Kasus Yunnus Wanggai Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengantar

Setelah kembali ke Indonesia usai bermukim di Negeri Kangguru Australia, mencoba keberuntungan untuk mencari suaka politik bersama sekelompok orang Papua lainnya yang dikoordinir Herman Wanggai, kini  sekembalinya ke Indonesia Yunus Wainggai mendatangi Kepolisian Daerah Papua didampingi  kuasa hukumnya Sudjono, SH.

Namun, setelah melaporkan hal tersebut ke Polda Papua, terjadi perbedaan persepsi antara Polda Papua dengan kuasa hukum Yunus Wainggai. Polda Papua menganggap bahwa kejadian yang menimpa Yunus Wainggai adalah kasus penipuan, sedangkan menurut kuasa hukum Yunus Wainggai, Sudjono, SH kejadian yang dialami Yunus Wainggai lebih tepat sebagai kasus Human Traffiking (perdagangan orang).


Yunus Wanggai Kembali ke papua

Pengertian perdagangan orang

Konvensi PBB tentang pemberantasan kejahatan transnasional yang teroganisasi (The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) di Palermo, Italia Tahun 2000 merupakan wujud komitmen dalam melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi, khususnya melawan kejahatan perdagangan wanita dan anak.

Pemerintah Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional, telah meratifikasi konvensi tersebut. Substansi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) pada dasarnya telah menampung substansi TOC (Transnational Organized Crime, 2000) yang merupakan salah satu konvensi PBB beserta protokolnya, serta beberapa kebiasaan praktik yang terjadi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang kemudian dirumuskan dalam norma-norma.

Dalam protokol tersebut yang dimaksudkan dengan perdagangan orang adalah: (a) … the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery,servitude or the removal of organs. (“… rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk ekspolitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh”).

Definisi ini diperluas dengan ketentuan yang berkaitan dengan anak di bawah umur (di bawah 18 tahun), bahwa: The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang (Harkristuti, 2003), adalah:

a. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. à terdapat gerakan/pemindahan (movement);

b. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

c. Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk ekspoitasi seksuallainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh.

Perdagangan orang (humant trafficking) berbeda dengan penyeludupan orang (people smuggling). Letak perbedaannya adalah pada cara dan tujuan pemindahan serta lamanya hubungan. Penyelundupan orang adalah hal mengenai seseorang yang membayar untuk dikirim dari titik A ke titik B. Hubungan antara penyelundup dan yang diselundupkan berakhir setelah yang diselundupkan telah sampai pada tempat tujuan. Pada perdagangan orang, yang diperdagangkan mempunyai hubungan yang panjang dengan yang memperdagangkan, walaupun yang diperdagangkan telah pula sampai pada tempat tujuan. Kekuatan untuk memindahkan didasari pada tujuan eksploitasi.

Penyelundupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara illegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam arti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Mungkin saja terjadi timbul korban dalam penyelundupan orang, tetapi itu lebih merupakan resiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya. Sementara kalau perdagangan orang dari sejak awal sudah mempunyai tujuan yaitu orang yang dikirim merupakan obyek ekploitasi. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensiil dalam perdagangan orang. Penyelundupan orang sering dianggap tidak terkait dengan pelanggaran HAM dalam masyarakat internasional, namun terkait dengan kejahatan transnasional, keamanan internasional, dan masalah keimigrasian.

Ketentuan pidana kejahatan perdagangan orang

Untuk memahami lebih lanjut mengenai tindak pidana perdagangan orang tersebut, kita lihat pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, yang menentukan bahwa:

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyelahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terkait dengan hal tersebut kita perlu memahami juga ketentuan yang tertuang dalam pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 bahwa:

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 2 diatas merupakan elemen tindak pidana perdagangan orang yang secara umum dianut di berbagai negara yang selama ini dikenal dengan sebagai elemen gerakan/pemindahan (movement), caranya (means), dan untuk tujuan eksploitasi. Pasal 2 tersebut terdapat dua macam delik yakni delik formil dan delik materiil. Ancaman pidana terhadap delik formil dan materiil tersebut sama besarnya, walaupun akibat yang ditimbulkan berbeda.

Selain hukum pidana materiil, hukum pidana formil diatur secara lengkap melengkapi KUHAP yang sudah ada, disesuaikan dengan keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta perlindungan terhadap saksi dan korban. Terhadap perlindungan saksi dan korban, UU No. 21 Tahun 2007 juga melengkapi undang-undang yang sudah ada yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Beban Polri menjadi bertambah (berat) dalam menegakkan dan mengimplementasikan undang-undang ini . Selain menegakkan hukum, juga melaksanakan tugas untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan tersebut berbunyi:

Pasal 44

(1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampal dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dan orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 45

(1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain KUHP, ada beberapa undang-undang yang juga mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang, walaupun tidak secara khusus mengatur secara rinci mengenai perdagangan orang, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 83 telah memberikan pemberatan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300.000.000,00 (tiga ratus juga rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Terjadinya perdagangan orang

Banyak aspek yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Di samping kebutuhan ekonomi dan sulitnya lapangan kerja, juga karena kerentanan orang-orang tertentu, terutama perempuan dan anak-anak. Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti misalnya: mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius; keluarga yang menghadapi krisis ekonomil; para pencari kerja, dll. Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan tersebut biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai fasilitas, kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, menyalahgunakan wewenang. Selain itu juga dilakukan tindakan pemalsuan identitas/asal-usul.

Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perdagangan orang (para pelaku, yang sementara ini terlibat dalam rangkaian perdagangan orang, baik Iangsung maupun tidak langsung) antara lain :

a. Teman, saudara, tetangga, dan orang tua yang mendorong untuk mencari pekerjaan di luar negeri;

b. Perantara intemasional;

c. Agen perjalanan;

d. Sindikat tindak pidana yang terorganisasi;

e. Pencari pekerja dan pebisnis, termasuk pemilik klub dan yang memperkerjakan pekerja domestik;

f. Pelanggan (yang memanfaatkan orang yang diperdagangkan);

g. Dan beberapa yang terlibat di atas, ada pula orang-orang yang terlibat, namun tidak ada niat jahat. Misalnya, salah satu keluarga yang membantu mengirim orang ke luar negeri dengan niat yang tulus dengan harapan bahwa yang bersangkutan bisa bekerja dan memperoleh penghasilan.

Keterangan Yunus Wanggai

Menurut Yunus Wanggai, sebagaimana yang dilansir oleh SKH Cendrawasih Pos tanggal 19 Desember 2008, alasan dirinya lari bersama dengan anaknya Anike (6) akhir tahun 2006 lalu, karena dirinya saat itu ditipu oleh saudaranya Herman Wanggai yang saat itu mengajaknya lari ke Australia dengan iming-iming akan mendapat kehidupan yang lebih layak, sehingga saat itu dirinya menyiapkan dana sebesar Rp 24 juta, lalu menyerahkan kepada Herman Wanggai, bersama dengan anaknya Anike (6) serta 40 pencari suaka lainnya, menggunakan kapal motor melakukan pelarian lewat Mareuke ke Autralia, akhir 2006 lalu.

” Saat itu Kami ditipu oleh kakak Herman Wanggai dirinya juga sempat janji akan mengantikan dana saya, sebesar 10 Ribu dolar Australia, dia juga berjanji akan mengembalikan kami ke Jayapura enam bulan kemudian. Sehingga kami percaya lalu mengikutinya ke Australia,bahkan kami dijanji akan mendapat kehidupan yang lebih sejahtera lagi,”jelasnya.

Ternyata saat sampai di Negeri Kangguru tersebut, apa yang dijanjikan ternyata tidak juga terjadi, bahkan si Herman Wanggai terkesan membiarkan mereka terlantar selama di Australia. Janji akan mengembalikan ke Papua ternyata tidak juga terjadi, bahkan Kata Yunus akibat dirinya lari Australia membuat anaknya yang baru berusia enam tahun, terpaksa harus berpisah dengan istrinya, bahkan memakan waktu yang lama hampir tiga tahun lebih, kehidupan makin tidak menentu, bahkan dirinya mulai rindu kepada tempat kelahirannya di Papua “Memang selama di Australia kami mendapat jaminan dari pemerintah Australia, namun bagi kami kehidupan disana tidak sama seperti di Papua sehingga kami memilih pulang saja, apalagi kami sudah sangat rindu dengan keluarga,”tukasnya.

Kepada wartawan Yunus mengatakan, dirinya kembali tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, semua itu atas keinginan pribadi, ingin dekat kembali dengan istrinya, sama seperti sedia kala, “Saya rindu terhadap keluarga saya, terpaksa saya menguhubungi KBRI di Melbourne Autralia, untuk membantu kepulangan saya. Akhirnya mereka membantu saya sehingga saya bisa bertemu dengan istri saya,serta keluarga di Jayapura,”papar lelaki yang berprofesi sebagai nelayan ini.

Sementara itu menurut sang istri, Siti Paderu Wanggai (40), perpisahan dirinya dari suami dan anaknya, itu bisa terjadi lantaran ditipu oleh Herman Wanggai, untunglah berkat pertolongan dari KBRI dirinya bisa kembali bertemu dengan suami dan anaknya, bahkan dirinya mengaku akibat mencari suami dan anaknya, dirinya juga sempat lari ke PNG.

“Dia (Herman Wanggai) menipu kami sehingga kami berpisah, sesuatu yang sangat menyakitkan, namun kami berysukur dapat kembali bertemu. Saya tidak ingin kejadian ini terulang lagi, kami sudah tidak percaya lagi dengan Herman Wanggai, kami ingin tetap hidup aman di Indonesia,”jelasnya.

Sementara dari berbagai sumber yang dapat dipercaya diperoleh informasi bahwa Jacob Rubiak dan Herman Wanggai telah melakukan pemalsuan (pernyataan palsu) terkait indentitas/kegiatan 43 orang yang masuk ke Australia kepada Petugas Imigrasi Australia dengan menyatakan sebagai ”aktivis” yang lari karena dikejar-kejar TNI dan meminta suaka ke Australia, padahal yang benar-benar merupakan aktivis hanya 6 (enam) orang dan Yunus Wanggai tidak merasa dikejar-kejar TNI.

Disamping itu Selama di Australia Yunus Wanggai belum pernah mendapatkan pekerjaan dan hidup dari tunjangan yang diberikan sebesar Aust $ 400 per dua minggu. Selama di Australia Yunus Wanggai dan 42 orang lain yang ikut berlayar diwajibkan membayar ”iuran/setoran” sebesar Aust $ 50 kepada Herman Wanggai. Selama tinggal di Melbourne Yunus Wanggai beberapa kali diminta menyerahkan uang untuk biaya menyelundupkan istrinya Siti Wanggai dari Port Moresby ke Australia sebesar Aust $ 5.000; Aust $ 300, kemudian Aust $ 600, kemudian Aust $ 1.000 untuk mengurus visa istrinya. Namun pada faktanya Yunus Wanggai hanya ditipu.

Selama ini Herman Wanggai telah menipu dirinya dan 42 orang yang ikut berlayar lainnya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja, karena Herman Wanggai tidak memiliki perkerjaan tetap di Australia, tetapi sering berpergian ke berbagai tempat di Australia untuk menyuarakan Papua Merdeka serta mengajak mereka untuk melakukan demo, dimana ongkos taksi dan penginapan yang mengikuti demo harus ditanggung sendiri.

Analisa hukum

Berdasarkan informasi dan keterangan terkait kasus Yunus Wanggai tersebut dapat dianalisa dan disimpulkan bahwa tindakan Herman Wanggai dan kelompoknya dapat dikategorikan dalam tindakan pidana perdagangan orang, dimana tindakannya kepada Yunnus Wanggai telah memenuhi unsur-unsur dari perdagangan orang, seperti berikut :

d. Unsur perbuatan : bahwa dalam kasus Yunus Wanggai telah terjadi perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan (identitas) dan/atau setidak-tidaknya terdapat gerakan/pemindahan (movement) yang diprakarsai oleh Herman Wanggai.

e. Sarana/cara untuk mengendalikan korban : adalah dengan jalan menipu (penipuan), dan melakukan tindakan kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan Yunus Wanggai yang berada ”dalam posisi lemah secara intelektual dan tidak dapat berbuat banyak”.

f. Tujuan : eksploitasi. Bahwa tindakan eksploitasi yang terjadi dalam kasus ini tidak dalam posisi untuk ”mempekerjakan” atau ”menjual” yang bersangkutan, namun lebih kepada ”eksploitasi secara politis” , dimana Herman Wanggai dan kelompoknya menggunakan Yunus Wanggai sebagai ”sarana propaganda” sekaligus ”sumber dana” untuk kegiatannya menyuarakan Papua Merdeka di Australia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s