar-standar universal Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional lainnya, maka sesuai dengan Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, the Declaration on Principles of Internasional Law Concerning Friendly Relation and Cooperation Among State, serta paragraf yang relevan dengan Deklarasi dan Program Aksi WIna tahun 1993, istilah “the right of self determination” yang muncul dalam pasal 1 ICESCR dan ICCPR tidak berlaku bagi mereka yang berada dalam Wilayah Negara merdeka dan berdaulat serta tidak boleh ditafsirkan sebagai mengesahkan atau mendorong tindakan yang dapat memisahkan atau menghalangi, baik sebagian atau secara keseluruhan keutuhan wilayah atau persatuan dan kesatuan dari Negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan tidak ada dasar yang dapat digunakan, jika benar ILWP akan menuntut the right of self determination.

Demikian pula dalam pasal 46 ayat 1 dari Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Indigenous Peoples (United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples) menyatakan bahwa tidak ada dalam deklarasi ini yang dapat ditafsirkan membenarkan suatu Negara, masyarakat, kelompok atau orang perorangan berkenaan dengan hak apapun untuk terlibat pada suatu kegiatan atau melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan piagam PBB atau ditafsirkan memberikan kewenangan atau mendorong suatu tindakan yang dapat mengurangi atau menghilangkan baik seluruhnya atau sebagian integritas atau kesatuan politik dari suatu Negara yang berdaulat dan independen.

Bangsa Indonesia adalah Negara pihak pada ICCPR dan sejalan dengan pasal 19 ayat 3 ICCPR, pelaksanaan hak untuk menyatakan pendapat, menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab khusus yang dapat dikenakan pembatasan tertentu sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional, atau ketertiban umum atau kesehatan dan moral umum.

Mencermati ulasan singkat diatas menimbulkan pertanyaan untuk siapa ILWP itu dibentuk ? Efektifkah dengan adanya ILWP bagi penduduk rakyat Papua ? Apakah benar bagi pembelaan dan pemberdayaan masyarakat asli Papua ? atau untuk kepentingan bisnis orang-orang tertentu (Benny Wenda dan linknya) ? Penduduk asli Papua butuh pemberdayaan, bukan untuk dijadikan komoditas !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s