Indigenous People of Papua - Indonesia

Indigenous People of Papua – Indonesia

Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Papua menilai, sejarah kelam hak asasi manusia (HAM) di Papua banyak menelan korban jiwa, tapi tidak menjadi catatan penting oleh negara atau pemerintah untuk merubah semua kebijakan dalam menegakkan HAM. Yang terjadi justru ada upaya kriminalisasi ruang demokrasi, kebijakan penghilangan nyawa dan melakukan tindakan sewenang-wenang menjadi solusi dalam menjawab semua aspirasi keadilan. Label separatis, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) menjadi pembenaran oleh negara untuk melakukan tindakan represif dan tidak menghargai hukum dan HAM. Pernyataan ini disuarakan Koordinator Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua, Peneas Lokbere, yang didampingi National Papua Solidarity/Napas, Samuel Awom, saat konferensi pers dalam menyikapi perkembangan situasi di Papua beberapa waktu yang lalu.
Menanggapi hal ini, Ohee, tokoh adat Papua, menjelaskan bahwa masyarakat Papua, khususnya para mahasiswa tidak melihat masalah secara keseluruhan, tapi sudah berani angkat bicara ke publik. Cara berpikir awam “Tidak ada asap kalau tidak ada api”, tegasnya.
Tokoh adat tersebut menambahkan, para aktivisi HAM dan mahasiswa terlihat jelas berpihak dan bertindak profokatif. Tuduhan pembukaman demokrasi di Papua, hanya kamuflase agar bebas bertindak seenaknya. Dari sabang sampai merauke aturan sama, bahwa setiap melakukan kemerdekaan menyampaiakan pendapat di muka umum ataupun melakukan keramaian (berunjukrasa) harus ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian selambat-lambatnya 3 kali 24 jam yang berazaskan dan tujuan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun selama ini yang terjadi, kegiatan unjukrasa dilakukan hanya untuk menuntut hak semaunya dan mengabaikan kewajiban, terangnya.
“Tuntutan aspirasi pengunjukrasa di Papua selama ini adalah tuntutan yang tidak masuk akal, misalnya pelurusan sejarah. Apakah para aktivis mampu menghidupkan kembali semua pelaku-pelaku sejarah. Tuntutan ini tidak masuk akal dan kelihatan jelas sebagai pembohongan. Apakah kegiatan-kegiatan seperti ini harus diyakan. Inikan namanya kurang kerjaan dan menghabis-habiskan waktu, dan ironisnya sering bertindak anarkhis. Saya sangat heran, kok lembaga-lembaga HAM dan mahasiswa ingin membela-bela yang tidak masuk akal”, urainya dengan penuh tanda tanya.
Dia menambahkan, masyarakat Papua dan mahasiswa-mahasiswi dapat bercermin kedepan agar kita jangan jadi bahan ketawaan daerah-daerah lain ataupun dunia. Waktu kita terlalu banyak kita gunakan untuk tidur, mimpi dan kemudian berkhayal, sementara seluruh masyarakat dunia sedang berlomba-lomba perang teknologi dan ekonomi. Inilah yang menjadi perhatian kita seluruh masyarakat Papua, agar kita berfikir kedepan bagaimana kita menghadapi perang teknologi dan perekonomian, sehingga Papua tidak ketinggalan dari daerah-daerah lainnya.

PAPUA-MERAH-PUTIH

Isu yang berkembang selama ini yang menyatakan bahwa hampir sebagian besar negara-negara di dunia mendukung perjuangan Papua merdeka, ternyata hanya sebatas retorika. Perjuangan Papua merdeka, hanya didukung beberapa tokoh pilitik satu negara saja, yakni tokoh politik Vanuatu. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Badan Otoritas Adat Sentani, Frans Albert Joku, beberapa waktu lalu kepada wartawan di Jayapura. Ia mengatakan, dari sekian ratus negara republik atau kerajaan yang ada di dunia, yang mendukung Papua merdeka hanya Vanuatu yang baru merdeka pada tahun 1980-an dari jajahan Perancis dan Inggris, itupun bukan dukungan resmi Pemerintah Vanuatu namun hanya beberapa tokoh politik Vanuatu saja.
Karena itu, Joku menyatakan keheranannya karena media dan pemerintah di Indonesia serta masyarakat dan mahasiswa di Papua menerima isu-isu yang selama ini beredar terkait sepak terjang IPWP dan ILWP. Apalagi, media massa ikut pula menggembar–gemborkan hal ini.
Joku yang juga merupakan mantan Tokoh Presidium Dewan Adat Papua (PDP) urusan luar negeri ini menjelaskan secara rinci bahwa International Parlementarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers For West Papua (ILWP) adalah organisasi yang diorganisir oleh LSM-LSM luar negeri yang peduli terhadap masalah Papua.
“IPWP dan ILWP ini tidak lain hanya sekedar LSM yang bergerak atau gabungan dari kelompok-kelompok perorangan para pemerhati isu yang berkembang di Papua. Mereka terdiri dari pengacara, advokat juga anggota parlemen Inggris dan hanya sekitar dua sampai tiga orang dari Belanda, Belgia dan Uni Eropa,” terangnya.
Papua Bagian Integral NKRI
Satu fakta yang harus diketahui adalah sejak Gubernur Belanda di Batavia, Mercus, 24 Agustus 1828 (100 tahun sebelum sumpah pemuda di Indonesia), atas nama mahkota Belanda sudah mengatakan bahwa Papua itu adalah bagian integral Hindia Belanda atau jajahan Belanda.
“Ini fakta. Jadi jangan melihat sejarah Papua itu sepenggal-sepenggal, tetapi kalau kita melihat asosiasi Papua itu sejak tahun secara resmi 1928 dan ada banyak hal yang terjadi,” tegas Joku.
Joku juga ingin menyampaikan, sepanjang sejarah yang dirinya tahu, yang mengklaim Papua dan yang menyatakan keinginan dan hasratnya untuk menjadikan Papua dalam satu unit yang besar yang namanya Indonesia yaitu pemimpin-pemimpin Indonesia, Soekarno dan Hatta beserta teman-temannya. Sementara para jenderal Amerika yang melakukan perang di Papua tidak menyatakan itu. Bahkan tidak mendeklarasikan bahwa Papua adalah bagian Amerika Serikat. Begitu juga dengan Jepang yang banyak memusnahkan banyak nyawa, belum pernah menyatakan hal itu.
Dengan fakta-fakta ini, ia ingin membuat deduksi yang sedikit terpelajar dan pandai dalam menempatkan isu Papua sebenarnya secara kontekstual. “Yang benar itu yang mana dan yang bohong itu yang mana, supaya masyarakat Papua ini tidak terus tertipu, tergiur, dan terjerumus ke dalam suatu pemikiran Papua merdeka,” ujarnya kemudian. Jika pemikiran itu terjadi, lagi menurutnya, secara tidak langsung sudah membuat satu komunitas yang tidak produktif.
Lebih ditegaskan bahwa Pemerintah Vanuatu mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. “Kehadiran satu, dua warga Papua di Vanuatu tidak serta merta diartikan sebagai pendukung kemerdekaan,” kata Menteri Hassan Wirajuda saat penandatangan MoU kerja sama bilateral dengan Pemerintah Vanuatu.
Pada saat pertemuan setingkat menteri dengan Deputy Prime Minister dan juga sebagai Menteri Luar Negeri Vanuatu Sato Kilman. Menurut Hassan Vanuatu tidak menginginkan kehadiran orang Papua asal RI ke Vanuatu tidak menjadi penghalang hubungan antara Indonesia dengan Vanuatu.
“Vanuatu akan melakukan hal yang Vanuatu bisa lakukan untuk menjalin hubungan dengan Indonesia terkait adanya warga Papua di negaranya,” Kata Hassan Wirajuda mengutip perkataan Menteri Luar Negeri Vanuatu. Hassan mengatakan tidak ada pertemuan rutin warga Papua di Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua. “Pemerintah sekarang (di Vanuatu) mempunyai komitmen pentingnya menjalin hubungan dengan Indonesia,” katanya.
Seiring berkembangnya waktu masyarakat Papua sudah memahami bahwa beberapa aksi dan kegiatan yang mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua menuju Papua merdeka hanya dilakukan oleh beberapa orang yang menginginkan Papua larut dalam permasalahan dan tidak ingin Papua damai. Namun rakyat Papua semakin dewasa dalam menyikapinya, hal tersebut ditunjukan dengan berkonsentrasi dalam pembangunan, peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Hal tersebut di buktikan dengan semakin meningkatnya pembanguan di Papua baik infrastrukturnya maupun kualitas SDM. ”Dunia tetap mendukung Papua sebagai bagian integral Indonesia dan mendukung Papua dalam pembangunan” kata Nicholas Pigome salah satu mahasiswa Papua.

Ucapan terimakasih kepada keamanan yang telah mendukung kegiatan Keerom Damai karena masyarakat asli Keerom juga mendambakan Keerom damai tanpa adanya kekerasan lagi, tegas Lambertus Peukikir, Koordinator Umum TPN/OPM wilayah Mamta di Kampung Workwana (12/3).

Image
Peukikir menjelaskan bahwa masih perlu waktu untuk memberi pemahaman kepada rekan-rekan kami, untuk kembali ke pangkuan NKRI, karena sebagian rekan-rekan masih banyak salah pemahaman akan perjuangan Papua Barat.
”Dalam era globalisasi sekarang ini perjuangan Papua adalah mengejar ketertinggalannya untuk hidup damai sejahtera, pendidikan yang lebih maju sebagai kesiapan menghadapi persaingan teknologi dan industri serta bidang perekonomian”, urainya.
Menanggapi sikap Lambertus, Ramses sebagai tokoh adat Papua menjelaskan, bahwa memang menuju era globalisasi sudah menjurus kepada persatuan bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal batas-batas negara lagi. Hal itu sudah terjadi di Jerman, Eropan dan yakin akan terjadi di Korea juga nantinya. Jadi aneh kalau masih ada gerakan-gerakan pemberontakan di dalam negeri sendiri, tambahnya.
Ramses lebih jauh mengatakan, aksi pemberontakan merupakan pemborosan waktu terhadap hal-hal yang tidak berguna. Secara keimanan juga hanya menambah dosa, menunda pertobatan terhadap hari penghakiman yang sudah mendekat. Aksi pemberontakan bukan saja kerugian di dunia, tetapi juga di akhirat, yang sama sekali tidak memberi keuntungan apa-apa, terangnya.

”Bagi masyarakat Papua secara bergandengan tangan, mari membawa Papua damai sebagai syarat mutlak menuju Papua maju. Berlomba-lombalah mendukung pembangunan demi kemajuan Papua. Kepentingan kelompok dan pribadi kita lupakan untuk kepentingan Papua secara menyeluruh. Mari kita ikuti langkah maju Lambertus Peukikir yang menyadari pentinganya kedamaian di Papua”, tegas Ramses.

OPM-02

Kelompok gerakan bersenjata atau biasa di sebut TPN OPM di wilayah Paniai yang dipimpin oleh Salmon Yogi baru-baru ini sangat menghentak masarakat Papua khususnya elemen yang selalu menyuarakan Papua merdeka atau Papua bukan bagian NKRI. Bagaimana tidak, disaat segelintir orang ingin mengacaukan pelaksanaan Pemilu di Papua dan himbauan untuk melakukan Golput, namun beda halnya dengan TPN OPM di wilayah Paniai yang justeru menginginkankan pelaksanaan Pileg 2014 sukses dan aman.
Bupati Kabupaten Paniai, Hengky Kayame mengungkapkan hingga H+1 pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Legislatif (Pileg) di Paniai secara keseluruhan berjalan lancar dan aman. Bupati juga mengklaim, TPN/OPM yang berseberangan pun ikut amankan Pileg.
Menurutnya, Paniai merupakan salah satu kabupaten yang diwaspadai oleh pihak aparat keamanan (TNI/Polri), sebab menurut Kayame, sewaktu-waktu kelompok berseberangan (TPN/OPM) sering turun hingga di kota Enarotali.
“Saya mau sampaikan bahwa Paniai kadang masih dianggap daerah rawan. Mungkin ini tidak lepas dari cerita lalu di mana dulu keberadaan saudara-saudara berseberangan (TPN/OPM) ini sering menunjukan eksistensinya. Tapi saat ini saya sampaikan bahwa semua sudah berubah,” kata bupati Paniai melalui telepon seluler kepada majalahselangkah.com, Jumat (11/04).
Bupati mengklaim, bahkan kelompok berseberangan ikut mengamankan jalannya Pileg dengan tidak membuat gerakan tambahan hingga waktu penghitungan kemarin.
“Kami menggunakan helikopter mendatangani 7 distrik yang ada di Paniai. Memang rencana kami mau datangi 10 distrik, tapi cuaca di 3 distrik lainnya tak bersahabat, sehingga kami pantau 7 distrik saja,” lanjut bupati.
“Semua aman.” Begitu singkat Kayame.
Lanjut Kayame, tak ada insiden yang mencederai jalannya pesta demokrasi. “Jadi dalam pesta demokrasi ini di Paniai aman”.

Penanganan Separatisme

Posted: January 3, 2014 in Uncategorized

bnpt

Penulis : Kiky Syahnakri (pengamat politik, hukum dan keamanan)

Belakangan ini kita dikejutkan “fenomena separatis” secara beruntun di Ambon, Papua, dan Aceh yang memancing beragam tanggapan. Banyak kalangan menganggap itu hanyalah ekspresi lokal yang minta perhatian pemerintah pusat, tetapi banyak pula yang memandangnya sebagai masalah serius yang dapat mengakibatkan disintegrasi.

Pengalaman kita dan beberapa negara lain menunjukkan gerakan separatis tidak pernah berdiri sendiri; selalu ada link antara kaum separatis dan gerakan klandestin lokal, nasional, ataupun internasional. Apa yang dimunculkan gerakan separatis merupakan sinergi dari gerakan-gerakan tadi. Anggapan bahwa apa yang baru terjadi di Ambon, Papua, dan Aceh hanyalah merupakan ekspresi budaya semata merupakan “penyederhanaan masalah”. Benar bahwa keadilan politik dan ekonomi yang dirasakan daerah, terutama sebagai warisan sistem yang berlaku pada masa lalu, adalah (salah satu) penyebab separatisme. Namun, kasus Ambon, Aceh, dan Papua tidak hanya karena ketidakpuasan semata, di sana terdapat pula masalah lain yang lebih fundamental, yaitu masalah ideologi dan kepentingan asing.

Di Ambon, misalnya, secara ideologis sejak awal kemerdekaan RI memang sudah ada bibit separatisme, yaitu sekelompok eks KNIL (dalam jumlah ribuan) yang dijanjikan oleh Pemerintah Belanda untuk diberikan kemerdekaan dan dibantu mendirikan Republik Maluku Selatan (RMS). Demikian pula kekuatan asing terutama kaum kapitalis yang sepanjang sejarah beredar di bumi Nusantara ini berkepentingan membantu kelompok separatis di Indonesia karena akan lebih mudah dan menguntungkan mereka bila melakukan deal dengan negara-negara kecil pecahan RI ketimbang dengan Indonesia Raya yang kuat.

Bagaimana ditangani?

Pada prinsipnya, separatisme harus ditumpas sampai ke akarnya dalam arti sampai hilangnya niat/hasrat untuk merdeka. Dalam konteks ini penekanannya lebih pada aspek psikologis sebagaimana filosofi perang gerilya “memperebutkan hati dan pikiran rakyat”. Dari perspektif ini, kata “tumpas” sama sekali tidak mengandung arti penindakan dengan menggunakan laras senjata semata; tidak pernah dan tidak mungkin ada penanganan separatisme yang tuntas di ujung bayonet. Separatisme pasti berlatar belakang multi-aspek menyangkut ideologi, politik, ekonomi, dan budaya, sedangkan masalah pertahanan dan keamanan hanyalah akibat.

Oleh karena itu, penanganan separatisme harus dengan konsep dan implementasi yang terpadu, meliputi aspek intelijen, pertahanan dan keamanan, hukum, politik, ekonomi, dan juga sosio-budaya. Kegiatan multi-aspek tersebut dapat efektif apabila berada dalam manajemen yang terkoordinasi. Dengan kata lain, berada dalam satu komando, seperti saat Inggris menangani separatisme di Irlandia Utara, semua kegiatan operasi berada di bawah satu manajemen yang dipimpin menteri dalam negeri. Prinsip “satu komando” sangat penting karena perkembangan satu aspek harus diimbangi dengan aspek lainnya. Sebaliknya, kegagalan salah satu aspek akan berdampak pula terhadap aspek lainnya. Keberhasilan operasi akan menurunkan motivasi separatis. Sebaliknya, kegagalan dapat mendongkrak motivasi mereka.

Penggunaan kekuatan bersenjata atau operasi militer tidak boleh dinafikan dalam upaya penumpasan separatisme. Hanya saja, operasi militer harus dilakukan secara terukur dan mengacu pada hukum humaniter. Operasi militer juga baru dibenarkan untuk digelar manakala kaum separatis sudah terorganisasi secara militer dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah atau aparat dengan menggunakan senjata serta melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan kekacauan dan ketakutan yang luas. Demikian pula penegakan hukum/operasi justisi dilaksanakan dengan benar dan tegas, baik terhadap kaum separatis maupun aparat yang melakukan kesalahan sehingga masyarakat bisa membedakan mana yang benar dan siapa yang salah.

Konteks Indonesia

Sekali lagi, separatisme di Indonesia berlatar belakang ideologi, keadilan politik, dan ekonomi serta hadirnya kepentingan asing. Melihat latar belakang dengan segala kompleksitasnya dan ciri khas masing-masing daerah konflik separatis, seharusnya pada setiap daerah konflik didirikan suatu organisasi ad hoc Interdep (lintas-sektoral/instansi) yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan pengendalian (semacam organisasi komando gabungan di dunia militer) yang menangani operasi secara terpadu dan di tingkat pusat ditangani oleh satu organisasi serupa.

Kepada organisasi ad hoc di tingkat pusat ataupun daerah harus diberikan kewenangan dan tanggung jawab memadai menyangkut aspek penggunaan kekuatan militer atau organisasi/departemen/lembaga nondepartemen terkait, penggunaan anggaran dan unsur-unsur pendukung lainnya.

Dalam kasus Aceh, Ambon, dan Papua belum terlihat hadirnya suatu komando gabungan yang terpadu di daerah atau di pusat. Yang ada di tingkat pusat hanya berupa desk (bukan komando) di bawah Menko Polhukam yang diberi tugas menangani masing-masing daerah konflik tanpa diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang memadai. Desk ini hanya merupakan fasilitas staf yang berfungsi memberikan masukan kepada Menko Polhukam sebagai bahan pengambilan keputusan. Padahal, yang dibutuhkan dalam penanganan separatisme adalah organisasi ad hoc gabungan terpadu yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, kelemahan fundamental terutama di tingkat pusat adalah sikap elite politik di eksekutif, legislatif, dan parpol yang tidak menunjukkan soliditas. Sedikit diantara mereka yang menunjukkan sikap kenegarawanan dan mengangkat kepentingan nasional di atas segalanya, malah sering kali komentar mereka di media massa terkesan politis untuk kepentingan jangka pendek-sempit ketimbang untuk penyelesaian masalah separatis.

Sebaliknya, yang tampak adalah orientasi kekuasaan dan sikap mendahulukan kepentingan golongan bahkan perorangan yang berlebihan serta sikap saling tuding manakala muncul permasalahan. Kondisi ini kontraproduktif bagi penanganan separatisme, bahkan dapat memacu motivasi dan dimanfaatkan kaum separatis serta pendukungnya yang bergerak klandestin untuk menggalakkan perpecahan.

Patriotisme, sikap menjunjung kepentingan nasional di atas segalanya dan kekompakan yang ditunjukkan elite di pusat adalah kunci keberhasilan penanganan separatisme yang belakangan ini menunjukkan perkembangan mencolok.

Dengan sikap itu, niscaya terdongkrak pula motivasi para petugas di lapangan dan nasionalisme rakyat Indonesia. Semoga penanganan separatis ke depan akan lebih baik, NKRI tetap utuh, terhindar dari perpecahan sehingga negeri ini tidak hanya tinggal nama dan sejarah!

Celebration of the 68th Anniversary of the Proclamation of the Republic of Indonesia which is celebrated every year on August 17, particularly in Papua rangkainan filled with a variety of activities involving the public directly from all walks of life. All provinces, districts and cities in Papua carry flag ceremony with the wisdom and the event was chaired by the head of each region.

There are different things at the commemoration of Independence Day Ceremony at this time, where the people of West Papua flag ceremonies in various ways, including by academics in collaboration with PMI UNIPA Manokwari and Scuba Team of Paradise Bay, this year they held a flag raising Puti on the seabed, with as many as 150 participants divers. The event was conducted as a form of nature especially his love for the sea, and encourage young people in particular to be lover of the sea and its contents as natural resources must be maintained the existence.
While the red-white flag was also carried out by in Alp Cartens, dipimppin directly by the Papua Police Chief Inspector General (Police) Drs. M. Tito Karnavian, while the flag raisers were local residents to wear clothing that is typical of Papua Koteka. Bhayangkari chairman of the board attended, as well as employees of PT. Freeport Indonesia. Chief of Police for the event said that the raising of the red and white is done in Dam Bali, precisely in the area of Lake One, part of the Peak Cartens is something new to do, these activities will be always remembered and became the pride of the Papua police, “said police chief,” This is unique, because it is not found elsewhere in Indonesia, even in Southeast Asia though, “added the police chief,.

Police chief confirms with red and white flag signifies dikibarkannya Papua was part of the Republic of Indonesia. This place, is something special and historic in commemoration of independence day for different celebrations and performed in water and Goa but this place, truly unique and historic as Red and White flag fluttering in the mountain’s highest peak in Papua even Indonesia and in Southeast Asia, “he continued.

Kapolada expect peak Cartens fore become attractions for mountain climbers who want to find satisfaction in order to climb the mountain and the peak can be realized in the attraction to the Government as well as elements related to menjadikanya as supporting attractions that can certainly add to foreign exchange for the country and the province of Papua themselves, “he said.

Celebration of the 68th Anniversary of the Republic of Indonesia in Papua underway with wisdom and was greeted with joy by the citizens. This is evident from the presence of the community in the implementation of the flag-raising ceremony held by the City and County in Papua crowded ceremony attended by participants from various walks of life. Papuans have felt since independence have been part of the Homeland. Papua is growing very rapidly, based on the testimony of some migrants from other jawaantara (Sukardi) immigrants from Lamongan, East Java, who has lived for 10 years in Papua, said that the rapid development in Papua, even the development of Java development at this time far less in Papua.
Papua is now transformed into the city and slowly but surely will be the largest city and the most comprehensive in the eastern part of Indonesia. To achieve these goals. Should be supported by all parties, and citizens must establish itself and realize that Papua is part of the Homeland, the next duty of all people to maintain it, of course, solidity and unity among fellow must be maintained as efforts to deter negative issues concerning Papua, which deliberately exhaled by people are not happy with the achievements of the current progress in Papua.

BTSetelah berbagai cara dilakukan untuk memprovokasi masyarakat tidak mendapatkan dukungan, kelompok yang menamakan diri Parlemen Nasional West Papua atau biasa disebut PNWP kembali menyebarkan SMS gelap di kalangan masyarakat bernada hasutan untuk melakukan tindak kekerasan. Namun sejalan dengan perkembangan situasi di wilayah Papua, pihak keamanan telah mencium adanya SMS bernada hasutan dikalangan masyarakat Papua sehingga saat ini sedang menelusuri sumber SMS tersebut.

Disaat penelusuran aparat keamanan mengenai SMS yang diklaim berasal dari PNWP, tanggal 24 Juli 2013 di Kota Jayapura, Ketua Parlemen Nasional West Papua, Bukhtar Tabuni mengeluarkan pernyataan dalam rangka mengklarifikasi beredarnya SMS teror mengatasnamakan aktifis Papua dan PNWP yang intinya tidak mengetahui asal-muasal SMS tersebut bahkan menuduh pihak keamanan sendiri yang sengaja menciptakan situasi ini, padahal menurut salah seorang anggota Komite Nasional Papua Barat atau KNPB yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa SMS tersebut memang berasal dari PNWP sesuai perintah Ketua PNWP.

Berikut ini cuplikan pernyataan Ketua PNWP Bukhtar Tabuni untuk menghindari upaya penangkapan aparat keamanan;

1) Menyikapi kedatangan delegasi Melanesian Spearhead Group (MSG) pada bulan Agustus 2013, Pemerintah Kolonial Indonesia telah merekayasa dan menyebarluaskan SMS berisi “seruan perang” kepada rakyat West Papua dengan mengatasnamakan Parlemen Nasional West Papua (PNWP). SMS tersebut beredar di seluruh pelosok tanah Papua dan dikirim menggunakan nomor baru, yang hampir setiap hari diganti-ganti untuk menghilangkan jejak sumbernya. SMS tersebut meresahkan rakyat Papua;

2) Berikut SMS tersebut, Komando PNWP Pusat kunjungan tim (MSG) ke Indonesia pada bulan Agustus 2013 perintah perang mulai berlaku bulan 8 maka seluruh tanah air OPM TPN dan seluruh pergerakan pembebasan segera persiapkan alat perlawanan mulai hari ini amankan keluarga ke tempat aman;

3) SMS itu adalah suatu trik yang sengaja disebarkan agar rakyat menjadi takut dan tidak terlibat dalam aksi menyambut delegasi MSG yang akan dilakukan dengan Parade Budaya Papua secara damai di seluruh pelosok tanah Papua. Untuk itu menghimbau agar rakyat tetap tenang, tidak terpengaruh dengan SMS gelap dan sukseskan Parade Budaya Papua pada tanggal 15 Agustus 2013 untuk menyambut Delegasi MSG dan pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Belanda.

Paska munculnya pernyataan Ketua PNWP tersebut, banyak elemen pergerakan Papua merdeka menyayangkan, bahkan mengatakan bahwa Ketua PNWP tidak gentlemen dan pengecut, karena tidak berani mengakui upaya pencarian dukungan masyarakat dalam aktivitasnya. Salah seorang tokoh masyarakat Sentani, Nicholas Demetrow mengatakan “setelah membikin resah masyarakat Papua, sekarang tidak mengakuinya.. sungguh tidak bertanggungjawab”. “Sudah saatnya masyarakat Papua sadar dan tidak mudah terpancing oleh SMS macam ini dan semestinya pihak keamanan membubarkan PNWP dann menangkap kembali ketuanya, karena selalu membikin resah masyarakat Papua yang saat ini sedang focus dalam membangun Papua” tegas Nicholas.

Memang acap kali aktivitas Bukthar Tabuni meresahkan masyarakat, dahulu dengan KNPB-nya, sekarang dengan PNWP, terus besok mungkin berganti lagi. Apapun bentuknya masyarakat sudah tidak terpengaruh lagi, dan harapan masyarakat Papua agar orang-orang semacam itu harus diberikan tindakan tegas agar tidak meresahkan masyarakat dan Papua tetap damai.

Image  —  Posted: July 29, 2013 in Uncategorized