Leave a comment

Waspada! terhadap orang tak dikenal (OTK)

otk

Tindakan kriminal terulang di Papua pada awal Desember 2014. Kali ini korbannya adalah aparat keamanan yang sedang melakukan persiapan natal di Kabupaten Puncak. Pasca kejadian yang menewaskan dua anggota Brimob Ilaga tersebut, sejumlah saksi mata diperiksa di Markas Kepolisian Sektor Ilaga, Kabupaten Puncak, Rabu (3/12/2014) pagi.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Kombes Sulistyo Pudjo mengatakan bahwa insiden tersebut berlangsung sekitar pukul 09.30 WIT di halaman Gereja Kingmi Klasis Ilaga.

Saat itu, kedua anggota Brimob (Thomson Siahaan dan Bripda Aprianto Forsen Benu) membantu umat setempat untuk mempersiapkan perayaan Natal yang akan diadakan di gereja yang tepat berada di depan Kantor Bupati Kabupaten Puncak, kemudian mereka ditembak oleh OTK dan mati di tempat.

Selain itu, pelaku merampas senjata laras panjang AK China milik Bripda Forsen dan langsung melarikan diri. Dari informasi yang diperoleh, pelaku adalah warga yang berasal dari luar Distrik Ilaga dan kemungkinan berasal dari Distrik Sinak yang berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya. Namun, belum dapat dipastikan apakah pelaku penyerangan adalah kelompok Militer Murib atau Kelompok Tenga Mati Telenggen yang berasal dari daerah tersebut.

Peristiwa tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa sejauh ini tingkat keamanan di beberapa daerah Papua masih cukup rawan. Kejadian tersebut sangat erat kaitannya dengan pola kegiatan kelompok separatis di Papua karena disinyalir bahwa musuh kelompok separatis adalah aparat keamanan Indonesia baik TNI maupun Polri. Senjata yang dirampas oleh pelaku penembakan semakin menambah kekuatan persenjataan kelompok separatis di Papua.

Untuk mengurangi resiko peningkatan aktivitas kelompok separatis di Papua, perlu segera dilakukan peningkatan pengamanan baik oleh aparat keamanan maupun masyarakat. Masyarakat perlu untuk melakukan pengawasan terhadap gerak-gerik orang yang mencurigakan. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang terpilih atau sebagian orang saja, tetapi menyangkut seluruh anggota masyarakat di setiap lingkungan yang dimulai pada lingkup keluarga, hingga kelompok besar.

Sebagaimana kasus di atas, pelaku pasti sudah melakukan pengintaian terhadap korban pada hari sebelumnya. Sehingga ditemukanlah titik lemah korban. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peka terhadap lingkungan, pergerakan orang tak dikenal baik dari kelompok separatis maupun gerakan pengacau keamanan, dapat diminimalisasi. Mari kita jaga tanah kita, Tanah Papua!(NN)

Leave a comment

HAMBATAN PEMBANGUNAN DI PAPUA DAPAT DISINGKIRKAN JIKA??

papua indo

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang memiliki kekayaan baik sumber daya alam dan sumber daya manusia.  Tidak hanya kekayaan tersebut yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain, salah satu hal yang sangat menonjol yaitu kebudayaan. Salah satu wilayah yang termasuk didalamnya adalah Papua. Papua  terdiri dari 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, kedua provinsi ini adalah  yang ditetapkan pemerintah menjadi daerah Otonomi Khusus, inilah yang membedakan Papua dengan Provinsi lainnya di Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam proses pembangunan mengakui bahwa kehidupan bermasyarakat di Papua berbeda dengan Provinsi Lainnya, Papua memiliki lembaga dan sistem sendiri sebelumnya, yang dikenal sebagai masyarakat adat. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia memberikan pendekatan khusus dalam proses pembangunan di Papua melalui Otonomi Khusus dalam UU Nomor 21 tahun 2001 yang menandakan keseriusan Pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan di Papua.

Pada dasarnya Otsus dikeluarkan untuk mendorong proses pembangunan di Papua melalui pemberian kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini banyak hal yang telah dicapai dalam proses pembangunan di Papua. Salah satu bidang yang telah mengalami kemajuan yang cukup pesat adalah bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyak sekolah (SD, SMP, SMA/SMK) bahkan Universitas yang berdiri di tanah Papua. Hal ini juga dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam mengikuti proses pendidikan yang disediakan. Selain itu pemerintah Provinsi Papua juga sangat mendukung generasi muda dalam menempuh pendidikan melalui beasiswa hingga hampir ke seluruh universitas terbaik di Indonesia. Usaha ini dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah karena pendidikan merupakan salah satu faktor dominan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan harapan proses pembangunan di tanah Papua dapat dilakukan secara maksimal.

Kebijakan di bidang ekonomi, keamanan, transportasi, pariwisata dan kebijakan lainnya juga dilakukan terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Papua. Pembangunan melalui pendekatan adat juga dilakukan pemerintah dengan mendukung segala kegiatan adat yang bersifat positif dan mendukung pada pembangunan tanah Papua sehingga proses pembangunan yang dilakukan tidak mengganggu kearifan lokal baik adat istiadat dan kehidupan bermasyarakat di Tanah Papua. Kita akui bersama bahwa tingkat kesejahteraan di Papua saat ini sudah jauh lebih meningkat dalam satu dekade terakhir. Ini tidak terlepas dari usaha pemerintah dan masyarakat papua itu sendiri.

Namun jika dilihat dari perjalanannya, capaian ini sangatlah sulit diperoleh mengingat banyaknya hambatan yang dilalui oleh Pemerintah. Saat kembalinya Irian Jaya (Papua) pada NKRI sesuai dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, saat yang bersamaan pula muncul kelompok yang dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menginginkan Papua untuk keluar dari NKRI. Inilah hambatan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dalam membangun Papua. Hingga saat ini kelompok bersenjata ini masih aktif dalam melakukan kegiatan separatisme dan tidak ragu dalam mengambil tindakan “kasar” kerap menimbulkan korban jiwa baik dari masyarakat dan aparat keamanan (TNI/Polri).  Selain itu adanya beberapa kasus korupsi yang  terjadi  di tingkat provinsi maupun kabupaten di Papua menjadi penghambat proses pembangunan. Hal inilah yang mengakibatkan pembanguan di Papua tersendat.

Hal yang perlu kita sadari bahwa Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Tanah Papua sangat mungkin dapat dilakukan dengan efektif dan efisien jika hambatan-hambatan tersebut dapat di hilangkan. Lalu bagaimana kita menghadapi hambatan tersebut. Hal terpenting dalam menjawab pertanyaan besar ini adalah “Kesadaran Bersama.” Kita semua juga mengakui bahwa langkah pembangunan melalui Otonomi Khusus sudah sangat tepat dan  dilakukan dengan mekanisme yang jelas. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran bersama pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Tanah Papua. Dengan adanya kesadaran ini Papua tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat melampaui kemajuan Provinsi lainnya yang ada di Indonesia.

Leave a comment

Sukseskan Papua Sehat 2018

KIS

Wilayah Papua termasuk daerah yang rawan terjangkit penyakit berbahaya, seperti Malaria, Demam Berdarah, HIV/AIDS, dan lain-lain. Beberapa sumber menyebutkan, bahwa kasus malaria di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, dan NTT masih tinggi dengan Annual Parasitical Index (API) lebih dari 20 per 1.000 penduduk. Apabila dibandingkan dengan wilayah Jawa, malaria sudah terkontrol dengan API sekitar 1 atau dibawah 1 per 1.000 penduduk.

Selain beberapa penyakit menular, permasalahan kesehatan Papua juga dihadapkan dengan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Anak yang masih tinggi. Dekan Fakultas Kedokteran Uncen, dr Paulina Watofa, Sp.R menjelaskan bahwa, “angka kematian ibu dan anak di Papua dan Papua Barat merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia sesuai dengan hasil riset kesehatan.”

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di Papua. Seperti mengeluarkan Keputusan No.6/Tahun 2009 tentang Pengobatan Gratis bagi Rakyat Asli Papua melalui subsidi dana Otonomi Khusus. Kemudian mengeluarkan program Kartu Papua Sehat (KPS). Usaha pemerintah untuk menjadikan Papua Sehat dibuktikan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Lukas Enembe dengan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP), yang berfungsi untuk mempercepat jalannya program pemerintah di bidang kesehatan. UP2KP akan membangun satu rumah sakit rujuan terbesar yang berada di Kota Jayapura, serta 4 rumah sakit regional rujukan yang akan tersebar di beberapa daerah, di wilayah Merauke.

Target untuk menjadikan Papua Sehat tahun 2018 semakin menemukan titik terang, melihat pemerintah pusat juga memiliki atensi khusus terhadap bidang kesehatan. Presiden Joko Widodo mengusung program yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program KIS tersebut telah diperhitungkan agar tidak tumpang tindih dengan KPS. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg.Aloysius Giyai menjelaskan bahwa, ”KIS diperuntukkan bagi mereka yang belum menjadi peserta JKN yang diselenggarakan oleh BPJS, karena banyak masyarakat Papua yang tinggal di kampung belum menjadi anggota BPJS karena tidak termasuk dalam database, sehingga hal tersebut akan membantu.”

Program-program di bidang kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di bidang kesehatan adalah bukti komitmen untuk memajukan wilayah Papua dan mencapai Papua Sehat Tahun 2018. Semua program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah maupun pusat akan dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Hal tersaebut didukung oleh pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menyatakan bahwa, “semua program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan rencana apabila didukung oleh elemen pemerintah, masyarakat, maupun adat.” Oleh karena itu, Masyarakat Papua memiliki kewajiban untuk mengambil peran untuk mengawasi program yang telah dijalankan pemerintah, sehingga dapat dirasakan manfaatnya.(RF)

Leave a comment

MEMBEBASKAN MASYARAKAT PAPUA DARI KETERISOLASIAN

alam papua

Kondisi geografis Pulau Papua sebagian besar berupa hutan dan pegunungan. Tidak seperti di Pulau Jawa, masyarakat antar desa di Papua masih terisolasi satu sama lain. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tersebut sulit memperoleh kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, Pemerintah Pusat melalui UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) mengaplikasikan program untuk melepas masyarakat Papua dari keterisolasian dengan membangun lapangan terbang.

Kepala UP4B, Bambang Darmono beserta tim kembali melakukan kunjungan ke kawasan yang dihuni Suku Korowai Batu, Kamis (20/11/2014). Kehadiran beliau, untuk memastikan apakah pembangunan lapangan terbang (lapter) yang sudah dikerjakan sejak awal tahun 2014 berjalan sesuai rencana atau belum. Lapter sepanjang 800 meter dengan lebar 23 meter akan bisa didarati pesawat terbang jenis perintis. Tempat bermukimnya suku yang masih hidup terbelakang itu, dalam beberapa bulan sudah bisa terbuka dari keterisolasian dengan daerah lain. Keberadaan lapter juga akan memberikan harapan baru bagi perubahan masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan.

Proses terwujudnya pembangunan lapter merupakan tekad  masyarakat adat yang mendambakan terjadinya perubahan. Masyarakat telah mengawali pembukaan lahan dan pembuatan lapter sepanjang 600 meter yang dikerjakan dengan peralatan sederhana dan dilakukan secara gotong royong. Pelopor pembangunan lapter adalah para penginjil. Peran penginjil begitu besar bagi pembinaan rohani masyarakat sekitar untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan nasional pada umumnya.

“Bersyukur, akhir lapter, gereja dan rumah adat sudah terbangun, kini tinggal memikirkan pelayanan kesehatan dan pendidikan”, kata Bambang Darmono. “Pembangunan lapter ini murni keinginan masyarakat, UP4B hanya mendorong ke Kementerian Perhubungan,” tambahnya.

Namun perlu diketahui bersama bahwa pembangunan infrastruktur di Papua terkendala oleh beberapa hal seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau serta adanya gangguan dari kelompok tertentu, seperti kelompok separatis yang melakukan penyerangan terhadap pekerja maupun masyarakat di sekitar lokasi pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat mawas diri dan siaga dimanapun mereka berada.

Manfaat yang diperoleh oleh masyarakat sekitar akibat adanya pembangunan infrastruktur sangat dapat dirasakan, seperti dengan pembangunan lapangan terbang tersebut, diharapkan dapat membawa perubahan bagi masyarakat setempat terutama peningkatan taraf hidup masyarakat.(NN)

Leave a comment

Stop Ancaman Kelompok Separatis Bersenjata di Papua

papua kartun

Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini tidak hentinya memperjuangkan kebebasan dari Indonesia. Memang sudah banyak masyarakatnya yang memiliki jiwa merah putih dan berjuang untuk kemajuan Indonesia, namun tidak kalah banyak masyarakatnya yang membentuk kelompok untuk membebaskan diri mereka dari Indonesia seperti, Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Cara yang dilakukan juga sangat banyak, seperti mencari dukungan negara asing, diplomasi dengan pemerintah pusat, serta melakukan aksi kekerasan dengan senjata api.

Aksi Kekerasan Kelompok ini masih terus berlanjut selama mereka merasa belum bebas dari Indonesia. Mereka melakukan penembakan kepada aparat keamanan setempat dan merampas senjata serta amunisi untuk menambah persediaan mereka. Telah banyak aksi yang mereka lakukan yang mengakibatkan korban di TNI.

“Pratu Abraham , anggota Yon 751 tewas ditembak kelompok sipil bersenjata di dekitar pasar llaga, ibukota Kabupaten Puncak. Korban ditembak KSB saat berpatroli di sekitar pasar llaga guna mengamankan pelaksanaan pelantikan kepala distrik di llaga, pedalaman Papua” jelas Kapendam XVII Cendrawasih Letkol Inf Rikas.

Selain itu, rentetan aksi kelompok ini sudah banyak dan juga membahayakan masyarakat, seperti penembakan mobil pembawa bahan sembako untuk masyarakat yang mengarah ke Kampung Kalome dan Kampung Dangobak, aksi tersebut menewaskan 1 orang sopir dan 2 orang luka tembak serta 4 mobil dibakar. Kemudian aksi penembakan yang memakan korban masyarakat sipil yang berprofesi sebagai tukang ojek yang bernama Nasito asal Probolinggo.

Selain melaukan aksi kekerasan,kelompok ini juga bermaksud memancing aparat untuk melakukan serangan balik, sehingga nantinya serangan polisi menjadi boomerang dengan menggunakan isu pelanggaran HAM terhadap orang Papua. Aksi kekerasan ini merupakan salah satu dari cara mereka untuk membuktikan keseriusan mereka untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Namun hal ini dapat dihindarkan, salah satu putra Papua, Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan bahwa sesungguhnya ketidaksiagaan aparat merupakan penyebab insiden penembakan di Papua. “ dalam perspektif hak asasi manusua konflik antara pihak yang memiliki senjata tidak bisa dikategorikan dengan pelanggaran HAM, karena kedua pihak adalah kelompok bersenjata yakni baik dari negara dan milisi, jadi tidak ada pelanggaran HAM di situ” jelas Natalius.

Oleh karena itu, Aksi kelompok separatis ini harus segera dihentikan, karena aksi mereka sangat meresahkan masyarakat yang tinggal di Papua memutus dan menghambat pengembangan SDM serta infrastruktur, selain itu, mereka bisa melakukan perekrutan terhadap masyarakat asli Papua dengan menawarkan kebebasan untuk Papua. Masyarakat Papua yang sudah berjiwa nasionalis harus dipertahankan dan diperbantukan dalam menemukan persembunyian kelompok ini.(GR)

Leave a comment

Kenaikan Harga BBM bersubsidi, Solusi Pengalihan Subsidi Agar Tepat Sasaran

bbm

Kenaikan harga BBM pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Baru, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Menuai banyak aksi protes di berbagai daerah di Indonesia, terutama kaum mahasiswa dan ormas yang menentang keputusan pemerintah. Seperti HTI, aksi mahasiswa di Makassar, Medan dan Banten.

Apakah Kenaikan BBM bersubsidi ini perlu untuk dilakukan? Jika kita melhat sisi lain dari kenaikan bbm ini adalah untuk pengalihan dana subsidi dari sektor konsumtif ke sektor produktif. Serta, penggunaan BBM serta pendistribusiannya menjadi lebih efektif ke seluruh pelosok Indonesia yang membutuhkan BBM.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan akan ada penghematan anggaran subsidi Rp 100 triliun lebih yang akan terjadi di tahun depan. Dana ini akan digunakan untuk ke sektor produktif agar subsidi bisa merata ke seluruh lemen masyarakat.

“lewat kenaikan harga BBM subsidi, akan ada pengalihan dari sektor produktif ke konsumtif. Anggaran penghematan subsidi BBM Rp. 100 Triliun ini akan dialihkan sebagian untuk belanja produktif, seperti infrastruktur, perlindungan sosial dan yang paling penting pengembangan sektor maritim”, jelas Bambang.

Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, menyebutkan beberapa rencana pemerintah terkait pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) alias kenaikan harga BBM ini

“Akan dialihkan untuk perbaikan dan pembangunan irigasi. Targetnya dalam dua tahun kita sudah bisa swasembada beras, selain itu, Pengalihan subsidi itu akan dialihkan untuk biaya pembangunan pembangkit listrik, pembiayaan program kelautan, serta pembangunan jalan baru. (Untuk program) Prioritas kepentingan masyarakat, yang membuat masyarakat lebih produktif.” Ungkap Andrinof

Di wilayah Papua sendiri terjadi perbedaan harga BBM bersubsidi, karena sulitnya BBM masuk ke daerah tersebut.

Berikut pernyataan salah seorang warga Sorong yang berprofesi sebagai supir bernama John.

“Harga BBM bersubsidi memang semestinya dinaikkan, saya mengeluhkan antrian BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga saat ini, untuk mengisi bahan bakar kendaraan membutuhkan waktu hingga dua hari. SPBU beroperasi sejak 08.00 WITA hingga pukul 16.30 WITA, kalau kuota habis harus menginap. Antrian BBM bersubsidi sudah berlangsung sejak Mei 2014 lalu,” ujarnya.

Untuk permasalahan kurangnya pasokan BBM ke daerah seperti di Papua mulai dibenahi secara perlahan. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjamin pasokan bahan bakar minyak di dua lokasi stasiun pengisian bahan bakar minyak berjalan normal setelah melakukan rapat koordinasi dengan Pertamina.

“Sesuai rapat koordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait, disebutkan persediaan bahan bakar minyak jenis minyak tanah, premium dan solar masih terpenuhi dengan aman”, ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Mulyono Pasande di Biak.

Jumlah masyarakat Pedalaman Indonesia seperti di wilayah Papua, Kaimantan dan lain-lain, mendorong untuk mengalihkan subdsidi dan mengarah kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak mampu memenuhi biaya kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, tidak seharusnya aksi penolakan kerap dilakukan, solusi untuk melerai aksi adalah diskusi antara Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan hal yang wajar dengan syarat pasokan BBM subsidi di daerah pedalaman juga terpenuhi.(TH)

Leave a comment

Kekayaan Alam Papua Untuk Kesejahteraan Warga Papua

alam papua

Provinsi Papua kaya dengan berbagai potensi sumber daya alam. Sangat disayangkan apabila kita, bangsa Indonesia, terutama warga asli Papua, jika tidak mampu mengolah kekayaan yang ada di depan mata kita. Berikut beberapa kekayaan alam di Papua yang harus dikelola oleh bangsa Indonesia, diantaranya di bidang pertambangan, Provinsi Papua memiliki potensi 2,5 miliar ton batuan biji emas dan tembaga, semuanya terdapat di wilayah konsesi Freeport. Apakah kita tetap membiarkan kekayaan kita dinikmati bangsa lain? Di samping itu, masih terdapat beberapa potensi tambang lain seperti batu bara berjumlah 6,3 juta ton, barn gamping di atas areal seluas 190.000 ha, pasir kuarsa seluas 75 ha dengan potensi hasil 21,5 juta ton, lempung sebanyak 1,2 jura ton, marmer sebanyak 350 juta ton, granit sebanyak 125 juta ton dan hasil tambang lainnya seperti pasir besi, nikel dan krom.

Produk unggulan Papua banyak lahir dari hutan belantara yang dipadati lebih dari 1.000 spesies tanaman. Lebih dari 150 varietas di hutan tersebut merupakan tanaman komersial. Hutan di Papua mencapai 3l.079.185,77 ha, terdiri atas hutan konservasi seluas 6.436.923,05 ha (20,71%), hutan lindung 7.475.821,50 ha (24,05%), hutan produksi tetap 8.171606,57 ha (26,3 %), hutan produksi terbatas 1.816.319 ha (5,84%), dan hutan yang dapat dikonversi 6.354.726 ha (20,45%). Ditambah areal penggunaan lainnya 821.787,91 ha (2,64%). Hutan hutan di Provinsi Papua memberikan kontribusi cukup besar bagi pendapatan asli daerah.

Di sektor perkebunan, dari 5.459.225 ha lahan yang ada, tak kurang dari 160.547 ha sudah dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat (PR) maupun perkebunan besar (PB), tenaga kerja dengan total produksi 62.153 ton. Komoditas unggulan pada 2005 dengan total produksi 12.347 ton (19,87%), sawit dengan produksi 31.021 ton (49,91%), kakao dengan produksi 11.363 ton (18.28%), kopi Arabic produksi 2.583 ton (4.16%), buah merah dengan produksi 1.889 ton (3,04%) dan karet dengan total produksi 1.458 ton (2,35%). Pada 2005 kayu mencapai 20.711 ton dan Jayapura dengan produksi 2.444 ton pada 2005. produksi sayur mayur selama 2005 hanya mencapai 13,99 ton, menurun dibandingkan dengan 2004 yang mencapai 25,78 ton.

Lalu, apakah dengan kondisi sumber daya alam yang melimpah tersebut telah membebaskan masyarakat Papua dari kemiskinan? Ternyata belum. Berdasarkan berita Statistik Provinsi Papua Barat, jumlah penduduk di Papua Barat per September 2013 sebesar 226.248 jiwa mengalami kenaikan pada Maret 2014 menjadi 229.430 jiwa. Secara year-on-year (y-o-y) dari kondisi Maret 2013 ke Maret 2014, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 9.905 jiwa atau meningkat sekitar 4,31 pesen. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Papua pada bulan Maret 2014 mencapai 924,41 ribu orang berkurang 36,2 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang berjumlah 960,56 ribu orang.

Pernyataan Jokowi cukup menggugah masyarakat Papua untuk sadar akan pengelolaan SDA. “Potensi yang ada di sini (Papua) sangat besar, tapi potensi yang ada itu sebesar-besarnya dipakai untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Papua,” ujar Joko Widodo atau Jokowi saat orasi di lapangan PTC Entrop, Jayapura, Sabtu (5/4/2014).

Bagaimana bisa kekayaan sumber daya alam belum bisa mensejahterakan masyarakat asli Papua secara keseluruhan? Cukup sudah kekayaan alam Papua dieksploitasi oleh negara lain. Pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan tersebut demi kesejahteraan masyarakat setempat. Hal tersebut akan lebih baik jika pengelola sumber daya alam tersebut adalah putra-putri Papua yang berkualitas dan memiliki daya saing dengan bangsa lain.(NN)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.