Leave a comment

Potret Korupsi di Tana Papua Yang Menghambat Pembangunan

1902458

Kejahatan korupsi benar-benar tiada henti di negeri ini. Terlebih di Tana Papua. Besaran Dana Otsus yang digelontorkan setiap tahun, sepertinya tak dapat merubah daerah tersebut berkembang setara dan bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Pejabat daerah yang berkuasa tak banyak turut andil dalam pembangunan, karena masih tingginya ego pribadi yang berkepentingan untuk menambah pundi-pundi kekayaan pribadi. Sebagai buktinya, KPK telah menetapkan pejabat dan mantan pejabat daerah di Papua sebagai tersangka dalam dua kasus yang berbeda. Pertama, proyek pembangunan rekonstruksi Talud di Biak Numfor dengan Bupati Biak Numfor sebagai tersangkanya. Dan kedua, proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Mamberamo dengan Mantan Gubernur Papua sebagai tersangka.

Penetapan Tersangka Bagi Bupati Biak Numfor

Yesaya Sombuk, Bupati Biak, akhirnya dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Yesaya terbukti menerima duit SGD100 ribu terkait proyek pembangunan rekonstruksi Talud di Biak Numfor yang tengah dibahas di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

“Mengadili, menyatakan terdakwa Yesaya Sombu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana korupsi secara berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara empat tahun dan enam bulan penjara denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Artha Theresia saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/10/2014).

Yesaya terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hukuman bagi Yesaya tersebut telah diberatkan karena Yesaya-lah yang terbukti melakukan inisiatif dan dirinya dinilai gagal memberikan suri tauladan bagi masyarakat di Biak Numfor. Apalagi, terdakwa pernah menjadi guru. Sementara dia diringankan karena mengaku terus terang dan mengakui perbuatannya, tidak pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

Korupsi Proyek Pembangunan PLTA

KPK telah menetapkan Barnabas Suebu, Mantan Gubernur Papua periode 2006-2011, sebagai tersangka dengan dua alat bukti permulaan yang cukup dan disimpulkan diduga terjadi tindak pidana korupsi terkait ‘Detailing Engineering Design’ PLTA di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010. Barnabas tidak sendiri, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua 2008-2011, Jannes Johan Karubaba juga ditetapkan sebagai tersangka.

Satu lagi tersangka dalam kasus ini menurut Johan Budi berasal dari pihak swasta yaitu perusahaan yang mengerjakan proyek itu. “Dari hasil gelar perkara, penyidik juga menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan LD (Lamusi Didi) dari swasta yaitu direktur utama PT KPIJ (Konsultasi Pembangunan Irian Jaya) sebagai tersangka,” ungkap Johan.

Nilai proyek PLTA adalah sekitar Rp56 miliar dengan kerugian negara senilai Rp35 miliar. KPK menduga PT KPIJ melakukan penggelembungan harga proyek apalagi masih ada hubungan dengan Barnabas.

Selain itu, hasil penyidikan lanjutan oleh KPK menunjukkan bahwa pemilihan PT Indra Karya sebagai pemenang tender proyek pembangunan PLTA merupakan hasil dari proses tender fiktif. Enam perusahaan dicatut seolah-olah mengikuti tender proyek. Padahal, proses tender hanya dilakukan untuk memenuhi secara administrasi belaka. Selanjutnya, PT. Indra Karya (Persero) tak mengerjakan Detailing Engineering Design (DED). PT Indra karya hanya membuat feasibility study sehingga perencanaan pembangunan PLTA jauh dari yang diharapkan.

Dua kasus di atas membuktikan bahwa rencana pembangunan infrastruktur hanya digunakan untuk menguras uang negara saja. Lebih-lebih uang tersebut larinya ke kantong pribadi para pejabat daerah. Sungguh ironis. Rakyat Papua yang sering merasa pembangunan di daerahnya tak terlihat turun aksi dengan memprotes Pemerintah Pusat bahwa kawasan Indonesia Timur tidak diperhatikan. Justru kenyataannya dibalik itu, oknum Pejabat Pemerintah Daerah lah yang benar-benar tidak bertanggung jawab dan a-moral, sehingga proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan tak berwujud seperti perencanaannya.

Masyarakat Papua haruslah sadar bahwa pejabat daerah lah yang seharusnya dituntut untuk memajukan daerahnya. Pemerintah Pusat telah menyelesaikan tugasnya dengan memberikan dana otsus yang semakin besar tiap tahunnya. Untuk itu, pengawasan langsung oleh rakyat dengan sifat yang kritis akan dapat mengurangi kesempatan para pejabat untuk berkorupsi dan bahkan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana sesuai perencanaan.

Leave a comment

“Rindu Papua” Catatan Pongda Anak Papua

pelajar papua

Saya merindukan Papua menjadi lebih sejahtera. Saya merindukan Papua yang bangga akan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Saya merindukan Papua yang menjadi anak kandung Pemerintah Indonesia, tidak lagi menjadi cinderela bagi negeri ini, yang selalu dianak tirikan dalam berbagai kepentingan. Namun bagi saya, untuk mencapai itu semua, Papua tidak bisa jika hanya mengandalkan pemerintah. “Papua sangat bergantung pada anak muda Papua, yang berani bermimpi dan memiliki visi mulia untuk Bumi Cendrawasih”, salah satu sepenggal ungkapan Rizky Primachristi Ryantira Pongdatu, peranakan Papua-Toraja yang rindu akan kemajuan dan kesejahteraan Papua.
KATA ORANG TENTANG PAPUA
Kalau mau jujur, membahas Papua sebenarnya kurang menarik jika dikaitkan dengan mimpi anak-anak mudanya. Nyaris tidak pernah ada pemberitaan yang menyentuh ranah tersebut. Media mainstream di Indonesia maupun dunia cenderung membahas papua dari sisi luarnya saja. Isu yang banyak dimunculkan seperti keindahan alam papua, eksotisme pariwisatanya, kekayaan tambangnya, dan konflik horizontal antar suku yang terjadi. Secara umum, memang positif jika media-media membahas mengenai kekayaan alam papua dan keindahan alamnya. Namun, pola pikir seperti itu adalah pola pikir kolonialisme, pola pikir tamak, yang hanya memikirkan kekayaan, keindahan, tanpa peduli pada orang-orang disana. Namun, adakah media yang mengekspos mengenai mimpi-mimpi pemuda Papua? Adakah liputan khusus mengenai gundah gulana para kepala suku di Papua? Adakah kajian strategis mengenai visi pembangunan di tanah Papua? Sangat sedikit! Tidak berimbang dengan pemberitaan negatif dan kulit luar Papua.
Anda tahu, efek media mainstream mengenai Papua sampai membuat penilaian orang-orang mengenai Papua menjadi selalu negatif. Ketika saya tanya kawan-kawan saya tentang Papua, jawaban mereka rata-rata bisa dikategorikan menjadi:, Masih terbelakang bro, pake koteka ; Suka minum-minum dan main perempuan ; Perang suku, bahaya, banyak polisi dan warga sipil mati.
Ada kawan saya yang tidak diijinkan orang tuanya KP di Papua karena alasan keamanan di Papua yang tidak kondusif. Apa yang terjadi di Papua digambarkan sebagai sesuatu yang berbahaya. Minum-minum dan main perempuan dianggap sebuah kebodohan. Kemiskinan di Papua dianggap karena malasnya dan etos kerja orang Papua yang rendah. Perang antar suku dipandang sebagai aksi yang sama sekali tidak berbudaya, tidak modern dan kampungan. Sayang sekali, pemuda Papua juga mengidap penyakit-penyakit tersebut. Benar memang bahwa semua tindakan buruk itu masih dominan di Papua dan berimplikasi negatif. Tapi bukan berarti kita hanya bisa mengutuk keadaan disana, bukan?
ANAK MUDA PAPUA
Perlu diketahui, ternyata tidak banyak anak muda Papua yang pergi merantau untuk mencari ilmu, lalu kembali lagi ke Papua untuk membangun kampungnya. Teman saya asal Papua, Rangel dan Melkion yang mengatakan hal tersebut kepada saya. Menurut mereka, kehidupan dan fasilitas yang lengkap di luar Papua membuat anak-anak muda perantau itu enggan balik. Bagi Rangel dan Melkion, jangan berharap banyak terhadap mereka-mereka para perantau. Mereka tidak memiliki visi membangun Papua dalam konteks keindonesiaan kecuali visi memerdekakan Papua dan lepas dari NKRI.
Fakta yang lain, tidak banyak juga anak muda Papua perantau, terutama di Jawa, yang mudah berkomunikasi dan bersosialisasi dengan suku-suku lain. Saya melihat fenomena ini dengan mata kepala saya sendiri. Saya mempunyai beberapa kenalan anak muda Papua di gereja, kampus (ITS) dan organisasi ekstra kampus (GMKI). Semua sama, rata-rata mereka tidak banyak omong dan tidak banyak berbicara dengan orang-orang diluar golongan mereka. Rupanya Rangel dan Melkion juga setuju. Menurut mereka, ada semacam jetlag budaya sehingga pemuda Papua susah menyatu dengan pemuda suku lain.
Nah uniknya, si Rangel dan Melkion ini beda. Rangel Beith dan Melkion Waronay, keduanya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Papua (Unipa), Manokwari. Kami bertemu di Forum Indonesia Muda 15, November lalu. Mereka mudah sekali menyatu dengan saya dan teman-teman dari suku lain. Sangat berbeda dengan pemuda Papua lainnya yang saya kenal. Mungkin karena mereka juga aktivis mahasiswa (Rangel adalah Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Melkion adalah Kahima Jurusan Ekonomi Pembangunan) sehingga gaya komunikasinya berbeda dan lebih hidup.
Mereka berdua mengaku bahwa pertama kalinya mereka melihat dunia di luar Papua. Mereka baru tahu dengan yang namanya pengemis dan pengamen. Mereka bilang, tidak ada pengemis dan pengamen di Papua. Padahal keberadaan pengemis dan pengamen merupakan parameter yang jelas untuk mengukur tingkat kemiskinan. Aneh, padahal media mainstream selalu memberitakan kemiskinan di Papua. Fakta ini ditertawakan oleh Rangel. Menurutnya, orang-orang Papua itu sangat berkecukupan. Tukang becak pun bisa mendapat penghasilan jutaan.
Rangel memiliki ambisi yang sangat mulia. Ada alasan mengapa Rangel memilih kuliah di Unipa ketimbang merantau keluar Papua. Dia tidak ingin lupa daratan. Untuk berjaga-jaga saja dari godaan tidak pulang kampung. Rangel ingin menjadi Gubernur Papua dimasa depan dan membangun tanah Papua (kau bersaing denganku kawan. Hahaha). Rangel ingin mengubah perilaku minum-minum, sifat pemalas dan hobi berjudi di kalangan orang Papua. Saya salut dengan visi hidupnya. Dia bilang tidak banyak anak Papua yang seperti dia yang memiliki visi dan impian yang sama. Sepulangnya dari FIM, dia ingin membuat sebuah forum sejenis FIM untuk mengumpulkan pemuda-pemudi Papua yang masih ‘waras’ dan memiliki visi yang sama dengannya. Membangun Papua tidak bisa sendirian, butuh banyak tangan, terutama pemuda-pemuda asli Papua. You’re on the right track, bro
APA YANG HARUS DILAKUKAN
Bagi saya, seharusnya forum-forum kepemudaan, seminar-seminar kepemimpinan, diskusi dengan tokoh besar harus sering-sering dilaksanakan di Papua. Ini bisa menjadi katalis yang luar biasa dan bisa menjadi ajang pertemuan aktivis-aktivis Papua yang menurut Rangel, masih tersebar-sebar dan tidak bersatu. Ini adalah PR bagi Kemendiknas atau kementerian terkait dan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) menggelar secara rutin program-program untuk memberdayakan Pemuda-pemuda asli Papua.
Diluar Papua, banyak sekali pemuda-pemudi non-Papua yang juga sangat peduli dan siap hidup di Papua untuk mengabdi dan membangun tanah Papua, termasuk saya sendiri. Jika pemuda-pemuda asli Papua dan non-Papua yang memiliki visi yang sama dan mampu bersatu, pembangungan di Papua pasti bisa menjadi lebih baik. Anak-anak muda itulah yang nantinya akan mengisi posisi-posisi penting di Papua di masa depan.
Orang-orang seperti Rangel dan Melkion harus terus dimunculkan. Universitas di luar Papua pun seharusnya bisa berkontribusi disini. Anak-anak Papua yang kuliah di kampus-kampus ternama bisa diorbitkan dan dibina untuk menjadi aktivis-aktivis kampus. Disinilah peran kita sebagai senior di kampus. Jika ada mahasiswa baru asal Papua di kampus dan jurusan kita masing-masing, tanamkan niat baik kita untuk mendidik mereka menjadi aktivis. Cuci otak mereka, tentu saja dengan semangat dan niat yang baik. Pengalaman menjadi aktivis akan menjadi modal yang berharga bagi mereka dan bisa menyadarkan mereka untuk segera kembali ke kampung halaman membangun Papua.
Pada akhirnya tanggung jawab membangun Papua bukan hanya menjadi milik pemuda Papua saja. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Siapapun yang memiliki teman pemuda Papua, kita bisa saling menguatkan, saling menginspirasi dan saling mendukung satu sama lain. Nasib tanah Papua ada di pundak kita semua, pemuda Indonesia. Saya selalu percaya bahwa jika Papua akan sejahtera, mandiri dan makmur, Indonesia akan Berjaya.

Leave a comment

Jokowi, Sosok Harapan Baru Bagi Kemajuan Papua

jokwoi

Joko Widodo, Mantan Gubernur DKI Jakarta yang bakal menjadi Presiden RI Ke-Tujuh itu, sudah barang tentu menjadi harapan seluruh masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Namun, sosok Presiden terpilih itu sepertinya menjadi tumpuan harapan masyarakat khususnya bagi kemajuan Papua ke depan, mengingat banyaknya kasus korupsi yang mendera Kepala Daerah mereka, sehingga perubahan kesejahteraan sulit tercapai di beberapa daerah tersebut. Lantas, dari sisi mana Jokowi bisa menjadi sosok harapan?

Janji Kampanye

Di masa kampanyenya, Jokowi berjanji memberikan perhatian khusus untuk Wilayah Indonesia Timur dimana salah satunya dengan menjaga keseimbangan pembangunan di wilayah barat dan wilayah timur Indonesia.

Janji Jokowi tersebut, menurut Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella, sangat beralasan. Sebab, dari segi kualitas kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur, Indonesia timur masih jauh tertinggal dibanding wilayah lainnya di Tanah Air. Dia mencontohkan, banyak jalan desa yang masih buruk, jembatan yang tidak layak, serta fasilitas puskesmas yang masih terbatas. Dia juga optimis bahwa Jokowi bisa menjalankan janji-janji itu.

“Lihat saja Pak Jokowi pada kampanye pemilu presiden lalu, menjadikan Papua sebagai wilayah pertama yang dikunjungi. Itu sebuah sinyal,” ujarnya.

Selain itu, Patrice beralasan, urgensi Jokowi untuk memberi perhatian lebih pada Indonesia timur ialah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Selama ini, Indonesia timur selalu mengalami tingkat inflasi yang tinggi karena tarif distribusi dan produksi barang sangat mahal. Sebabnya, infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak memicu keterlambatan distribusi.

Jokowi sendiri juga memastikan bahwa perhatiannya untuk Papua akan lebih difokuskan. “Yang jelas diberikan perhatian khusus. Supaya ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak ada,” ujar Jokowi (08/09). Jokowi menambahkan, pemerataan pembangunan di wilayah timur yang dibutuhkan adalah dalam bentuk sarana transportasi dan ini menyangkut transportasi laut, maupun transportasi darat.

Handal Dalam Berkomunikasi

Gaya blusukannya yang selalu ditampilkannya dalam setiap kepemimpinannya, menjadi modal Jokowi dalam membangun komunikasi yang baik sehingga dapat menampung aspirasi masyarakat Papua. Hal itu terlihat dalam telekonferens yang dilakukannya pada 24 September 2014 dengan warga Papua yang berkumpul di Lapangan Trikora, Abepura, Papua.

Telekonferens yang dianggapnya e-blusukan itu, menjadi media untuk menerima aspirasi warga. Mereka pun menyampaikan ucapan selamat dan menyampaikan harapan kepada Jokowi agar memprioritaskan pembangunan di Papua. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, mereka meminta agar Jokowi juga meningkatkan kualitas pendidikan agar para pemuda di Papua tidak kalah berkualitas dengan pemuda-pemuda di daerah lainnya.

“Terima kasih, tidak hanya di Papua, saya sampaikan secara khusus kepada pemuda-pemuda di papua. Kita ingin ada pelatihan ada rekrutmen, pemuda-pemuda lulusan SMA, maupun universitas yang akan di-training secara khusus untuk menjadi pengusaha. Baik yang akan menjadi operator-operator. Akan jadi manajer di perusahaan, suvervisor di perusahaan,” jawab Jokowi.

Jokowi pun melalui saluran telepon berjanji akan memproioritaskan pembangunan di Papua, khusunya membangun sumberdaya manusia di Papua dengan meningkat kualitas pendidikan dengan mengadakan berbagai program pelatihan-pelatihan.

Langkah terbuka yang dilakukan Jokowi tersebut, diapresiasi oleh Ketua Sinode Gereja KINGMI Pendeta Benny Giay bahwa dibawah pemerintah baru dirinya optimistis Jokowi-JK akan mampu menyelesaikan masalah di Papua.

“Kedepan semoga Papua dan semoga Indonesia bisa bangkit, Papua juga bisa bersinar untuk Indonesia,” katanya. (MS)

Leave a comment

Benarkah Konflik Internal Sebabkan Kematian Ketua KNPB Sorong?

Ilutrasi-Pembunuhan

Martinus Yohame, Ketua Komite Nasional Papua Barat Wilayah Sorong, diduga merupakan mayat yang ditemukan tewas dalam karung oleh nelayan di Pulau Nana, Distrik Doom, Kabupaten Sorong. Temuan mayat pada 26 Agustus 2014 tersebut, selanjutnya menyisakan misteri siapa yang lakukan pembunuhan terhadapnya.

Aktivis yang dikenal idealis dalam memperjuangkan referendum bagi Papua, diperkirakan telah tewas sejak dirinya menghilang pada tanggal 20 Agustus 2014. Sebelumnya, tanggal 19 Agustus 2014, Martinus mengadakan acara konferensi pers bersama pengurus KNPB lainnya pada pukul 15.00 WIT di depan kantor Wali kota Sorong dalam rangka pemberian keterangan jelang kedatangan SBY ke Raja Ampat.

Beredar kabar bahwa setelah acara konferensi pers tersebut, sekitar pukul 21.00 WIT, Martinus menelpon salah satu aparat TNI dan selanjutnya melakukan pertemuan dengan aparat tersebut. Usut punya usut, pertemuan yang dirancang oleh Ketua KNPB tersebut dalam rangka meminta uang sekitar 100 juta dan mengancam apabila uang tersebut tidak diberikan, maka dirinya beserta teman-teman KNPB akan melakukan aksi besar-besaran di Bandara Sorong ketika SBY mendarat nanti. Namun, keinginan bertolak dengan kenyataan. Aparat TNI tersebut tidak bisa memberikan uang yang diminta, karena permintaan dananya cukup besar.

Sepertinya pertemuan tersebut terdengar oleh teman-teman seperjuangannya di KNPB, sehingga mereka berencana melakukan rapat tertutup pada tanggal 21 Agustus 2014 dengan sebarkan pesan sms. Anehnya, rapat yang seharusnya dimulai sekitar puku l15.00 WIT, justru gagal terlaksana karena Martinus, Yali Komblo dan Jack Badai (Jubir KNPB Sorong) tidak hadir. Padahal undangan rapat tertutup tersebut tersebar atas arahan Martinus sendiri.

Ketidakhadiran Martinus Yohame diduga menimbulkan perselisihan di internal KNPB. Martinus Yohame dianggap telah menerima dana 100 Juta dan tidak dibagikan kepada pihak yang mengetahui sehingga timbul perselisihan sampai dengan pembunuhan.

Sementara itu, sesuai hasil pengamatan dokter, AKBP Muhammad Nasir (Kapolres Kab. Sorong) menjelaskan bahwa mayat tersebut mengalami luka di dada 1×1 cm kedalaman 6 cm, pangkal paha 2×2 kedalaman 11cm. Namun belum ada visum et repertum dan jika luka tembak pasti akan tembus.

Pihak keluarga menolak dilakukan visum terhadap mayat tersebut dengan alasan tertentu. Seharusnya, tidak perlu memunculkan sikap penolakan untuk dilakukannya visum terhadap mayat yang ditemukan, agar kebenaran benar-benar terungkap. Pasalnya, 25 orang dari Wamena yang mengaku pihak keluarga untuk mengambil mayat terkesan terdapat upaya untuk menutupi penyebab kematian korban dan menciptakan situasi agar seolah-olah aparat keamanan yang melakukan pembunuhan.  Dugaan terjadinya konflik internal semakin menguat, karena beberapa orang terdekat Martinus Yohame tidak datang ketika upacara duka.

Kini, semua merelahkan Martinus pergi dan berdoa agar diterima di sisi-Nya, serta berharap kebenaran yang sejati terungkap.

Leave a comment

Penangkapan Warga Negara Prancis di Papua

Wartawan-Asing

Papua yang merupakan daerah Indonesia timur, sepertinya bakal kembali mendapat sorotan dunia. Pasalnya, baru-baru ini dua WN Prancis ditahan oleh imigrasi Papua karena menyalahi ijin visanya.
Ancaman yang ada di papua adalah gerakan separatisme-nya yang mengganggu keamanan dan ketertiban daerah papua. Gerakan separatisme ini meminta bantuan dari berbagai pihak internasional untuk membantunya terbebas dari Indonesia. Dengan kata lain, gerakan ini menginginkan untuk keluar dari Indonesia.
Bukti bahwa adanya bantuan asing yang masuk ke Indonesia adalah ditangkapnya wartawan asing yang sedang meliput gerakan bersenjata atau bisa disebut kelompok separatis. Mungkin pembaca bingung dengan kejadian ini. Beribu pertanyaan pasti keluar dengan adanya penangkapan ini. Pertanyaan yang paling krusial adalah kenapa wartawan ini ditangkap? Memangnya salah apa mereka?.
Berbagai protes pun di turunkan oleh orang-orang yang tidak mengerahui bagaimana seluk beluk permasalahan ini. Mereka memprotes tidak adanya HAM di Indonesia, ada tindakan tidak manusiawi, atau bahkan Indonesia dianggap Negara tanpa hukum.
Perlu pembaca ketahui, penangkapan ini dilakukan tidak semata-mata ada wartawan yang sedang meliput kemudian di tangkap. Jadi, penangkapan ini bisa dibilang tanpa sengaja. Bagaimana tidak, tanggal 6 agustus 2014 aparat keamanan gabungan TNI dan Polri sedang mencari seorang pemberontak atau salah seorang kelompok separatisme yang bernama Ariki Wanimbo. Dia merupakan orang yang menyuplai amunisi kepada kelompok separatisme pimpinan Enden Wanimbo.
Pada saat penggerebekan dilakukan, petugas terkejut karena ditempat itu ada dua orang turis. Tidak banyak Tanya, langsung diamankan kedua turis tersebut dan di bawa ke kantor.
Pada saat ditanya, kedua orang asing tersebut mengaku sebagai wartawan dari Arte TV (salah satu stasiun TV perancis). Dan pada saat dilakukan pemerikasaan terhadap dokumen-dokumen terkait, dia tidak ada ijin untuk melakukan peliputan. Ditambah lagi, dua orang asing yang bernama Charles Thomas Dandeis dan Loiuse Maria Valentin Bourat ini melakukan peliputan di daerah yang berbahaya atau potensi konflik. Visa dari kedua orang ini adalah visa turis atau visa wisata. Jadi tidak alasan lagi untuk mengelak. Pihak kepolisian yang melakukan penangkapan tidak menahannya dan langsung menyerahkan kepada kantor imigrasi di jayapura.
Dengan adanya kejelasan ini, pembaca bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Secara jelas dua orang ini berada pada tempat supplier amunisi gerakan separatis. Dan ketika dimintai dokumen-dokumennya tidak lengkap sama sekali. Pembaca bisa memikirkan apa yang dilakukan kedua orang tersebut.
Dengan adanya kejadian ini, berbagai protes dilakukan oleh orang-orang yang pro terhadap separatisme papua. Beberapa contoh protes yang terjadi adalah
• Orang yang mengklaim diri sebagai Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VII Lapago, Erimbo Enden Wanimbo
“Kami protes karena Indonesia menangkap wartawan yang melakukan tugas jurnalistiknya. Ini satu bukti Indonesia tidak memberikan kebebasan kepada wartawan dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Ini berarti tidak ada demokrasi,”
• Pendiri Free West Papua Campaign (FWPC) Benny Wenda
“Pihak militer Indonesia telah menangkap dua orang jurnalis Perancis yang mencoba memberikan informasi kepada dunia, apa yang sedang terjadi di West Papua. Indonesia tidak mau dunia tahu tentang West Papua.”
Pembaca bisa menilai sendiri apa tujuannya dari protes tersebut. Mengapa protes dilakukan oleh-oleh orang tersebut. Tentunya hal itu dilakukan untuk mencari dukungan agar papua dibebaskan dari Indonesia. Dengan kata lain hal ini merupakan protes berunsur politis.
Penulis menilai bahwa protes tersebut tidak perlu dilakukan karena membela orang yang jelas-jelas salah. mengingat pernyataan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Sulistyo Pudjo Hartono.
“Ditreskrimsus Polda Papua akhirnya menetapkan dua orang jurnalis asal Perancis an. Charles Thomas Dandeis umur 40 tahun dan Loiuse Maria Valentin Bourat, umur 29 tahun sebagai tersangka, karena telah melakukan kegiatan peliputan ilegal di daerah rawan aksi penembakan seperti Puncak Jaya dan Lany Jaya tanpa ijin yang berwenang. Pihak Polda Papua juga telah melakukan kordinasi dengan pihak imigrasi guna mengetahui bagaimana perusahaan bisa menugaskan mereka untuk melakukan kegiatan ilegal di Kab. Lanny Jaya dan Kab. Puncak Jaya.”
Sedangkan pernyataan dari Kepala Imigrasi Jayapura Gardu Ditiro Tampubolon adalah “indikasi pelanggaran keimigrasian yaitu dia masuk menggunakan visa turis, namun setelah berada di Papua mereka melakukan kegiatan jurnalistik di Wamena Kab. Jayawijaya. Artinya kedua WNA tersebut menyalah gunakan ijin visanya.”
Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, pembaca dapat menilai apakah wartawan sungguhan dua orang asing tersebut? ataukah orang yang membantu gerakan separatis papua selama ini? Ataukah orang yang mensuplai amunisi ke papua? Keamanan dan ketertiban papua selama ini susah terwujud dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini. Jika pertanyaan diatas benar, maka dapat disimpulkan kemerdekaan papua bukanlah keinginan orang papua sendiri melainkan keinginan orang berkepentingan. Terutama Negara-negara yang mengincar kekayaan papua.
Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika, mari kita bersama selamatkan saudara kita dari timur. Mereka juga bangsa Indonesia yang membutuhkan bantuan kita semua untuk mendapatkan keamanan dan ketertiban masyarakat Papua.

Leave a comment

Isu Pembukaman Demokrasi Di Papua, Hanya Kamuflase

Indigenous People of Papua - Indonesia

Indigenous People of Papua – Indonesia

Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Papua menilai, sejarah kelam hak asasi manusia (HAM) di Papua banyak menelan korban jiwa, tapi tidak menjadi catatan penting oleh negara atau pemerintah untuk merubah semua kebijakan dalam menegakkan HAM. Yang terjadi justru ada upaya kriminalisasi ruang demokrasi, kebijakan penghilangan nyawa dan melakukan tindakan sewenang-wenang menjadi solusi dalam menjawab semua aspirasi keadilan. Label separatis, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) menjadi pembenaran oleh negara untuk melakukan tindakan represif dan tidak menghargai hukum dan HAM. Pernyataan ini disuarakan Koordinator Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua, Peneas Lokbere, yang didampingi National Papua Solidarity/Napas, Samuel Awom, saat konferensi pers dalam menyikapi perkembangan situasi di Papua beberapa waktu yang lalu.
Menanggapi hal ini, Ohee, tokoh adat Papua, menjelaskan bahwa masyarakat Papua, khususnya para mahasiswa tidak melihat masalah secara keseluruhan, tapi sudah berani angkat bicara ke publik. Cara berpikir awam “Tidak ada asap kalau tidak ada api”, tegasnya.
Tokoh adat tersebut menambahkan, para aktivisi HAM dan mahasiswa terlihat jelas berpihak dan bertindak profokatif. Tuduhan pembukaman demokrasi di Papua, hanya kamuflase agar bebas bertindak seenaknya. Dari sabang sampai merauke aturan sama, bahwa setiap melakukan kemerdekaan menyampaiakan pendapat di muka umum ataupun melakukan keramaian (berunjukrasa) harus ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian selambat-lambatnya 3 kali 24 jam yang berazaskan dan tujuan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun selama ini yang terjadi, kegiatan unjukrasa dilakukan hanya untuk menuntut hak semaunya dan mengabaikan kewajiban, terangnya.
“Tuntutan aspirasi pengunjukrasa di Papua selama ini adalah tuntutan yang tidak masuk akal, misalnya pelurusan sejarah. Apakah para aktivis mampu menghidupkan kembali semua pelaku-pelaku sejarah. Tuntutan ini tidak masuk akal dan kelihatan jelas sebagai pembohongan. Apakah kegiatan-kegiatan seperti ini harus diyakan. Inikan namanya kurang kerjaan dan menghabis-habiskan waktu, dan ironisnya sering bertindak anarkhis. Saya sangat heran, kok lembaga-lembaga HAM dan mahasiswa ingin membela-bela yang tidak masuk akal”, urainya dengan penuh tanda tanya.
Dia menambahkan, masyarakat Papua dan mahasiswa-mahasiswi dapat bercermin kedepan agar kita jangan jadi bahan ketawaan daerah-daerah lain ataupun dunia. Waktu kita terlalu banyak kita gunakan untuk tidur, mimpi dan kemudian berkhayal, sementara seluruh masyarakat dunia sedang berlomba-lomba perang teknologi dan ekonomi. Inilah yang menjadi perhatian kita seluruh masyarakat Papua, agar kita berfikir kedepan bagaimana kita menghadapi perang teknologi dan perekonomian, sehingga Papua tidak ketinggalan dari daerah-daerah lainnya.

Leave a comment

Dunia Tetap Mendukung Papua Bagian Dari Indonesia

PAPUA-MERAH-PUTIH

Isu yang berkembang selama ini yang menyatakan bahwa hampir sebagian besar negara-negara di dunia mendukung perjuangan Papua merdeka, ternyata hanya sebatas retorika. Perjuangan Papua merdeka, hanya didukung beberapa tokoh pilitik satu negara saja, yakni tokoh politik Vanuatu. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Badan Otoritas Adat Sentani, Frans Albert Joku, beberapa waktu lalu kepada wartawan di Jayapura. Ia mengatakan, dari sekian ratus negara republik atau kerajaan yang ada di dunia, yang mendukung Papua merdeka hanya Vanuatu yang baru merdeka pada tahun 1980-an dari jajahan Perancis dan Inggris, itupun bukan dukungan resmi Pemerintah Vanuatu namun hanya beberapa tokoh politik Vanuatu saja.
Karena itu, Joku menyatakan keheranannya karena media dan pemerintah di Indonesia serta masyarakat dan mahasiswa di Papua menerima isu-isu yang selama ini beredar terkait sepak terjang IPWP dan ILWP. Apalagi, media massa ikut pula menggembar–gemborkan hal ini.
Joku yang juga merupakan mantan Tokoh Presidium Dewan Adat Papua (PDP) urusan luar negeri ini menjelaskan secara rinci bahwa International Parlementarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers For West Papua (ILWP) adalah organisasi yang diorganisir oleh LSM-LSM luar negeri yang peduli terhadap masalah Papua.
“IPWP dan ILWP ini tidak lain hanya sekedar LSM yang bergerak atau gabungan dari kelompok-kelompok perorangan para pemerhati isu yang berkembang di Papua. Mereka terdiri dari pengacara, advokat juga anggota parlemen Inggris dan hanya sekitar dua sampai tiga orang dari Belanda, Belgia dan Uni Eropa,” terangnya.
Papua Bagian Integral NKRI
Satu fakta yang harus diketahui adalah sejak Gubernur Belanda di Batavia, Mercus, 24 Agustus 1828 (100 tahun sebelum sumpah pemuda di Indonesia), atas nama mahkota Belanda sudah mengatakan bahwa Papua itu adalah bagian integral Hindia Belanda atau jajahan Belanda.
“Ini fakta. Jadi jangan melihat sejarah Papua itu sepenggal-sepenggal, tetapi kalau kita melihat asosiasi Papua itu sejak tahun secara resmi 1928 dan ada banyak hal yang terjadi,” tegas Joku.
Joku juga ingin menyampaikan, sepanjang sejarah yang dirinya tahu, yang mengklaim Papua dan yang menyatakan keinginan dan hasratnya untuk menjadikan Papua dalam satu unit yang besar yang namanya Indonesia yaitu pemimpin-pemimpin Indonesia, Soekarno dan Hatta beserta teman-temannya. Sementara para jenderal Amerika yang melakukan perang di Papua tidak menyatakan itu. Bahkan tidak mendeklarasikan bahwa Papua adalah bagian Amerika Serikat. Begitu juga dengan Jepang yang banyak memusnahkan banyak nyawa, belum pernah menyatakan hal itu.
Dengan fakta-fakta ini, ia ingin membuat deduksi yang sedikit terpelajar dan pandai dalam menempatkan isu Papua sebenarnya secara kontekstual. “Yang benar itu yang mana dan yang bohong itu yang mana, supaya masyarakat Papua ini tidak terus tertipu, tergiur, dan terjerumus ke dalam suatu pemikiran Papua merdeka,” ujarnya kemudian. Jika pemikiran itu terjadi, lagi menurutnya, secara tidak langsung sudah membuat satu komunitas yang tidak produktif.
Lebih ditegaskan bahwa Pemerintah Vanuatu mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. “Kehadiran satu, dua warga Papua di Vanuatu tidak serta merta diartikan sebagai pendukung kemerdekaan,” kata Menteri Hassan Wirajuda saat penandatangan MoU kerja sama bilateral dengan Pemerintah Vanuatu.
Pada saat pertemuan setingkat menteri dengan Deputy Prime Minister dan juga sebagai Menteri Luar Negeri Vanuatu Sato Kilman. Menurut Hassan Vanuatu tidak menginginkan kehadiran orang Papua asal RI ke Vanuatu tidak menjadi penghalang hubungan antara Indonesia dengan Vanuatu.
“Vanuatu akan melakukan hal yang Vanuatu bisa lakukan untuk menjalin hubungan dengan Indonesia terkait adanya warga Papua di negaranya,” Kata Hassan Wirajuda mengutip perkataan Menteri Luar Negeri Vanuatu. Hassan mengatakan tidak ada pertemuan rutin warga Papua di Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua. “Pemerintah sekarang (di Vanuatu) mempunyai komitmen pentingnya menjalin hubungan dengan Indonesia,” katanya.
Seiring berkembangnya waktu masyarakat Papua sudah memahami bahwa beberapa aksi dan kegiatan yang mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua menuju Papua merdeka hanya dilakukan oleh beberapa orang yang menginginkan Papua larut dalam permasalahan dan tidak ingin Papua damai. Namun rakyat Papua semakin dewasa dalam menyikapinya, hal tersebut ditunjukan dengan berkonsentrasi dalam pembangunan, peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Hal tersebut di buktikan dengan semakin meningkatnya pembanguan di Papua baik infrastrukturnya maupun kualitas SDM. ”Dunia tetap mendukung Papua sebagai bagian integral Indonesia dan mendukung Papua dalam pembangunan” kata Nicholas Pigome salah satu mahasiswa Papua.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.