Ilutrasi-Pembunuhan

Martinus Yohame, Ketua Komite Nasional Papua Barat Wilayah Sorong, diduga merupakan mayat yang ditemukan tewas dalam karung oleh nelayan di Pulau Nana, Distrik Doom, Kabupaten Sorong. Temuan mayat pada 26 Agustus 2014 tersebut, selanjutnya menyisakan misteri siapa yang lakukan pembunuhan terhadapnya.

Aktivis yang dikenal idealis dalam memperjuangkan referendum bagi Papua, diperkirakan telah tewas sejak dirinya menghilang pada tanggal 20 Agustus 2014. Sebelumnya, tanggal 19 Agustus 2014, Martinus mengadakan acara konferensi pers bersama pengurus KNPB lainnya pada pukul 15.00 WIT di depan kantor Wali kota Sorong dalam rangka pemberian keterangan jelang kedatangan SBY ke Raja Ampat.

Beredar kabar bahwa setelah acara konferensi pers tersebut, sekitar pukul 21.00 WIT, Martinus menelpon salah satu aparat TNI dan selanjutnya melakukan pertemuan dengan aparat tersebut. Usut punya usut, pertemuan yang dirancang oleh Ketua KNPB tersebut dalam rangka meminta uang sekitar 100 juta dan mengancam apabila uang tersebut tidak diberikan, maka dirinya beserta teman-teman KNPB akan melakukan aksi besar-besaran di Bandara Sorong ketika SBY mendarat nanti. Namun, keinginan bertolak dengan kenyataan. Aparat TNI tersebut tidak bisa memberikan uang yang diminta, karena permintaan dananya cukup besar.

Sepertinya pertemuan tersebut terdengar oleh teman-teman seperjuangannya di KNPB, sehingga mereka berencana melakukan rapat tertutup pada tanggal 21 Agustus 2014 dengan sebarkan pesan sms. Anehnya, rapat yang seharusnya dimulai sekitar puku l15.00 WIT, justru gagal terlaksana karena Martinus, Yali Komblo dan Jack Badai (Jubir KNPB Sorong) tidak hadir. Padahal undangan rapat tertutup tersebut tersebar atas arahan Martinus sendiri.

Ketidakhadiran Martinus Yohame diduga menimbulkan perselisihan di internal KNPB. Martinus Yohame dianggap telah menerima dana 100 Juta dan tidak dibagikan kepada pihak yang mengetahui sehingga timbul perselisihan sampai dengan pembunuhan.

Sementara itu, sesuai hasil pengamatan dokter, AKBP Muhammad Nasir (Kapolres Kab. Sorong) menjelaskan bahwa mayat tersebut mengalami luka di dada 1×1 cm kedalaman 6 cm, pangkal paha 2×2 kedalaman 11cm. Namun belum ada visum et repertum dan jika luka tembak pasti akan tembus.

Pihak keluarga menolak dilakukan visum terhadap mayat tersebut dengan alasan tertentu. Seharusnya, tidak perlu memunculkan sikap penolakan untuk dilakukannya visum terhadap mayat yang ditemukan, agar kebenaran benar-benar terungkap. Pasalnya, 25 orang dari Wamena yang mengaku pihak keluarga untuk mengambil mayat terkesan terdapat upaya untuk menutupi penyebab kematian korban dan menciptakan situasi agar seolah-olah aparat keamanan yang melakukan pembunuhan.  Dugaan terjadinya konflik internal semakin menguat, karena beberapa orang terdekat Martinus Yohame tidak datang ketika upacara duka.

Kini, semua merelahkan Martinus pergi dan berdoa agar diterima di sisi-Nya, serta berharap kebenaran yang sejati terungkap.

Wartawan-Asing

Papua yang merupakan daerah Indonesia timur, sepertinya bakal kembali mendapat sorotan dunia. Pasalnya, baru-baru ini dua WN Prancis ditahan oleh imigrasi Papua karena menyalahi ijin visanya.
Ancaman yang ada di papua adalah gerakan separatisme-nya yang mengganggu keamanan dan ketertiban daerah papua. Gerakan separatisme ini meminta bantuan dari berbagai pihak internasional untuk membantunya terbebas dari Indonesia. Dengan kata lain, gerakan ini menginginkan untuk keluar dari Indonesia.
Bukti bahwa adanya bantuan asing yang masuk ke Indonesia adalah ditangkapnya wartawan asing yang sedang meliput gerakan bersenjata atau bisa disebut kelompok separatis. Mungkin pembaca bingung dengan kejadian ini. Beribu pertanyaan pasti keluar dengan adanya penangkapan ini. Pertanyaan yang paling krusial adalah kenapa wartawan ini ditangkap? Memangnya salah apa mereka?.
Berbagai protes pun di turunkan oleh orang-orang yang tidak mengerahui bagaimana seluk beluk permasalahan ini. Mereka memprotes tidak adanya HAM di Indonesia, ada tindakan tidak manusiawi, atau bahkan Indonesia dianggap Negara tanpa hukum.
Perlu pembaca ketahui, penangkapan ini dilakukan tidak semata-mata ada wartawan yang sedang meliput kemudian di tangkap. Jadi, penangkapan ini bisa dibilang tanpa sengaja. Bagaimana tidak, tanggal 6 agustus 2014 aparat keamanan gabungan TNI dan Polri sedang mencari seorang pemberontak atau salah seorang kelompok separatisme yang bernama Ariki Wanimbo. Dia merupakan orang yang menyuplai amunisi kepada kelompok separatisme pimpinan Enden Wanimbo.
Pada saat penggerebekan dilakukan, petugas terkejut karena ditempat itu ada dua orang turis. Tidak banyak Tanya, langsung diamankan kedua turis tersebut dan di bawa ke kantor.
Pada saat ditanya, kedua orang asing tersebut mengaku sebagai wartawan dari Arte TV (salah satu stasiun TV perancis). Dan pada saat dilakukan pemerikasaan terhadap dokumen-dokumen terkait, dia tidak ada ijin untuk melakukan peliputan. Ditambah lagi, dua orang asing yang bernama Charles Thomas Dandeis dan Loiuse Maria Valentin Bourat ini melakukan peliputan di daerah yang berbahaya atau potensi konflik. Visa dari kedua orang ini adalah visa turis atau visa wisata. Jadi tidak alasan lagi untuk mengelak. Pihak kepolisian yang melakukan penangkapan tidak menahannya dan langsung menyerahkan kepada kantor imigrasi di jayapura.
Dengan adanya kejelasan ini, pembaca bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Secara jelas dua orang ini berada pada tempat supplier amunisi gerakan separatis. Dan ketika dimintai dokumen-dokumennya tidak lengkap sama sekali. Pembaca bisa memikirkan apa yang dilakukan kedua orang tersebut.
Dengan adanya kejadian ini, berbagai protes dilakukan oleh orang-orang yang pro terhadap separatisme papua. Beberapa contoh protes yang terjadi adalah
• Orang yang mengklaim diri sebagai Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VII Lapago, Erimbo Enden Wanimbo
“Kami protes karena Indonesia menangkap wartawan yang melakukan tugas jurnalistiknya. Ini satu bukti Indonesia tidak memberikan kebebasan kepada wartawan dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Ini berarti tidak ada demokrasi,”
• Pendiri Free West Papua Campaign (FWPC) Benny Wenda
“Pihak militer Indonesia telah menangkap dua orang jurnalis Perancis yang mencoba memberikan informasi kepada dunia, apa yang sedang terjadi di West Papua. Indonesia tidak mau dunia tahu tentang West Papua.”
Pembaca bisa menilai sendiri apa tujuannya dari protes tersebut. Mengapa protes dilakukan oleh-oleh orang tersebut. Tentunya hal itu dilakukan untuk mencari dukungan agar papua dibebaskan dari Indonesia. Dengan kata lain hal ini merupakan protes berunsur politis.
Penulis menilai bahwa protes tersebut tidak perlu dilakukan karena membela orang yang jelas-jelas salah. mengingat pernyataan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Sulistyo Pudjo Hartono.
“Ditreskrimsus Polda Papua akhirnya menetapkan dua orang jurnalis asal Perancis an. Charles Thomas Dandeis umur 40 tahun dan Loiuse Maria Valentin Bourat, umur 29 tahun sebagai tersangka, karena telah melakukan kegiatan peliputan ilegal di daerah rawan aksi penembakan seperti Puncak Jaya dan Lany Jaya tanpa ijin yang berwenang. Pihak Polda Papua juga telah melakukan kordinasi dengan pihak imigrasi guna mengetahui bagaimana perusahaan bisa menugaskan mereka untuk melakukan kegiatan ilegal di Kab. Lanny Jaya dan Kab. Puncak Jaya.”
Sedangkan pernyataan dari Kepala Imigrasi Jayapura Gardu Ditiro Tampubolon adalah “indikasi pelanggaran keimigrasian yaitu dia masuk menggunakan visa turis, namun setelah berada di Papua mereka melakukan kegiatan jurnalistik di Wamena Kab. Jayawijaya. Artinya kedua WNA tersebut menyalah gunakan ijin visanya.”
Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, pembaca dapat menilai apakah wartawan sungguhan dua orang asing tersebut? ataukah orang yang membantu gerakan separatis papua selama ini? Ataukah orang yang mensuplai amunisi ke papua? Keamanan dan ketertiban papua selama ini susah terwujud dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini. Jika pertanyaan diatas benar, maka dapat disimpulkan kemerdekaan papua bukanlah keinginan orang papua sendiri melainkan keinginan orang berkepentingan. Terutama Negara-negara yang mengincar kekayaan papua.
Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika, mari kita bersama selamatkan saudara kita dari timur. Mereka juga bangsa Indonesia yang membutuhkan bantuan kita semua untuk mendapatkan keamanan dan ketertiban masyarakat Papua.

Image  —  Posted: August 16, 2014 in Uncategorized

Indigenous People of Papua - Indonesia

Indigenous People of Papua – Indonesia

Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Papua menilai, sejarah kelam hak asasi manusia (HAM) di Papua banyak menelan korban jiwa, tapi tidak menjadi catatan penting oleh negara atau pemerintah untuk merubah semua kebijakan dalam menegakkan HAM. Yang terjadi justru ada upaya kriminalisasi ruang demokrasi, kebijakan penghilangan nyawa dan melakukan tindakan sewenang-wenang menjadi solusi dalam menjawab semua aspirasi keadilan. Label separatis, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) menjadi pembenaran oleh negara untuk melakukan tindakan represif dan tidak menghargai hukum dan HAM. Pernyataan ini disuarakan Koordinator Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua, Peneas Lokbere, yang didampingi National Papua Solidarity/Napas, Samuel Awom, saat konferensi pers dalam menyikapi perkembangan situasi di Papua beberapa waktu yang lalu.
Menanggapi hal ini, Ohee, tokoh adat Papua, menjelaskan bahwa masyarakat Papua, khususnya para mahasiswa tidak melihat masalah secara keseluruhan, tapi sudah berani angkat bicara ke publik. Cara berpikir awam “Tidak ada asap kalau tidak ada api”, tegasnya.
Tokoh adat tersebut menambahkan, para aktivisi HAM dan mahasiswa terlihat jelas berpihak dan bertindak profokatif. Tuduhan pembukaman demokrasi di Papua, hanya kamuflase agar bebas bertindak seenaknya. Dari sabang sampai merauke aturan sama, bahwa setiap melakukan kemerdekaan menyampaiakan pendapat di muka umum ataupun melakukan keramaian (berunjukrasa) harus ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian selambat-lambatnya 3 kali 24 jam yang berazaskan dan tujuan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun selama ini yang terjadi, kegiatan unjukrasa dilakukan hanya untuk menuntut hak semaunya dan mengabaikan kewajiban, terangnya.
“Tuntutan aspirasi pengunjukrasa di Papua selama ini adalah tuntutan yang tidak masuk akal, misalnya pelurusan sejarah. Apakah para aktivis mampu menghidupkan kembali semua pelaku-pelaku sejarah. Tuntutan ini tidak masuk akal dan kelihatan jelas sebagai pembohongan. Apakah kegiatan-kegiatan seperti ini harus diyakan. Inikan namanya kurang kerjaan dan menghabis-habiskan waktu, dan ironisnya sering bertindak anarkhis. Saya sangat heran, kok lembaga-lembaga HAM dan mahasiswa ingin membela-bela yang tidak masuk akal”, urainya dengan penuh tanda tanya.
Dia menambahkan, masyarakat Papua dan mahasiswa-mahasiswi dapat bercermin kedepan agar kita jangan jadi bahan ketawaan daerah-daerah lain ataupun dunia. Waktu kita terlalu banyak kita gunakan untuk tidur, mimpi dan kemudian berkhayal, sementara seluruh masyarakat dunia sedang berlomba-lomba perang teknologi dan ekonomi. Inilah yang menjadi perhatian kita seluruh masyarakat Papua, agar kita berfikir kedepan bagaimana kita menghadapi perang teknologi dan perekonomian, sehingga Papua tidak ketinggalan dari daerah-daerah lainnya.

PAPUA-MERAH-PUTIH

Isu yang berkembang selama ini yang menyatakan bahwa hampir sebagian besar negara-negara di dunia mendukung perjuangan Papua merdeka, ternyata hanya sebatas retorika. Perjuangan Papua merdeka, hanya didukung beberapa tokoh pilitik satu negara saja, yakni tokoh politik Vanuatu. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Badan Otoritas Adat Sentani, Frans Albert Joku, beberapa waktu lalu kepada wartawan di Jayapura. Ia mengatakan, dari sekian ratus negara republik atau kerajaan yang ada di dunia, yang mendukung Papua merdeka hanya Vanuatu yang baru merdeka pada tahun 1980-an dari jajahan Perancis dan Inggris, itupun bukan dukungan resmi Pemerintah Vanuatu namun hanya beberapa tokoh politik Vanuatu saja.
Karena itu, Joku menyatakan keheranannya karena media dan pemerintah di Indonesia serta masyarakat dan mahasiswa di Papua menerima isu-isu yang selama ini beredar terkait sepak terjang IPWP dan ILWP. Apalagi, media massa ikut pula menggembar–gemborkan hal ini.
Joku yang juga merupakan mantan Tokoh Presidium Dewan Adat Papua (PDP) urusan luar negeri ini menjelaskan secara rinci bahwa International Parlementarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers For West Papua (ILWP) adalah organisasi yang diorganisir oleh LSM-LSM luar negeri yang peduli terhadap masalah Papua.
“IPWP dan ILWP ini tidak lain hanya sekedar LSM yang bergerak atau gabungan dari kelompok-kelompok perorangan para pemerhati isu yang berkembang di Papua. Mereka terdiri dari pengacara, advokat juga anggota parlemen Inggris dan hanya sekitar dua sampai tiga orang dari Belanda, Belgia dan Uni Eropa,” terangnya.
Papua Bagian Integral NKRI
Satu fakta yang harus diketahui adalah sejak Gubernur Belanda di Batavia, Mercus, 24 Agustus 1828 (100 tahun sebelum sumpah pemuda di Indonesia), atas nama mahkota Belanda sudah mengatakan bahwa Papua itu adalah bagian integral Hindia Belanda atau jajahan Belanda.
“Ini fakta. Jadi jangan melihat sejarah Papua itu sepenggal-sepenggal, tetapi kalau kita melihat asosiasi Papua itu sejak tahun secara resmi 1928 dan ada banyak hal yang terjadi,” tegas Joku.
Joku juga ingin menyampaikan, sepanjang sejarah yang dirinya tahu, yang mengklaim Papua dan yang menyatakan keinginan dan hasratnya untuk menjadikan Papua dalam satu unit yang besar yang namanya Indonesia yaitu pemimpin-pemimpin Indonesia, Soekarno dan Hatta beserta teman-temannya. Sementara para jenderal Amerika yang melakukan perang di Papua tidak menyatakan itu. Bahkan tidak mendeklarasikan bahwa Papua adalah bagian Amerika Serikat. Begitu juga dengan Jepang yang banyak memusnahkan banyak nyawa, belum pernah menyatakan hal itu.
Dengan fakta-fakta ini, ia ingin membuat deduksi yang sedikit terpelajar dan pandai dalam menempatkan isu Papua sebenarnya secara kontekstual. “Yang benar itu yang mana dan yang bohong itu yang mana, supaya masyarakat Papua ini tidak terus tertipu, tergiur, dan terjerumus ke dalam suatu pemikiran Papua merdeka,” ujarnya kemudian. Jika pemikiran itu terjadi, lagi menurutnya, secara tidak langsung sudah membuat satu komunitas yang tidak produktif.
Lebih ditegaskan bahwa Pemerintah Vanuatu mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. “Kehadiran satu, dua warga Papua di Vanuatu tidak serta merta diartikan sebagai pendukung kemerdekaan,” kata Menteri Hassan Wirajuda saat penandatangan MoU kerja sama bilateral dengan Pemerintah Vanuatu.
Pada saat pertemuan setingkat menteri dengan Deputy Prime Minister dan juga sebagai Menteri Luar Negeri Vanuatu Sato Kilman. Menurut Hassan Vanuatu tidak menginginkan kehadiran orang Papua asal RI ke Vanuatu tidak menjadi penghalang hubungan antara Indonesia dengan Vanuatu.
“Vanuatu akan melakukan hal yang Vanuatu bisa lakukan untuk menjalin hubungan dengan Indonesia terkait adanya warga Papua di negaranya,” Kata Hassan Wirajuda mengutip perkataan Menteri Luar Negeri Vanuatu. Hassan mengatakan tidak ada pertemuan rutin warga Papua di Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua. “Pemerintah sekarang (di Vanuatu) mempunyai komitmen pentingnya menjalin hubungan dengan Indonesia,” katanya.
Seiring berkembangnya waktu masyarakat Papua sudah memahami bahwa beberapa aksi dan kegiatan yang mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua menuju Papua merdeka hanya dilakukan oleh beberapa orang yang menginginkan Papua larut dalam permasalahan dan tidak ingin Papua damai. Namun rakyat Papua semakin dewasa dalam menyikapinya, hal tersebut ditunjukan dengan berkonsentrasi dalam pembangunan, peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Hal tersebut di buktikan dengan semakin meningkatnya pembanguan di Papua baik infrastrukturnya maupun kualitas SDM. ”Dunia tetap mendukung Papua sebagai bagian integral Indonesia dan mendukung Papua dalam pembangunan” kata Nicholas Pigome salah satu mahasiswa Papua.

Ucapan terimakasih kepada keamanan yang telah mendukung kegiatan Keerom Damai karena masyarakat asli Keerom juga mendambakan Keerom damai tanpa adanya kekerasan lagi, tegas Lambertus Peukikir, Koordinator Umum TPN/OPM wilayah Mamta di Kampung Workwana (12/3).

Image
Peukikir menjelaskan bahwa masih perlu waktu untuk memberi pemahaman kepada rekan-rekan kami, untuk kembali ke pangkuan NKRI, karena sebagian rekan-rekan masih banyak salah pemahaman akan perjuangan Papua Barat.
”Dalam era globalisasi sekarang ini perjuangan Papua adalah mengejar ketertinggalannya untuk hidup damai sejahtera, pendidikan yang lebih maju sebagai kesiapan menghadapi persaingan teknologi dan industri serta bidang perekonomian”, urainya.
Menanggapi sikap Lambertus, Ramses sebagai tokoh adat Papua menjelaskan, bahwa memang menuju era globalisasi sudah menjurus kepada persatuan bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal batas-batas negara lagi. Hal itu sudah terjadi di Jerman, Eropan dan yakin akan terjadi di Korea juga nantinya. Jadi aneh kalau masih ada gerakan-gerakan pemberontakan di dalam negeri sendiri, tambahnya.
Ramses lebih jauh mengatakan, aksi pemberontakan merupakan pemborosan waktu terhadap hal-hal yang tidak berguna. Secara keimanan juga hanya menambah dosa, menunda pertobatan terhadap hari penghakiman yang sudah mendekat. Aksi pemberontakan bukan saja kerugian di dunia, tetapi juga di akhirat, yang sama sekali tidak memberi keuntungan apa-apa, terangnya.

”Bagi masyarakat Papua secara bergandengan tangan, mari membawa Papua damai sebagai syarat mutlak menuju Papua maju. Berlomba-lombalah mendukung pembangunan demi kemajuan Papua. Kepentingan kelompok dan pribadi kita lupakan untuk kepentingan Papua secara menyeluruh. Mari kita ikuti langkah maju Lambertus Peukikir yang menyadari pentinganya kedamaian di Papua”, tegas Ramses.

OPM-02

Kelompok gerakan bersenjata atau biasa di sebut TPN OPM di wilayah Paniai yang dipimpin oleh Salmon Yogi baru-baru ini sangat menghentak masarakat Papua khususnya elemen yang selalu menyuarakan Papua merdeka atau Papua bukan bagian NKRI. Bagaimana tidak, disaat segelintir orang ingin mengacaukan pelaksanaan Pemilu di Papua dan himbauan untuk melakukan Golput, namun beda halnya dengan TPN OPM di wilayah Paniai yang justeru menginginkankan pelaksanaan Pileg 2014 sukses dan aman.
Bupati Kabupaten Paniai, Hengky Kayame mengungkapkan hingga H+1 pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Legislatif (Pileg) di Paniai secara keseluruhan berjalan lancar dan aman. Bupati juga mengklaim, TPN/OPM yang berseberangan pun ikut amankan Pileg.
Menurutnya, Paniai merupakan salah satu kabupaten yang diwaspadai oleh pihak aparat keamanan (TNI/Polri), sebab menurut Kayame, sewaktu-waktu kelompok berseberangan (TPN/OPM) sering turun hingga di kota Enarotali.
“Saya mau sampaikan bahwa Paniai kadang masih dianggap daerah rawan. Mungkin ini tidak lepas dari cerita lalu di mana dulu keberadaan saudara-saudara berseberangan (TPN/OPM) ini sering menunjukan eksistensinya. Tapi saat ini saya sampaikan bahwa semua sudah berubah,” kata bupati Paniai melalui telepon seluler kepada majalahselangkah.com, Jumat (11/04).
Bupati mengklaim, bahkan kelompok berseberangan ikut mengamankan jalannya Pileg dengan tidak membuat gerakan tambahan hingga waktu penghitungan kemarin.
“Kami menggunakan helikopter mendatangani 7 distrik yang ada di Paniai. Memang rencana kami mau datangi 10 distrik, tapi cuaca di 3 distrik lainnya tak bersahabat, sehingga kami pantau 7 distrik saja,” lanjut bupati.
“Semua aman.” Begitu singkat Kayame.
Lanjut Kayame, tak ada insiden yang mencederai jalannya pesta demokrasi. “Jadi dalam pesta demokrasi ini di Paniai aman”.

Penanganan Separatisme

Posted: January 3, 2014 in Uncategorized

bnpt

Penulis : Kiky Syahnakri (pengamat politik, hukum dan keamanan)

Belakangan ini kita dikejutkan “fenomena separatis” secara beruntun di Ambon, Papua, dan Aceh yang memancing beragam tanggapan. Banyak kalangan menganggap itu hanyalah ekspresi lokal yang minta perhatian pemerintah pusat, tetapi banyak pula yang memandangnya sebagai masalah serius yang dapat mengakibatkan disintegrasi.

Pengalaman kita dan beberapa negara lain menunjukkan gerakan separatis tidak pernah berdiri sendiri; selalu ada link antara kaum separatis dan gerakan klandestin lokal, nasional, ataupun internasional. Apa yang dimunculkan gerakan separatis merupakan sinergi dari gerakan-gerakan tadi. Anggapan bahwa apa yang baru terjadi di Ambon, Papua, dan Aceh hanyalah merupakan ekspresi budaya semata merupakan “penyederhanaan masalah”. Benar bahwa keadilan politik dan ekonomi yang dirasakan daerah, terutama sebagai warisan sistem yang berlaku pada masa lalu, adalah (salah satu) penyebab separatisme. Namun, kasus Ambon, Aceh, dan Papua tidak hanya karena ketidakpuasan semata, di sana terdapat pula masalah lain yang lebih fundamental, yaitu masalah ideologi dan kepentingan asing.

Di Ambon, misalnya, secara ideologis sejak awal kemerdekaan RI memang sudah ada bibit separatisme, yaitu sekelompok eks KNIL (dalam jumlah ribuan) yang dijanjikan oleh Pemerintah Belanda untuk diberikan kemerdekaan dan dibantu mendirikan Republik Maluku Selatan (RMS). Demikian pula kekuatan asing terutama kaum kapitalis yang sepanjang sejarah beredar di bumi Nusantara ini berkepentingan membantu kelompok separatis di Indonesia karena akan lebih mudah dan menguntungkan mereka bila melakukan deal dengan negara-negara kecil pecahan RI ketimbang dengan Indonesia Raya yang kuat.

Bagaimana ditangani?

Pada prinsipnya, separatisme harus ditumpas sampai ke akarnya dalam arti sampai hilangnya niat/hasrat untuk merdeka. Dalam konteks ini penekanannya lebih pada aspek psikologis sebagaimana filosofi perang gerilya “memperebutkan hati dan pikiran rakyat”. Dari perspektif ini, kata “tumpas” sama sekali tidak mengandung arti penindakan dengan menggunakan laras senjata semata; tidak pernah dan tidak mungkin ada penanganan separatisme yang tuntas di ujung bayonet. Separatisme pasti berlatar belakang multi-aspek menyangkut ideologi, politik, ekonomi, dan budaya, sedangkan masalah pertahanan dan keamanan hanyalah akibat.

Oleh karena itu, penanganan separatisme harus dengan konsep dan implementasi yang terpadu, meliputi aspek intelijen, pertahanan dan keamanan, hukum, politik, ekonomi, dan juga sosio-budaya. Kegiatan multi-aspek tersebut dapat efektif apabila berada dalam manajemen yang terkoordinasi. Dengan kata lain, berada dalam satu komando, seperti saat Inggris menangani separatisme di Irlandia Utara, semua kegiatan operasi berada di bawah satu manajemen yang dipimpin menteri dalam negeri. Prinsip “satu komando” sangat penting karena perkembangan satu aspek harus diimbangi dengan aspek lainnya. Sebaliknya, kegagalan salah satu aspek akan berdampak pula terhadap aspek lainnya. Keberhasilan operasi akan menurunkan motivasi separatis. Sebaliknya, kegagalan dapat mendongkrak motivasi mereka.

Penggunaan kekuatan bersenjata atau operasi militer tidak boleh dinafikan dalam upaya penumpasan separatisme. Hanya saja, operasi militer harus dilakukan secara terukur dan mengacu pada hukum humaniter. Operasi militer juga baru dibenarkan untuk digelar manakala kaum separatis sudah terorganisasi secara militer dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah atau aparat dengan menggunakan senjata serta melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan kekacauan dan ketakutan yang luas. Demikian pula penegakan hukum/operasi justisi dilaksanakan dengan benar dan tegas, baik terhadap kaum separatis maupun aparat yang melakukan kesalahan sehingga masyarakat bisa membedakan mana yang benar dan siapa yang salah.

Konteks Indonesia

Sekali lagi, separatisme di Indonesia berlatar belakang ideologi, keadilan politik, dan ekonomi serta hadirnya kepentingan asing. Melihat latar belakang dengan segala kompleksitasnya dan ciri khas masing-masing daerah konflik separatis, seharusnya pada setiap daerah konflik didirikan suatu organisasi ad hoc Interdep (lintas-sektoral/instansi) yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan pengendalian (semacam organisasi komando gabungan di dunia militer) yang menangani operasi secara terpadu dan di tingkat pusat ditangani oleh satu organisasi serupa.

Kepada organisasi ad hoc di tingkat pusat ataupun daerah harus diberikan kewenangan dan tanggung jawab memadai menyangkut aspek penggunaan kekuatan militer atau organisasi/departemen/lembaga nondepartemen terkait, penggunaan anggaran dan unsur-unsur pendukung lainnya.

Dalam kasus Aceh, Ambon, dan Papua belum terlihat hadirnya suatu komando gabungan yang terpadu di daerah atau di pusat. Yang ada di tingkat pusat hanya berupa desk (bukan komando) di bawah Menko Polhukam yang diberi tugas menangani masing-masing daerah konflik tanpa diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang memadai. Desk ini hanya merupakan fasilitas staf yang berfungsi memberikan masukan kepada Menko Polhukam sebagai bahan pengambilan keputusan. Padahal, yang dibutuhkan dalam penanganan separatisme adalah organisasi ad hoc gabungan terpadu yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, kelemahan fundamental terutama di tingkat pusat adalah sikap elite politik di eksekutif, legislatif, dan parpol yang tidak menunjukkan soliditas. Sedikit diantara mereka yang menunjukkan sikap kenegarawanan dan mengangkat kepentingan nasional di atas segalanya, malah sering kali komentar mereka di media massa terkesan politis untuk kepentingan jangka pendek-sempit ketimbang untuk penyelesaian masalah separatis.

Sebaliknya, yang tampak adalah orientasi kekuasaan dan sikap mendahulukan kepentingan golongan bahkan perorangan yang berlebihan serta sikap saling tuding manakala muncul permasalahan. Kondisi ini kontraproduktif bagi penanganan separatisme, bahkan dapat memacu motivasi dan dimanfaatkan kaum separatis serta pendukungnya yang bergerak klandestin untuk menggalakkan perpecahan.

Patriotisme, sikap menjunjung kepentingan nasional di atas segalanya dan kekompakan yang ditunjukkan elite di pusat adalah kunci keberhasilan penanganan separatisme yang belakangan ini menunjukkan perkembangan mencolok.

Dengan sikap itu, niscaya terdongkrak pula motivasi para petugas di lapangan dan nasionalisme rakyat Indonesia. Semoga penanganan separatis ke depan akan lebih baik, NKRI tetap utuh, terhindar dari perpecahan sehingga negeri ini tidak hanya tinggal nama dan sejarah!