Kembalinya Para Pencari Suaka Papua, Sebuah Realita Kemanusiaan

oleh : Marthinus K.

Kembalinya pencari suaka

papua-parot Dua Warga Negara Indonesia (WNI) asal Papua, Yunus Wainggai dan putrinya, Anike Wainggai,  tiba kembali di Indonesia, 29 Nopember 2008, setelah hampir tiga tahun berada di Australia. Yunus telah mendatangi Kedubes RI di Canberra Australia, 17 Nopember 2008 lalu dan menyampaikan permintaannya agar KBRI dapat memfasilitasi niatnya untuk kembali ke Tanah Air bersama puterinya, Anike Wainggai. Kerinduan, untuk bertemu dan berkumpul kembali dengan keluarganya merupakan alasan utama kepulangan Yunus dan Anike Wainggai. Yunus telah terlalu lama menunggu janji Herman Wanggai untuk memulangkannya serta mengganti kerugian perahunya. Yunus, yang dijanjikan akan dipulangkan setelah enam bulan dan semua kerugiannya akan diganti, dan mengaku tidak tahu bahwa tujuan mereka akan dimanfaatkan oleh Herman Wainggai dan kelompoknya, untuk tujuan politik separatisme. Menyusul kembalinya ayah dan anak tersebut, istri Yunus Wanggai pada 16 Desember 2008 dari Vanuatu tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu Siti langsung berlari memeluk Anike sambil menitikkan air mata karena telah sekian lama dan kini dalpat berkumpul dengan seluruh keluarganya kembali.

Kepulangan Yunus Wainggai, Siti Pandera dan putrinya itu merupakan kepulangan yang kedua dari kelompok yang menamakan dirinya pencari suaka, menyusul kepulangan Hana Gobay dan Yubel Kareni. Karena merasa dibohongi, diterlantarkan, jenuh dan tidak betah, dua pencari suaka asal Papua Barat di Australia, Hana Gobay dan Jubel Kareni kembali atas bantuan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne dan Departemen Luar Negeri Indonesia pada 23 September 2008 dengan didampingi staff  KJRI  Melbourne dan Departemen Luar Negeri.

Munculnya Dugaan

Seperti terungkap dari jaringan komunikasi antar para pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM), Herman Wanggai menuding kepulangan Yunus Wanggai dan Siti Pandera sebagai hasil dari operasi intelijen Indonesia di Australia dan Vanuatu.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Departemen Luar Negeri (Deplu) Teguh Wardoyo mengatakan, Yunus Wanggai kembali ke Indonesia atas kehendaknya sendiri. “Keinginan kembali ke Indonesia, murni dari Pak Yunus Wanggai sendiri,” kata Teguh Wardoyo yang mendampingi kepulangan Yunus Wanggai bersama anak perempuannya, Anike Wanggai (7 tahun), di Bandara Soekarno-Hatta. Wardoyo mengatakan, tidak ada tekanan dan paksaan apapun atau dari siapapun kepada Yunus Wanggai untuk kembali ke Tanah Air tercinta Indonesia setelah mencari suaka politik di Australia selama tiga tahun sejak tahun 2006. Deplu melalui KBRI di Australia hanya memberikan perlindungan dan memfasilitasi kepada Warga Negara Indonesia yang berkeinginan untuk kembali ke Indonesia termasuk Yunus Wanggai.

Juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) Teuku Faizasyah. menyatakan, dugaan yang mengatakan bahwa ada campur tangan intelijen Indonesia dalam kepulangan tersebut adalah tidak berdasar. “Keinginan mereka untuk pulang bersifat sukarela. Tanpa ada paksaan. Anda bisa memegang kata-kata saya, tidak ada campur tangan intelijen Indonesia,” ungkapnya dalam press briefing di Gedung Deplu, Jakarta, Jumat (28/11/2008). Faizasyah juga membantah dugaan tentang pemberian uang pada kedua warga Papua itu. “Saya tidak bisa berkomentar soal itu. Kami sebagai Pemerintah hanya berusaha melindungi warga negara. Tapi niat kepulangan mereka merupakan indikasi adanya rasa frustrasi di pihak Herman Wanggai,” katanya.

Sementara pengamat intelijen Susaningtyas NH Kertopati mengatakan, jika memang ada keterlibatan intelijen dalam proses kepulangan dua orang pencari suaka asal Papua itu, dinilainya sebagai suatu hal yang wajar. “Apapun alasannya, keterlibatan mereka (intelijen) adalah untuk menjaga kedaulatan negara,” ungkapnya, Jumat (28/11/2008). Hal senada diungkapkan Anggota Komisi III DPR -RI asal PAN Sahrin Hamid. Menurutnya, kembalinya pencari suaka asal Papua tidak usah dicurigai macam-macam. “Yang penting mereka kembali atas niat baik mereka, untuk kembali membangun integrasi, kecuali jika mereka punya itikad buruk baru ditindak” katanya, Jumat (28/11/2008).

Tuduhan tersebut juga dibantah sendiri oleh aktivis OPM di Vanuatu, Andy Ayamiseba.
Andy Ayamiseba yang dituding Herman mematahkan kampanye diplomatik OPM di luar negeri untuk menjelek-jelekkan Indonesia karena mendukung keinginan Yunus, Anike, dan Siti Wanggai (istri Yunus yang menetap di Vanuatu) untuk pulang membantah apa yang disebut Herman
Wanggai sebagai operasi intelijen Indonesia itu. “Kaka tau (tahu-red) ade Yunus dan Anike pulang ke tanah air hari ini (29 November) atas kemauan mereka sendiri, karena alasan pribadi dan ibu Siti (istri Yunus-red.) akan menyusul mereka juga atas kemauan sendiri dan kaka tidak berhak untuk menahan Siti di sini,” kata Andy kepada Herman Wanggai dalam surat elektroniknya.

Sementara urusan Yunus dan istrinya dengan KBRI Canberra, Andy Ayamiseba melihatnya sebagai “urusan mereka sendiri (yang) disaksikan oleh Australian Authorities (pejabat pemerintah Australia) dan Pengacara Yunus sendiri.” Menurut Andy, pihak yang mewawancarai Siti Wainggai di Vanuatu adalah petugas Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) yang didampingi penerjemah berbahasa Indonesia, serta kepala imigrasi Vanuatu. “Jadi ini semua dorang dua suami istri punya kemauan sendiri, dan kaka sama sekali tidak berhak mencampuri keputusan suami dan istri.”

Kesaksian-kesaksian

Merasa dibohongi, dua orang WNI pencari suaka di Australia, Hana Gobay dan Yubel Kareni akhirnya mendatangi Komisi I DPR.-RI Saat keberangkatan untuk mencari suaka ke Australia tahun 2005 yang lalu, 43 warga itu membayar uang sebesar Rp 7 juta. Dan, keberangkatan itu merupakan kebohongan dan konspirasi politik orang-orang tertentu yang tidak senang dengan Indonesia. Intinya, mereka dijanjikan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Namun setelah sampai di Australia, ke-43 warga itu berpisah dan ternyata janji yang mereka terima tak terwujud. Yubel dan Hana pun memutuskan kembali ke Indonesia dan tiba di Biak pada 23 September 2008.

Setelah kembali ke Tanah Air, Hana Gobay dan Yubel Kareni melaporkan kondisinya ke Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi I DPR-RI untuk meminta perlindungan dan Mereka meminta jaminan untuk melanjutkan pendidikan yang terputus saat lari ke Australia serta bisa terbebas dari tekanan pihak lain. Hana Gobay, seorang perempuan asal Merauke, mengatakan, saat meninggalkan Papua, pada 2005, dia adalah mahasiswa semester VII pada sebuah perguruan tinggi di Manado, Sulawesi Utara. Dia memutuskan untuk pergi ke Australia karena diimingi oleh pentolan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Herman Wanggai, untuk melanjutkan kuliah di Australia. Mereka menyebarkan informasi lewat gereja. Waktu itu, ada teman saya di Jayapura yang mengatakan bahwa ada sekelompok mahasiswa akan melanjutkan kuliah di Australia hanya dengan mengumpulkan uang sebesar Rp 7 juta. Tetapi, setelah sampai di Australia, ternyata mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di negeri itu. Mereka hanya mendapat kursus bahasa Inggris gratis yang diikuti oleh semua pencari suaka politik saat itu.”Kami merasa ditipu, Apa yang mereka janjikan sama sekali tidak pernah terbukti,” ujar Hana.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komnas HAM, dalam suratnya tertanggal 20 Oktober 2008 dan ditandatangani anggotanya, Johny Nelson Simanjuntak, meminta Gubernur Papua Barnabas Suebu untuk memberikan perlindungan kepada Hana Gobay dan Yubel Kareni. Dengan demikian, mereka dapat melanjutkan pendidikan dan bebas dari tekanan pihak lain.

Dalam “statement of fact” (surat pernyataan fakta) Siti Wainggai dari Port Villa, ibukota negara Vanuatu, tertanggal 27 November 2008, yang ditandatangani Siti dan diberi stempel resmi “Trans-Melanesian Lawyers” warna merah itu, terungkap keinginannya untuk pulang ke Jayapura karena putri tertua mereka yang tinggal di Jayapura sedang sakit keras karena komplikasi paru-paru dan pihak keluarga memintanya pulang untuk merawatnya. “Suami saya dan saya memutuskan untuk pulang setelah lama sekali menanti status pengungsi tidak kunjung datang dari pemerintah Australia, serta perpisah saya dari keluarga lebih dari tiga tahun,” kata Siti dalam suratnya itu.

Istri Yunus Wanggai berada di Vanuatu setelah dijanjikan oleh Herman Wanggai dan kelompoknya akan diberangkatkan ke Australia untuk bergabung dengan suaminya. Namun janji tersebut lagi-lagi ternyata tidak dapat dipenuhi Herman. Sebagai bagian dari tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, Pemerintah Indonesia telah menanggapi secara positif permintaan Siti Wanggai untuk berkumpul kembali bersama suami dan puterinya. Pemerintah melalui koordinasi dengan Pemerintah Vanuatu, telah memfasilitasi kepulangan yang bersangkutan ke Tanah Air.

Menurut Siti Padera, perpisahan dirinya dari suami dan anaknya, itu bisa terjadi lantaran ditipu oleh Herman Wanggai, untunglah berkat pertolongan dari KBRI sehingga dirinya bisa kembali bertemu dengan suami dan anaknya, bahkan dirinya mengaku akibat mencari suami dan anaknya, dirinya juga sempat lari ke PNG. “Dia (Herman Wanggai) menipu kami sehingga kami berpisah, suatu hal yang sangat menyakitkan, namun kami bersyukur dapat kembali bertemu. Saya tidak ingin kejadian ini terulang lagi, kami sudah tidak percaya lagi dengan Herman Wanggai, kami ingin tetap hidup aman di Indonesia,”jelasnya.

Ancaman Herman

Dalam kasus kembalinya Hana Gobay dan Yubel Kareni ke kampung halamannya di Provinsi Papua, 23 September 2008 lalu, gembong Papua Merdeka, Herman Wainggai, sempat “kebakaran jenggot” dan mengancam keselamatan keduanya. Ancaman Herman Wainggai kepada Hana Gobay dan Yubel Kareni itu terungkap dalam surat elektroniknya di milis yahoogroups dan milis WPNA. Dalam surat bertajuk “SIMPA” 2 WNI kembali ke Indonesia !” tertanggal 23 Sep 2008 itu, Herman Wainggai mengatakan, keduanya adalah musuh bersama para pendukung Papua Merdeka. “Ade Hana Gobay dan Jubel Kareni, kaka Herman cuma ucapkan selamat atas pengkhianatanmu.”

Sementara itu, menanggapi kepulangan Hana Gobay dan Yubel Kareni, Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu, TM Hamzah Thayeb, pernah mengatakan kepada kantor berita Antara, kepulangan mereka itu mematahkan argumentasi kelompok anti-Indonesia bahwa kondisi di provinsi paling timur NKRI tersebut tidak aman. Dalam konteks hubungan Indonesia-Australia, Dubes Thayeb mengatakan, unsur pemerintah kedua negara sudah semakin mampu menangani isu-isu sensitif dan membicarakannya secara baik dan transparan. “Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith pun pernah mengatakan bahwa adanya keinginan WNI asal Papua untuk pulang itu adalah masalah Indonesia dengan warga negaranya,” kata Dubes Thayeb.

Dari kedua kasus kepulangan sebagian kelompok tersebut, menurut Deplu, telah terdapat tipu daya dan janji-janji yang tidak dipenuhi oleh Herman Wanggai dan kelompoknya. Dengan demikian, kepulangan empat orang WNI asal Papua itu merupakan fakta bahwa klaim mereka untuk mencari suaka politik ke Australia karena alasan takut dituntut atau diadili adalah tidak berdasar. Sebagai bagian dari tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, pemerintah Indonesia telah menanggapi secara positif permintaan yang bersangkutan dan telah memfasilitasi kepulangan Yunus Wanggai bersama putrinya ke Tanah Air.

Kilas balik

Kasus pencarian suaka 43 warga Papua ke Australia sempat memperburuk hubungan Jakarta-Canberra yang ditandai dengan penarikan sementara Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu, TM Hamzah Thayeb setelah pemerintah Australia memberikan visa proteksi sementara kepada mereka. Namun karena kasus yang telah menimbulkan insiden diplomatik serius dan memperdalam ketidakpercayaan sebagian publik Indonesia pada Australia itu pula yang mendorong pemerintah kedua negara duduk bersama untuk merumuskan perjanjian keamanan yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Lombok tahun 2006.

Perjanjian yang ditandatangani di Lombok oleh menteri luar negeri kedua negara pada 13 November 2006 dan resmi berlaku sejak 7 Februari 2008 itu menegaskan komitmen Indonesia dan Australia untuk saling menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing negara. Konsisten dengan kewajiban internasional dan hukum nasional masing-masing, kedua negara sepakat untuk tidak memberi dukungan apa pun atau juga berpartisipasi dalam kegiatan perorangan maupun entitas yang dapat mengancam stabilitas, kedaulatan atau keutuhan wilayah pihak lain, termasuk mereka yang berupaya memakai wilayah salah satu negara untuk mendorong atau melakukan kegiatan-kegiatan separatisme.

Saat itu Jumat, 27 Januari 2006, Perdana Menteri Australia John Howard memberikan jaminan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa penanganan masalah 43 warga Papua yang mencari suaka politik di Australia tidak akan sampai mengganggu hubungan baik kedua negara. Dalam perbincangannya pertelepon dengan PM Howard, kata Menlu, Presiden Yudhoyono menegaskan posisi Jakarta yang menganggap bahwa berdasarkan Konvensi PBB tahun 1951, tidak ada alasan bagi Australia -yang sudah menjadi negara pihak dalam Konvensi tersebut- untuk memberikan suaka politik kepada 43 warga Papua itu.

Konvensi itu mengatur bahwa mereka yang boleh diberi status suaka politik adalah mereka yang di negara asalnya memiliki alasan berada dalam ketakutan akan mengalami proses hukum karena pandangan politik, ras atau agama. Saat itu di Indonesia, tidak benar terjadi pembersihan etnis atau genocida di Papua, data dan informasi tentang apa yang terjadi di Papua juga termonitor oleh pihak Kedutaan Australia maupun kedutaan asing lainnya di Jakarta.

Dari data nama-nama dari pencari suaka itu, terindikasi sekitar delapan atau sembilan dari 43 orang itu berasal dari keluarga Wanggai, sisanya belum diketahui persis apa latar belakang mereka. Menurut catatan, Wanggai atau yang dikenal sebagai Thomas Wanggai adalah salah satu aktivis Melanesia yang memproklamasikan Negara Melanesia Barat pada 14 Desember 1988 di Stadion Mandala Jayapura. Wanggai meninggal ketika masih berada di LP Cipinang Jakarta tahun 1996. Pengikut Thomas Wanggai menyebut diri mereka Kelompok Bintang 14, yang pada tujuannya Insiden tibanya 43 warga Papua itu dapat disimpulkan sebagai upaya mereka untuk menarik perhatian Dunia Internasional termasuk pemerintah Papua bahwa ada masalah di Papua.

Berkali-kali berturut-turut Australia secara tertulis menyatakan bahwa Papua maupun Aceh merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Indonesia. Pernyataan tertulis Australia yang menegaskan pengakuan Canberra terhadap integritas Indonesia termasuk Aceh dan Papua dalam NKRI antara lain dinyatakan melalui hasil pertemuan tingkat menteri kedua negara yang berlangsung 2003 di Indonesia dan 2005 di Canberra. Deplu saat itu menyatakan, bahwa Indonesia berharap agar 43 warga Papua itu dapat dikembalikan ke Indonesia. “Sudah tentu pemerintah tidak akan mengambil tindakan-tindakan yang berdampak terhadap kesejahteraan mereka, bagaimanapun mereka adalah bagian kita sendiri,”.

Rekayasa atau realitas kemanusiaan ?

Jawaban dari pertanyaan tersebut sebenarnya sudah jelas tergambar dari informasi yang tergelar dan pengakuan warga Papua yang kembali tersebut. Dimana letak rekayasanya ? Dimana intelijen bermain ? Tidak ada fakta dan pengakuan yang dapat menunjukkan. Sebaliknya fakta menunjukkan telah terjadi penipuan, eksploitasi, rekayasa bahkan ancaman oleh Herman Wanggai dan kelompoknya dengan mengorbankan saudara-saudaranya masyarakat Papua.

Tidak ada tekanan apapun atau dari siapapun kepada Yunus Wanggai, Siti Pandera Hana Gobay dan Yubel Kareni untuk kembali ke Tanah Air Indonesia setelah selama tiga tahun sejak tahun 2006 berada di Australia. Deplu melalui KBRI di Australia dan Vanuatu hanya memberikan perlindungan dan memfasilitasi kepada Warga Negara Indonesia yang berkeinginan untuk kembali ke Indonesia. Salahkah jika Pemerintah RI berusaha melindungi warga Negara ? Pemerintah Indonesia sudah sejak awal kejadian insiden, berharap agar 43 warga Papua itu dapat dikembalikan ke Indonesia. Karena memang tidak ada alasan sesuatu Negara lain memberikan status suaka politik kepada mereka. Dan Australia mengetahui persis fakta tersebut.

Semua ini adalah realita yang menunjukkan bahwa “tidaklah manusiawi menggunakan sebuah keluarga untuk dieksploitasi bagi kepentingan kelompok tertentu”.

(dari berbagai sumber, hp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s