Penanganan Separatisme

Posted: January 3, 2014 in Uncategorized

bnpt

Penulis : Kiky Syahnakri (pengamat politik, hukum dan keamanan)

Belakangan ini kita dikejutkan “fenomena separatis” secara beruntun di Ambon, Papua, dan Aceh yang memancing beragam tanggapan. Banyak kalangan menganggap itu hanyalah ekspresi lokal yang minta perhatian pemerintah pusat, tetapi banyak pula yang memandangnya sebagai masalah serius yang dapat mengakibatkan disintegrasi.

Pengalaman kita dan beberapa negara lain menunjukkan gerakan separatis tidak pernah berdiri sendiri; selalu ada link antara kaum separatis dan gerakan klandestin lokal, nasional, ataupun internasional. Apa yang dimunculkan gerakan separatis merupakan sinergi dari gerakan-gerakan tadi. Anggapan bahwa apa yang baru terjadi di Ambon, Papua, dan Aceh hanyalah merupakan ekspresi budaya semata merupakan “penyederhanaan masalah”. Benar bahwa keadilan politik dan ekonomi yang dirasakan daerah, terutama sebagai warisan sistem yang berlaku pada masa lalu, adalah (salah satu) penyebab separatisme. Namun, kasus Ambon, Aceh, dan Papua tidak hanya karena ketidakpuasan semata, di sana terdapat pula masalah lain yang lebih fundamental, yaitu masalah ideologi dan kepentingan asing.

Di Ambon, misalnya, secara ideologis sejak awal kemerdekaan RI memang sudah ada bibit separatisme, yaitu sekelompok eks KNIL (dalam jumlah ribuan) yang dijanjikan oleh Pemerintah Belanda untuk diberikan kemerdekaan dan dibantu mendirikan Republik Maluku Selatan (RMS). Demikian pula kekuatan asing terutama kaum kapitalis yang sepanjang sejarah beredar di bumi Nusantara ini berkepentingan membantu kelompok separatis di Indonesia karena akan lebih mudah dan menguntungkan mereka bila melakukan deal dengan negara-negara kecil pecahan RI ketimbang dengan Indonesia Raya yang kuat.

Bagaimana ditangani?

Pada prinsipnya, separatisme harus ditumpas sampai ke akarnya dalam arti sampai hilangnya niat/hasrat untuk merdeka. Dalam konteks ini penekanannya lebih pada aspek psikologis sebagaimana filosofi perang gerilya “memperebutkan hati dan pikiran rakyat”. Dari perspektif ini, kata “tumpas” sama sekali tidak mengandung arti penindakan dengan menggunakan laras senjata semata; tidak pernah dan tidak mungkin ada penanganan separatisme yang tuntas di ujung bayonet. Separatisme pasti berlatar belakang multi-aspek menyangkut ideologi, politik, ekonomi, dan budaya, sedangkan masalah pertahanan dan keamanan hanyalah akibat.

Oleh karena itu, penanganan separatisme harus dengan konsep dan implementasi yang terpadu, meliputi aspek intelijen, pertahanan dan keamanan, hukum, politik, ekonomi, dan juga sosio-budaya. Kegiatan multi-aspek tersebut dapat efektif apabila berada dalam manajemen yang terkoordinasi. Dengan kata lain, berada dalam satu komando, seperti saat Inggris menangani separatisme di Irlandia Utara, semua kegiatan operasi berada di bawah satu manajemen yang dipimpin menteri dalam negeri. Prinsip “satu komando” sangat penting karena perkembangan satu aspek harus diimbangi dengan aspek lainnya. Sebaliknya, kegagalan salah satu aspek akan berdampak pula terhadap aspek lainnya. Keberhasilan operasi akan menurunkan motivasi separatis. Sebaliknya, kegagalan dapat mendongkrak motivasi mereka.

Penggunaan kekuatan bersenjata atau operasi militer tidak boleh dinafikan dalam upaya penumpasan separatisme. Hanya saja, operasi militer harus dilakukan secara terukur dan mengacu pada hukum humaniter. Operasi militer juga baru dibenarkan untuk digelar manakala kaum separatis sudah terorganisasi secara militer dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah atau aparat dengan menggunakan senjata serta melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan kekacauan dan ketakutan yang luas. Demikian pula penegakan hukum/operasi justisi dilaksanakan dengan benar dan tegas, baik terhadap kaum separatis maupun aparat yang melakukan kesalahan sehingga masyarakat bisa membedakan mana yang benar dan siapa yang salah.

Konteks Indonesia

Sekali lagi, separatisme di Indonesia berlatar belakang ideologi, keadilan politik, dan ekonomi serta hadirnya kepentingan asing. Melihat latar belakang dengan segala kompleksitasnya dan ciri khas masing-masing daerah konflik separatis, seharusnya pada setiap daerah konflik didirikan suatu organisasi ad hoc Interdep (lintas-sektoral/instansi) yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan pengendalian (semacam organisasi komando gabungan di dunia militer) yang menangani operasi secara terpadu dan di tingkat pusat ditangani oleh satu organisasi serupa.

Kepada organisasi ad hoc di tingkat pusat ataupun daerah harus diberikan kewenangan dan tanggung jawab memadai menyangkut aspek penggunaan kekuatan militer atau organisasi/departemen/lembaga nondepartemen terkait, penggunaan anggaran dan unsur-unsur pendukung lainnya.

Dalam kasus Aceh, Ambon, dan Papua belum terlihat hadirnya suatu komando gabungan yang terpadu di daerah atau di pusat. Yang ada di tingkat pusat hanya berupa desk (bukan komando) di bawah Menko Polhukam yang diberi tugas menangani masing-masing daerah konflik tanpa diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang memadai. Desk ini hanya merupakan fasilitas staf yang berfungsi memberikan masukan kepada Menko Polhukam sebagai bahan pengambilan keputusan. Padahal, yang dibutuhkan dalam penanganan separatisme adalah organisasi ad hoc gabungan terpadu yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, kelemahan fundamental terutama di tingkat pusat adalah sikap elite politik di eksekutif, legislatif, dan parpol yang tidak menunjukkan soliditas. Sedikit diantara mereka yang menunjukkan sikap kenegarawanan dan mengangkat kepentingan nasional di atas segalanya, malah sering kali komentar mereka di media massa terkesan politis untuk kepentingan jangka pendek-sempit ketimbang untuk penyelesaian masalah separatis.

Sebaliknya, yang tampak adalah orientasi kekuasaan dan sikap mendahulukan kepentingan golongan bahkan perorangan yang berlebihan serta sikap saling tuding manakala muncul permasalahan. Kondisi ini kontraproduktif bagi penanganan separatisme, bahkan dapat memacu motivasi dan dimanfaatkan kaum separatis serta pendukungnya yang bergerak klandestin untuk menggalakkan perpecahan.

Patriotisme, sikap menjunjung kepentingan nasional di atas segalanya dan kekompakan yang ditunjukkan elite di pusat adalah kunci keberhasilan penanganan separatisme yang belakangan ini menunjukkan perkembangan mencolok.

Dengan sikap itu, niscaya terdongkrak pula motivasi para petugas di lapangan dan nasionalisme rakyat Indonesia. Semoga penanganan separatis ke depan akan lebih baik, NKRI tetap utuh, terhindar dari perpecahan sehingga negeri ini tidak hanya tinggal nama dan sejarah!

Celebration of the 68th Anniversary of the Proclamation of the Republic of Indonesia which is celebrated every year on August 17, particularly in Papua rangkainan filled with a variety of activities involving the public directly from all walks of life. All provinces, districts and cities in Papua carry flag ceremony with the wisdom and the event was chaired by the head of each region.

There are different things at the commemoration of Independence Day Ceremony at this time, where the people of West Papua flag ceremonies in various ways, including by academics in collaboration with PMI UNIPA Manokwari and Scuba Team of Paradise Bay, this year they held a flag raising Puti on the seabed, with as many as 150 participants divers. The event was conducted as a form of nature especially his love for the sea, and encourage young people in particular to be lover of the sea and its contents as natural resources must be maintained the existence.
While the red-white flag was also carried out by in Alp Cartens, dipimppin directly by the Papua Police Chief Inspector General (Police) Drs. M. Tito Karnavian, while the flag raisers were local residents to wear clothing that is typical of Papua Koteka. Bhayangkari chairman of the board attended, as well as employees of PT. Freeport Indonesia. Chief of Police for the event said that the raising of the red and white is done in Dam Bali, precisely in the area of Lake One, part of the Peak Cartens is something new to do, these activities will be always remembered and became the pride of the Papua police, “said police chief,” This is unique, because it is not found elsewhere in Indonesia, even in Southeast Asia though, “added the police chief,.

Police chief confirms with red and white flag signifies dikibarkannya Papua was part of the Republic of Indonesia. This place, is something special and historic in commemoration of independence day for different celebrations and performed in water and Goa but this place, truly unique and historic as Red and White flag fluttering in the mountain’s highest peak in Papua even Indonesia and in Southeast Asia, “he continued.

Kapolada expect peak Cartens fore become attractions for mountain climbers who want to find satisfaction in order to climb the mountain and the peak can be realized in the attraction to the Government as well as elements related to menjadikanya as supporting attractions that can certainly add to foreign exchange for the country and the province of Papua themselves, “he said.

Celebration of the 68th Anniversary of the Republic of Indonesia in Papua underway with wisdom and was greeted with joy by the citizens. This is evident from the presence of the community in the implementation of the flag-raising ceremony held by the City and County in Papua crowded ceremony attended by participants from various walks of life. Papuans have felt since independence have been part of the Homeland. Papua is growing very rapidly, based on the testimony of some migrants from other jawaantara (Sukardi) immigrants from Lamongan, East Java, who has lived for 10 years in Papua, said that the rapid development in Papua, even the development of Java development at this time far less in Papua.
Papua is now transformed into the city and slowly but surely will be the largest city and the most comprehensive in the eastern part of Indonesia. To achieve these goals. Should be supported by all parties, and citizens must establish itself and realize that Papua is part of the Homeland, the next duty of all people to maintain it, of course, solidity and unity among fellow must be maintained as efforts to deter negative issues concerning Papua, which deliberately exhaled by people are not happy with the achievements of the current progress in Papua.

BTSetelah berbagai cara dilakukan untuk memprovokasi masyarakat tidak mendapatkan dukungan, kelompok yang menamakan diri Parlemen Nasional West Papua atau biasa disebut PNWP kembali menyebarkan SMS gelap di kalangan masyarakat bernada hasutan untuk melakukan tindak kekerasan. Namun sejalan dengan perkembangan situasi di wilayah Papua, pihak keamanan telah mencium adanya SMS bernada hasutan dikalangan masyarakat Papua sehingga saat ini sedang menelusuri sumber SMS tersebut.

Disaat penelusuran aparat keamanan mengenai SMS yang diklaim berasal dari PNWP, tanggal 24 Juli 2013 di Kota Jayapura, Ketua Parlemen Nasional West Papua, Bukhtar Tabuni mengeluarkan pernyataan dalam rangka mengklarifikasi beredarnya SMS teror mengatasnamakan aktifis Papua dan PNWP yang intinya tidak mengetahui asal-muasal SMS tersebut bahkan menuduh pihak keamanan sendiri yang sengaja menciptakan situasi ini, padahal menurut salah seorang anggota Komite Nasional Papua Barat atau KNPB yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa SMS tersebut memang berasal dari PNWP sesuai perintah Ketua PNWP.

Berikut ini cuplikan pernyataan Ketua PNWP Bukhtar Tabuni untuk menghindari upaya penangkapan aparat keamanan;

1) Menyikapi kedatangan delegasi Melanesian Spearhead Group (MSG) pada bulan Agustus 2013, Pemerintah Kolonial Indonesia telah merekayasa dan menyebarluaskan SMS berisi “seruan perang” kepada rakyat West Papua dengan mengatasnamakan Parlemen Nasional West Papua (PNWP). SMS tersebut beredar di seluruh pelosok tanah Papua dan dikirim menggunakan nomor baru, yang hampir setiap hari diganti-ganti untuk menghilangkan jejak sumbernya. SMS tersebut meresahkan rakyat Papua;

2) Berikut SMS tersebut, Komando PNWP Pusat kunjungan tim (MSG) ke Indonesia pada bulan Agustus 2013 perintah perang mulai berlaku bulan 8 maka seluruh tanah air OPM TPN dan seluruh pergerakan pembebasan segera persiapkan alat perlawanan mulai hari ini amankan keluarga ke tempat aman;

3) SMS itu adalah suatu trik yang sengaja disebarkan agar rakyat menjadi takut dan tidak terlibat dalam aksi menyambut delegasi MSG yang akan dilakukan dengan Parade Budaya Papua secara damai di seluruh pelosok tanah Papua. Untuk itu menghimbau agar rakyat tetap tenang, tidak terpengaruh dengan SMS gelap dan sukseskan Parade Budaya Papua pada tanggal 15 Agustus 2013 untuk menyambut Delegasi MSG dan pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Belanda.

Paska munculnya pernyataan Ketua PNWP tersebut, banyak elemen pergerakan Papua merdeka menyayangkan, bahkan mengatakan bahwa Ketua PNWP tidak gentlemen dan pengecut, karena tidak berani mengakui upaya pencarian dukungan masyarakat dalam aktivitasnya. Salah seorang tokoh masyarakat Sentani, Nicholas Demetrow mengatakan “setelah membikin resah masyarakat Papua, sekarang tidak mengakuinya.. sungguh tidak bertanggungjawab”. “Sudah saatnya masyarakat Papua sadar dan tidak mudah terpancing oleh SMS macam ini dan semestinya pihak keamanan membubarkan PNWP dann menangkap kembali ketuanya, karena selalu membikin resah masyarakat Papua yang saat ini sedang focus dalam membangun Papua” tegas Nicholas.

Memang acap kali aktivitas Bukthar Tabuni meresahkan masyarakat, dahulu dengan KNPB-nya, sekarang dengan PNWP, terus besok mungkin berganti lagi. Apapun bentuknya masyarakat sudah tidak terpengaruh lagi, dan harapan masyarakat Papua agar orang-orang semacam itu harus diberikan tindakan tegas agar tidak meresahkan masyarakat dan Papua tetap damai.

Image  —  Posted: July 29, 2013 in Uncategorized

Berbagai kebijakan juga telah terbit untuk membangun Papua.

Pemerintah pusat sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua disahkan telah menggelontorkan dana hingga Rp40,8 triliun untuk percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, Jumat 5 Juli 2013, menjelaskan Selain itu juga dialokasikan dana otonomi khusus plus, untuk pembangunan infrastruktur sejak tahun 2008 sejumlah Rp3,9 trilliun untuk provinsi Papua dan Rp3,3 trilliun untuk provinsi Papua Barat.

Sementara dalam rangka optimalisasi, kata Hatta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejak 2005 mengubah strategi pendekatan untuk Papua. “Dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan,” kata Hatta dalam rapat khusus dengan DPR mengenai Otonomi Khusus Papua.

Menurut Hatta, presiden SBY juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 yang memproritaskan kebijakan baru untuk Papua. Inpres tersebut berisikan pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu juga menjabarkan peningkatan kualitas pelayanann kesehatan, peningkatan infrastruktur dasar guna peningkatan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara, serta pengembangan SDM putra-putri asli Papua.
“Dengan Inpres ini pemerintah menambah perhatian bagi Papua dan Papua Barat melalui alokasi khusus kepada beberapa kementrian dan lembaga terkait. Alokasi tambahan ini merupakan on top dari alokasi dana otsus dan dana otsus infrastruktur,” kata dia.

Pemerintah juga telah menerbitkan Perpres no 65 tahun 2011 tentang percepatan pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat serta Perpres nomor 66 tahun 2011 tentang unit percepatan pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat.
Khusus untuk pembangunan jalan telah diterbitkan Perpres no 40 tahun 2013 tentang percepatan pembangunan jalan di provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam Perpres tersebut, kata Hatta, diidentifikasi 55 ruas jalan strategis dan tertentu di kedua provinsi tersebut.

“Rencana pembiayaan pembangunan ruas jalan tersebut dialokasikan melalui APBN. Sejak dikeluarkannya Otsus tahun 2001 maka sejumlah perpres dan Inpres diterbitkan dengan semangat untuk memperkuat keinginan kita untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.”

Adanya pemikiran segenlintir orang yang berupaya meniupkan genderang ‘merdeka’ bagi Papua, setidaknya telah menimbulkan pertentangan karena hal itu diyakini bukanlah keinginan semua masyarakat Papua. Hal itu seperti yang dijelaskan tokoh dan pejuang Papua.

Ketua Komisi C DPR Papua yang juga Ketua FKKPI Papua Yan Ayomi, S.Sos menyatakan 1 Mei 1963 dan hasil Pepera 1969 secara de facto dasar hukum internasional bahwa Papua sudah diserahkan kepada Republik Indonesia bahkan sudah final. Di samping itu juga, PBB sudah menyetujui hal itu sehingga sampai hari ini tidak ada alasan dan dasar apapun Papua keluar dari Republik Indonesia karena fakta sejarah sudah menjelaskan. “Ini adalah aspirasi dan kemauan orang-orang tua kita yang ingin Papua masuk ke dalam bingkai NKRI. Jadi seharusnya rakyat Papua harus menyukuri ini sebagai hari kembalinya orang Papua ke dalam Republik Indonesia. Oleh karena itu, Yan mengajak seluruh rakyat Papua sudah harus berpikir bagaimana sejarah masa lalu termasuk pemikiran Papua Merdeka di kubur dalam-dalam dan kembali bangkit dengan pikiran baru untuk memajukan tanah Papua. Diakuinya, Papua mendapat perhatian yang sangat luar biasa dari pemerintah pusat sebab banyak provinsi di Indonesia yang APBD-nya sedikit tapi mereka selalu ingin membangun, sementara untuk Papua APBD-nya mencapai triliunan.

Oleh karena itu, Yan kembali mengajak supaya bersama-sama dalam kesempatan baik ini melalui peringatan 1 Mei 2013 harus mengubah pola pikir untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik untuk memulai membangun masa depan orang asli Papua di dalam NKRI. Disinggung tentang isu yang saat ini berkembang, menurutnya, aksi-aksi yang akan dilakukan oleh sekelompok masyarakat Papua karena belum paham sejarah masalah lalu orang Papua. “Mereka ini tidak banyak belajar soal sejarah dan sebenarnya dari sejarah persoalan Papua Merdeka sudah selesai namun persoalan saat ini kalau mau menuntut keadilan, kesejahteraan silahkan saja tapi kalau bicara Papua Merdeka sudah tidak relevan lagi karena sampai hari ini resolusi dewan keamanan PBB tentang Papua bagian sah dari NKRI belum dicabut.

Ditambahkannya, pengakuan dunia internasional ada 4 syarat suatu bangsa itu bisa merdeka yang salah satunya adalah pengakuan dunia internasional tapi sampai saat ini persyaratan itu belum dicabut. Bagaimana mau berbicara merdeka dan apa dasar hukumnya Papua bisa merdeka. Tidak ada yang bisa mengganggu itu dan lebih baik kita berpikir bagaimana bisa menyekolahkan anak-anak supaya bisa memajukan bangsa Indonesia.

Sementara itu, Bupati Mathius Awoitauw, SE, M.Si mengungkapkan, peringatan 1 Mei 2013 menurutnya, salah satu peringatan bahwa ada suatu peristiwa penting bahwa Papua kembali ke pangkuan NKRI sehingga penting peristiwa penting dan bersejarah sehingga tidak ada hal yang luar biasa dan setiap tahun dilakukan peringatannya. Lebih jauh diungkapkannya, sejak 50 tahun Papua masuk ke NKRI memang masih ada yang perlu dibenahi misalnya pembangunan secara kemandirian ekonomi yang sangat serius sehingga akan menjadi pergumulan dari semua komponen masyarakat untuk bagaimana mendorong Papua mempunyai tingkat pendapatan yang lebih baik. Kemudian rakyat tidak perlu lagi berharap kepada kebijakan dari pemerintah pusat seperti dana respek dan dana pemberdayaan sebab sama saja tidak membuat jaminan kesejahteraan tapi bagaimana membuat bantuan itu menjadi ransangan.

Seputar Papua – Di tengah ribuan warga dalam pencanangan kota mandiri di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Gubernur Papua Lukas Enembe berteriak lantang: Papua tidak butuh merdeka, hanya ingin sejahtera. Tepuk tangan membahana.

Lukas memberikan sambutan di lapangan berlumpur di Tiom, di hadapan warga Tiom, Lanny Jaya dan Mendikbud serta Menkes, Sabtu (20/7/2013). Hadir pula Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai.

“Akan terjadi perubahan besar-besaran di Papua. 80 persen dana Otsus akan saya distribusikan ke kabupaten dan kota. Gubernur tidak mengurus proyek,” janji Lukas yang mengenakan safari warna abu-abu ini.

Lukas yang dilantik sebagai gubernur April lalu berharap dengan dicanangkannya Tiom sebagai kota mandiri, pembangunan di Lanny Jaya bisa berkembang lebih cepat. Kemajuan serupa juga diharapkan terjadi di daerah lain.

“Kami siap bangkit, saya setuju itu,” katanya mengutip tulisan di baliho yang dipasang di lokasi acara.

Acara pencanangan kota mandiri Tiom dihadiri ribuan warga. Sepanjang jalan dari bandara ke lokasi yang berjarak 300-an meter dijejali siswa-siswi PAUD hingga SMA. Mereka membawa poster berisi ucapan selamat dan bendera merah putih.

Tiom merupakan ibukota kabupaten Lanny Jaya. Posisinya berada di tengah perbukitan. Juga di tengah-tengah Papua.

Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalon berharap Tiom menjadi kawasan alternatif kemajuan Papua. Ia menargetkan pada 2016, program pendidikan dasar tuntas. Ditandai dengan berdirinya 143 PAUD, 60 SD, 23 SMP dan 5 SMA serta 1 rumah sakit.

Wacana Papua Merdeka tidak mendapat respons dan tanggapan dari kabinet baru yang dibentuk PM Kevin Ruud. Menteri Pembangunan Internasional Australia yang baru, Melissa Parke, yang bertanggungjawab terhadap anggaran bantuan Australia, kepada ABC mengaku tidak mau mengomentari soal wacana kemerdekaan Papua. “Saya tidak akan membahas persoalan Itu,” katanya.

Tahun lalu Melissa Parke termasuk diantara segelintir anggota parlemen dari Partai Buruh yang tidak mengindahkan peringatan Menteri Perdagangan Craig Emerson untuk memboikot suatu even yang mempromosikan perlindungan hak asasi manusia di Papua.

Pemerintah Australia mendukung kesatuan wilayah Indonesia dan berlanjutnya pemerintahan Indonesia di provinsi Papua. Menlu Bob Carr mengatakan tidak banyak dukungan internasional bagi kemerdekaan Papua, dan sebaiknya tidak ada dukungan dan support dari Australia terhadap kekuatan separatis di Papua.

Dalam National Press Club pekan lalu, Bob Carr mengatakan, ”Kemerdekaan bagi Papua Barat tidak akan terjadi,” tegasnya. Menteri Melissa Parke mengatakan, pemerintah Australia sebaliknya fokus terhadap pemberian bantuan Australia bagi Papua. “Fokus saya adalah pada program bantuan dan sekarang ini sudah banyak yang dilakukan Australia bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, misalnya dalam bidang pendidikan.”

Australia membangun dan merenovasi 2.000 sekolah lanjutan pertama dan melatih 300.000 orang kepala sekolah.

Menurut Parke, ribuan orang muda Indonesia akan bisa menikmati pendidikan umum dan berkontribusi pada perekonomian dan pemerintahan di kawasan.

Melissa Parke sebelumnya adalah ahli hukum PBB dengan rekor panjang keterlibatan dalam berbagai issue HAM, diantaranya menyangkut perlakuan atas para pencari suaka.

Mengenai perdebatan menyangkut pencari suaka, Parke mengatakan perlu untuk mengambil tindakan yang didasarkan pada kerangka kerja regional. “Ini masalah regional, kita tidak akan bisa menyelesaikannya sendirian. Kita perlu bekerjasama dengan negara-negara di kawasan untuk menyelesaikannya.”